Kursi Wapres Kosong, MPR Gelar Rapat Gabungan untuk Jadwalkan Pemilihan dalam Batas Waktu 60 Hari
Jakarta, Kowantaranews.com — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bergerak cepat menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan keterangan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, lembaga tinggi negara tersebut menjadwalkan penyelenggaraan Rapat Gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional untuk menjadwalkan pemilihan wakil presiden pengganti dalam tenggat waktu maksimal 60 hari.
Kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut resmi terjadi pada Kamis (12/11/2026) siang setelah Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, guna menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR. Sebelum menyambangi gedung parlemen, Gibran terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada pagi harinya untuk menyampaikan surat yang sama. Pertemuan Gibran dengan pimpinan MPR berlangsung tertutup sekitar 20 menit sebelum ia berpamitan tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Baca Juga : Dua Tahun Prabowo-Gibran: Antara Statistik Pangan dan Tekanan Biaya Hidup
Menyikapi penyerahan surat pengunduran diri atas permintaan sendiri tersebut, pimpinan MPR langsung menggelar rapat pimpinan internal pada Kamis siang. Dalam konferensi pers usai rapat pimpinan, Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa sejak surat diterima, jabatan Wakil Presiden RI secara resmi mengalami kekosongan. Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang MD3, MPR mengemban mandat konstitusional untuk menyelenggarakan sidang paripurna pemilihan wakil presiden baru selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
Untuk memetakan tahapan konstitusional tersebut, Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Rapat Gabungan pada Jumat siang akan difokuskan untuk memutuskan empat agenda strategis:
- Penetapan Jadwal Sidang Paripurna: Menentukan tanggal pasti pelaksanaan sidang paripurna MPR yang khusus diagendakan untuk memilih dan menetapkan wakil presiden pengganti.
- Pengiriman Surat Permintaan Calon ke Presiden: Menyepakati waktu pengiriman surat resmi dari MPR kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti.
- Pembentukan Tim Verifikasi: Membentuk tim khusus yang bertugas memeriksa dan memverifikasi kelengkapan serta keabsahan berkas persyaratan administratif para calon wakil presiden yang diajukan oleh Presiden.
- Pembentukan Tim Ad Hoc: Menyepakati pembentukan panitia atau tim ad hoc yang akan menyusun draf rancangan Ketetapan (Tap) MPR terkait pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Dalam kerangka waktu maksimal dua bulan atau 60 hari tersebut, terdapat pula tenggat khusus bagi kepala negara. Menurut penjelasan Muzani, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu paling lama 14 hari terhitung sejak surat permintaan resmi dari MPR diterbitkan untuk menyetorkan dua nama kandidat calon wakil presiden kepada MPR. Nantinya, dua nama usulan Presiden tersebut akan dipilih melalui mekanisme pemungutan suara dalam sidang paripurna MPR.
Baca juga : Indonesia Menuju Swasembada Pangan: Prabowo dan Gibran Siapkan Lompatan Raksasa Menuju Lumbung Dunia!
Dinamika ketatanegaraan ini turut mendapat perhatian dari berbagai elemen parlemen. Anggota MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Iman Sukri (Gus Khozin), mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan menghormati mekanisme konstitusional yang tengah berjalan demi menjaga stabilitas politik nasional serta kelancaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya proses verifikasi persyaratan calon yang objektif, transparan, dan akuntabel oleh pimpinan MPR agar figur pendamping presiden yang terpilih memiliki integritas tinggi.
Di sisi lain, sejumlah fraksi di parlemen seperti PDI Perjuangan juga menyatakan akan terus mencermati perkembangan politik di Senayan, sembari mengingatkan agar seluruh proses evaluasi kelembagaan tetap berjalan beriringan dengan agenda pengisian kekosongan jabatan eksekutif. Keputusan final mengenai jadwal tahapan pemilihan dan pengiriman surat resmi kepada Presiden kini menanti hasil ketuk palu dalam Rapat Gabungan MPR pada Jumat siang. By Mukroni
