VIDIO MINYAK CURAH DAAI TV

Sharing is caring

Pemerintah Kaji Penghapusan Minyak Goreng Curah dari Aturan DMO CPO

Jakarta, 13 Juli 2025 – Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menghapus minyak goreng curah dari kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil atau CPO). Namun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa rencana ini masih memerlukan evaluasi mendalam sebelum diterapkan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim, mengungkapkan bahwa kebijakan ini masih akan dibahas lebih lanjut karena banyak pihak yang menginginkan minyak goreng curah tetap diatur dalam skema DMO.Menurut Isy, rapat lanjutan untuk membahas kebijakan ini dijadwalkan berlangsung minggu depan. Pembahasan tidak hanya mencakup wacana penghapusan minyak goreng curah dari DMO, tetapi juga evaluasi terhadap Harga Izin Tinggi (HIT). “Minyak curah tidak akan dihilangkan sepenuhnya, tetapi diharapkan penggunaannya berkurang secara alami. Masih banyak pihak yang meminta minyak goreng curah tetap masuk dalam DMO,” ujar Isy saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, pada Rabu (22/5/2024).Kebijakan DMO mewajibkan pelaku usaha CPO untuk memasok sebagian produksi mereka ke pasar domestik guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk minyak goreng. Minyak goreng curah selama ini menjadi pilihan masyarakat karena harganya yang terjangkau. Namun, pemerintah melihat adanya sejumlah masalah terkait penggunaan minyak curah, seperti risiko higienitas yang rendah, potensi kontaminasi, dan pengemasan yang tidak terstandar. Oleh karena itu, wacana penghapusan minyak goreng curah dari DMO bertujuan untuk meningkatkan keamanan pangan, menjamin kehalalan produk, serta mempermudah pengawasan.Selain itu, penghapusan ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan distribusi minyak goreng curah dan mendorong pertumbuhan industri usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor pengemasan. Dengan beralih ke minyak goreng kemasan, pemerintah berharap kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat dapat lebih terjamin, sekaligus memberikan peluang bagi UKM untuk mengembangkan bisnis pengemasan yang lebih higienis dan terstandar.Meski demikian, wacana ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pihak mendukung langkah ini karena dianggap dapat meningkatkan standar kualitas minyak goreng di pasaran. Namun, sejumlah pelaku usaha dan konsumen masih menginginkan keberlanjutan minyak goreng curah dalam DMO karena harganya yang lebih ekonomis, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemendag pun berupaya mencari titik tengah agar kebijakan ini tidak merugikan masyarakat maupun pelaku usaha.Rapat minggu depan akan menjadi momen krusial untuk menentukan arah kebijakan ini. Pemerintah diharapkan dapat merumuskan solusi yang seimbang antara peningkatan kualitas pangan dan aksesibilitas produk bagi masyarakat. Selain itu, penguatan industri UKM pengemasan juga menjadi prioritas agar transisi dari minyak curah ke kemasan berjalan lancar. Kemendag menegaskan bahwa keputusan akhir akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, asosiasi, dan masyarakat. Publik kini menantikan hasil evaluasi untuk melihat bagaimana pemerintah menyeimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, dan kebutuhan pasar dalam kebijakan ini.(Sumber: Pernyataan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, 22 Mei 2024)

Lihat Galeri Kowantara

Lihat Youtube Kami