Menakar Kriteria Wapres Baru: Menyelamatkan UMKM dari Sumbatan Struktural
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 menuntut sebuah pergeseran fundamental dalam cara pandang bangsa. Penentuan figur pengganti yang akan diajukan oleh Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk sisa masa jabatan 2024–2029 tidak boleh lagi direduksi sekadar sebagai kompromi politik transaksional atau kedekatan individual. Di tengah gelombang tantangan ekonomi yang mendesak, suksesi kepemimpinan ini harus diletakkan di atas kerangka kriteria institusional yang terperinci, terukur, dan berorientasi pada penyelamatan sektor riil.
Urgensi penyusunan kriteria berbasis substansi ekonomi—khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)—menjadi sangat krusial karena data per triwulan III hingga IV 2026 memperlihatkan kontras yang tajam. Di satu sisi, sektor UMKM secara makro menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan menopang sekitar 60,5% hingga 61% Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 96,92% hingga 97% tenaga kerja Indonesia. Namun, di sisi lain, denyut operasional di lapangan justru menghadapi sumbatan struktural yang mengkhawatirkan.
Berdasarkan data per September 2026, pertumbuhan kredit perbankan untuk segmen UMKM hanya merayap di angka 2,68% secara tahunan (year-on-year/yoy), tertinggal sangat jauh dari laju kredit korporasi yang melonjak hingga 21,31% yoy. Situasi ini diperberat oleh rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) UMKM per Agustus 2026 yang tertahan di level 4,53%—lebih dari dua kali lipat NPL gross industri perbankan secara keseluruhan yang berada di kisaran 2,10% hingga 2,11%. Belum lagi tantangan pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di mana realisasi debitur yang berhasil naik kelas hingga akhir Oktober 2026 baru mencapai 64% dari target, serta ketidakpastian pasar domestik akibat penyesuaian regulasi ritel modern dan sengketa tata kelola koperasi di Mahkamah Konstitusi.
Batas Kelembagaan dan Empat Pilar Kriteria Utama
Dalam merumuskan sosok pengganti, kita harus menyadari batasan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Merujuk pada Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, Wakil Presiden berkedudukan sebagai pembantu Presiden dan tidak memiliki kewenangan eksekutif otonom untuk mengeksekusi program secara mandiri di luar pendelegasian mandat. Efektivitas seorang Wakil Presiden sangat bergantung pada kecakapannya mengorkestrasi lintas kementerian koordinator serta mengawasi pelaksanaan program di daerah. Terlebih, proses pengisian kekosongan ini harus diselesaikan dalam jendela waktu yang sangat ketat, yakni maksimal 60 hari sejak 12 November 2026.
Untuk memastikan figur terpilih mampu menjawab persoalan nyata rakyat, kerangka seleksi harus bertumpu pada empat pilar utama:
Pertama, Kepatuhan Hukum-Konstitusional dan Integritas Administratif. Ini adalah syarat mutlak (pass/fail). Kandidat harus lolos verifikasi faktual tanpa cacat hukum, bebas dari sengketa dokumen administratif (seperti ijazah dan rekam jejak pendidikan), serta bersih dari tanggungan hukum atau potensi rangkap jabatan. Pengabaian pada pilar ini akan memicu krisis legitimasi baru yang melemahkan stabilitas pemerintahan.
Kedua, Ketajaman Instrumen Pembiayaan dan Perlindungan Pasar UMKM. Calon Wakil Presiden harus memiliki visi kuat untuk menggeser paradigma pembiayaan dari sekadar ekspansi plafon semata menuju keberhasilan graduasi (naik kelas) dan penurunan NPL. Di samping itu, ia harus mampu mengawal instrumen perlindungan domestik—seperti alokasi 40% pengadaan barang/jasa pemerintah bagi usaha kecil dan koperasi berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021—di tengah dinamika pelonggaran aturan kemitraan ritel modern.
Ketiga, Tata Kelola Rantai Pasok Strategis dan Integritas Afirmasi. Program-program besar pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disinergikan dengan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta kebijakan pro-UMKM di sektor hilirisasi dan pertambangan (melalui prioritas IUP dan alokasi RKAB daerah), membutuhkan pengawasan tingkat tinggi. Wakil Presiden pengganti harus memastikan program tersebut berjalan tanpa membebani fiskal desa, bebas dari praktik percaloan, serta mematuhi prinsip tata kelola yang berkelanjutan.
Keempat, Kapasitas Orkestrasi Lintas Kemenko dan Akseptabilitas Koalisi Parlemen. Mengingat luasnya ruang koordinasi di bawah tujuh Kementerian Koordinator, sang figur harus memiliki kemampuan menyatukan data tunggal (SIDT-UMKM) serta menekan biaya logistik nasional menuju target 12% PDB pada 2029. Dari sisi politik, ia juga harus mengantongi akseptabilitas yang kuat di parlemen guna menjamin kuorum minimal 367 suara di MPR, sehingga stabilitas makroekonomi dan nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah transisi politik ini.
Menatap Kepastian Transisi
Waktu penentuan telah berjalan. Proses penyaringan yang transparan melalui uji tuntas Istana dan ketelitian Tim Verifikasi MPR memegang kunci agar suksesi ini menghasilkan pemimpin yang benar-benar kompeten. Publik dan para pelaku UMKM di seluruh nusantara menaruh harapan besar agar kursi kepemimpinan kedua di negeri ini diisi oleh figur yang tidak hanya piawai merangkul koalisi partai, tetapi juga memiliki peta jalan yang tajam untuk mengentaskan sumbatan kredit, menaikkan kelas jutaan pelaku usaha kecil, dan mengokohkan fondasi ekonomi kerakyatan.
Jakarta, 15 Nopember 2026
*Mukroni sebagai :
- Ketua Yayasan Komunitas Warung Nusantara
- Ketua Koperasi Warteg Nusantara (2024-2029)
- Wakil Sekretaris Induk Koperasi Pondok Pesantren (2024-2029)
- Pengawas Koperasi Warung Cipta Niaga Mandiri (2024-2029)
