Dirangkum : Mukroni*
Menjelang lawatan strategis ke Jakarta, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto bakal mempertegas kesatuan suara Nusantara bagi meredakan konflik Timur Tengah. Pertemuan ini memfokuskan langkah diplomasi konkrit untuk menghentikan ketegangan Iran-Israel serta krisis Palestina. Melalui pengaruh di peringkat Asean, OIC/OKI dan PBB, kedua-dua pemimpin berkomitmen mendesak gencatan senjata segera, sekaligus membuktikan peranan Malaysia-Indonesia sebagai faksi keamanan dan kestabilan geopolitik global yang mapan.
Eskalasi konflik di Timur Tengah pada Maret 2026, yang kini menyeret konfrontasi langsung antara poros Iran dan aliansi Israel-Amerika Serikat, telah menempatkan stabilitas global di titik nadir. Di tengah kebuntuan diplomasi negara-negara besar, muncul sebuah fenomena geopolitik yang menarik dari Asia Tenggara: Poros Prabowo-Anwar. Kolaborasi antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bukan lagi sekadar hubungan bertetangga yang rutin, melainkan manifestasi nyata dari kebangkitan “Middle Power” (kekuatan menengah) yang berusaha merebut kemudi perdamaian dari tangan hegemon global yang dianggap mulai kehilangan legitimasi moral.
Visi kekuatan menengah yang diusung kedua pemimpin ini didasarkan pada kesadaran strategis bahwa negara-negara berkembang (Global South) tidak boleh terus menjadi penonton pasif saat rantai pasok energi dan stabilitas keamanan dunia dipertaruhkan. Indonesia, melalui doktrin politik luar negeri “Bebas Aktif” yang kini lebih asertif di bawah Prabowo, mulai bertransformasi menjadi kekuatan militer dan ekonomi yang diperhitungkan secara global. Sementara itu, Malaysia di bawah Anwar Ibrahim memainkan peran krusial melalui soft power intelektual-reformis dan jaringan internasional yang luas, yang memungkinkan mereka menyuarakan keadilan sosial dengan bobot moral yang tajam di forum seperti PBB, ASEAN, dan OKI.
Salah satu bukti paling nyata dari kekuatan asertif ini adalah kesiapan Indonesia untuk mengerahkan 8.000 prajurit TNI sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Komitmen ini sangat berani; Indonesia bahkan diminta mengisi posisi strategis sebagai Wakil Komandan (Deputy Commander) dalam misi internasional tersebut—sebuah pengakuan atas profesionalisme militer Indonesia di panggung dunia. Di sisi lain, Malaysia menegaskan kesiapannya untuk mengirim satu batalion penuh jika dipilih oleh PBB untuk misi serupa. Koordinasi kedua negara ini menunjukkan bahwa mereka siap memberikan “solusi material” berupa bantuan kemanusiaan dan penjagaan perdamaian, bukan sekadar retorika diplomatik di atas kertas.
Namun, kekuatan poros ini tidak hanya diuji di medan konflik, tetapi juga di “medan kantong” rakyat mereka sendiri. Krisis di Selat Hormuz—jalur vital yang mengangkut seperempat perdagangan minyak global—telah memicu gelombang kejut ekonomi. Pada Maret 2026, harga minyak mentah Brent yang melonjak melampaui $92 per barel telah memaksa Malaysia menaikkan harga BBM non-subsidi selama dua pekan berturut-turut. Di Jakarta, simulasi fiskal menunjukkan tekanan hebat pada APBN, di mana setiap kenaikan $10 harga minyak dunia dapat membengkakkan beban subsidi hingga 30%. Dalam konteks ini, diplomasi perdamaian Prabowo-Anwar di Timur Tengah adalah sebuah upaya bela negara secara ekonomi; sebuah strategi untuk mencegah inflasi yang tak terkendali dan melindungi daya beli masyarakat di dalam negeri.
Selain itu, sinergi ini diperkuat oleh “chemistry” personal yang sangat dalam. Hubungan sebagai “sahabat lama” memudahkan Prabowo dan Anwar untuk melakukan koordinasi cepat melampaui hambatan birokrasi. Telepon diplomatik pada 23 Maret 2026 untuk merespons serangan di Iran menunjukkan betapa cairnya komunikasi ini. Keduanya sering bertemu di berbagai forum internasional, mulai dari Riyadh hingga Kuala Lumpur, guna memastikan suara Indonesia dan Malaysia tetap selaras dalam menuntut gencatan senjata permanen dan penegakan Solusi Dua Negara (Two-State Solution).
Di ranah hukum internasional, poros ini juga menunjukkan tajinya. Malaysia secara vokal mendukung gugatan di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait dugaan genosida di Gaza, melalui inisiatif “The Hague Group”. PM Anwar Ibrahim secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi telah menyerang fondasi hukum internasional itu sendiri. Indonesia mendukung upaya ini dengan mendesak reformasi PBB agar lebih adil bagi bangsa-bangsa berkembang. Langkah ini menunjukkan bahwa kekuatan menengah kini menggunakan instrumen hukum global untuk menantang apa yang mereka sebut sebagai standar ganda Barat.
Tentu saja, tantangan berat masih membentang. Polarisasi blok Barat dan Timur serta fragmentasi internal di Timur Tengah membuat misi perdamaian ini menjadi sebuah “ranjau diplomatik” yang sangat berbahaya. Pengerahan pasukan perdamaian dalam skala besar di tengah konflik aktif membawa risiko operasional yang tidak sedikit bagi keselamatan personel. Namun, kemunculan inisiatif seperti Middle Powers Economic Partnership (MPEP) memberikan landasan baru bagi negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia untuk membangun blok perdagangan yang lebih tangguh terhadap guncangan geopolitik dan kebijakan tarif negara-negara hegemon.
Sebagai kesimpulan, Poros Prabowo-Anwar adalah representasi dari era baru kepemimpinan kolektif di Asia Tenggara. Ini adalah perpaduan antara keberanian militer-strategis dan otoritas moral yang bertujuan untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih multipolar. Bagi rakyat Indonesia dan Malaysia, diplomasi ini bukan hanya soal menghentikan peluru di tanah Palestina atau Lebanon, melainkan soal memastikan stabilitas harga energi, melindungi kedaulatan ekonomi, dan menegakkan keadilan di panggung internasional. Kekuatan menengah ini telah membuktikan bahwa mereka bukan lagi penonton di pinggiran sejarah, melainkan aktor utama yang siap membentuk masa depan dunia.
*Mahasiswa FISIPOL Universitas Muhammadiyah Malang-Jawa Timur (1990-1993)