Penurunan Konsumsi Kelas Menengah Jadi Alarm Bahaya bagi Pertumbuhan Ekonomi
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah ketidakpastian situasi ekonomi yang belum mereda, fenomena downgrade lifestyle atau penurunan gaya hidup kian merebak di kalangan warga perkotaan, khususnya kelompok kelas menengah di Jakarta. Perubahan pola konsumsi yang semula dipandang sebagai inisiatif defensif di tingkat rumah tangga kini mulai dicermati para ekonom sebagai sinyal bahaya yang dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi nasional secara makro.
Fenomena penurunan standar hidup ini mencuat seiring dengan makin berhati-hatinya masyarakat dalam membelanjakan penghasilan mereka. Penyesuaian tersebut tidak selalu dipicu oleh penurunan pendapatan secara langsung, melainkan didorong oleh kekhawatiran terhadap prospek ekonomi ke depan, keamanan pekerjaan, serta kenaikan biaya kebutuhan pokok. Demi menjaga likuiditas dan mempertebal cadangan tabungan, warga memilih memangkas berbagai pos pengeluaran sekunder dan tersier secara drastis.
Baca Juga : Daya Beli Tertekan Inflasi Pangan, Pedagang Pasar Berhati-hati Tambah Pasokan
Kondisi tersebut tecermin dari penuturan sejumlah warga ibu kota yang mulai mengubah rutinitas belanja harian. Larasati (32), warga Jakarta Pusat, memilih memperketat alokasi kas keluarganya bersama sang suami. Pasangan yang memiliki pendapatan gabungan sekitar Rp 20 juta per bulan ini memutuskan menaikkan target tabungan dari Rp 5 juta menjadi Rp 7 juta per bulan sejak awal tahun, sekaligus membatasi batas atas pengeluaran belanja maksimal Rp 13 juta per bulan.
Untuk memenuhi target tersebut, Larasati memotong pengeluaran nonesensial, termasuk membiasakan diri memasak di rumah alih-alih menggunakan layanan pesan antar makanan, serta menyetop konsumsi kopi komersial di luar rumah. “Sayang uang Rp 30.000 sampai Rp 50.000 hanya untuk secangkir kopi. Lebih baik uangnya dipakai untuk membeli lauk yang bisa dimakan sekeluarga,” tuturnya. Ia bahkan sengaja mengurangi paparan konten ulasan produk dan unboxing di media sosial agar terhindar dari dorongan belanja impulsif.
Langkah serupa dilakukan oleh Gina (26), pekerja yang berdomisili di Jakarta Selatan. Gina menerapkan strategi prioritas dengan menekan pos perawatan diri dan gaya hidup tanpa mengorbankan kebutuhan pokok. Ia membatasi plafon harga produk perawatan kulit maksimal Rp 200.000 per barang, mengurangi frekuensi kunjungan ke salon kecantikan, dan menahan diri untuk tidak membeli pakaian baru setiap kali hendak bepergian. Di sisi lain, keanggotaan tahunan pusat kebugaran dan kelas pilates berbayar dihentikan total. Sebagai gantinya, Gina memilih berolahraga mandiri di rumah bermodalkan matras dan barbel, atau berlari sore di ruang terbuka.
Baca Juga : Sinyal Bahaya Daya Beli: Saat Upah Minimum Tertinggal dari Sepotong Ayam
Penyesuaian yang lebih struktural ditempuh oleh Yustisia (36), warga Jakarta Pusat. Ia mengambil keputusan besar dengan menjual mobil pribadinya demi mengikis biaya perawatan dan bahan bakar. Untuk mobilitas harian, Yustisia kini mengandalkan moda transportasi publik, khususnya Kereta Rel Listrik (KRL), dan hanya menggunakan taksi daring pada momen tertentu bersama keluarga. Selain itu, sepeda motor berbahan bakar bensin diganti dengan motor listrik, yang sukses memangkas biaya mobilitas dari sekitar Rp 50.000 per minggu menjadi hanya sekitar Rp 40.000 per bulan untuk pengisian daya listrik. Di lingkungan rumah, penggunaan peralatan elektronik berdaya tinggi seperti penyejuk udara (AC) dan setrika pakaian pun ditekan sedemikian rupa.
Menanggapi meluasnya tren ini, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menegaskan bahwa downgrading gaya hidup merupakan respons rasional rumah tangga terhadap dua faktor struktural: stagnasi pendapatan riil di hadapan lonjakan harga kebutuhan dasar (seperti pangan, energi, dan pendidikan), serta rasa cemas terhadap ketahanan ekonomi masa depan.
Baca Juga : Menit Kerja untuk Seporsi Ayam Goreng Ungkap Ketimpangan Daya Beli di 34 Kota
Kendati demikian, Wisnu mengingatkan bahwa pengetatan ikat pinggang oleh warga secara massal menyimpan ancaman serius bagi perekonomian negara. “Persoalan yang perlu diwaspadai bukanlah downgrading itu sendiri, melainkan meluasnya fenomena tersebut. Kalau fenomena ini meluas, terutama di kelas menengah yang menyumbang porsi besar terhadap konsumsi nasional, itu seharusnya jadi alarm bahaya bagi pemerintah,” tegasnya.
Konsumsi rumah tangga diketahui merupakan pilar utama penopang Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang menyumbang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi. Apabila kelompok kelas menengah—yang menjadi motor penggerak perputaran uang di sektor ritel, kuliner, rekreasi, hingga transportasi—memilih menahan belanja dan memarkir dananya di instrumen tabungan, laju sirkulasi ekonomi berisiko melambat. Penurunan daya beli ini dikhawatirkan memicu efek domino terhadap dunia usaha, menekan omzet pelaku industri, hingga mengancam stabilitas serapan tenaga kerja secara nasional.
