UU Pelindungan Ketenagakerjaan Belum Lindungi Pekerja Informal
Jakarta, Kowantaranews.com — Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dinilai masih menyisakan ketimpangan perlindungan hukum yang mendasar. Kendati regulasi anyar tersebut berhasil memperkuat kepastian hak serta perlindungan bagi tenaga kerja di sektor formal, payung hukum ini justru dinilai masih luput memberikan jaring pengaman yang memadai bagi puluhan juta pekerja di sektor informal.
Beleid yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah pada 6 Oktober 2026 serta resmi diundangkan pada 28 Oktober 2026 ini dirancang sebagai pembaruan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sekaligus merespons putusan Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang cipta kerja. Secara keseluruhan, regulasi ini memuat 23 bab dan 313 pasal yang mencakup spektrum ketenagakerjaan dari masa pra-kerja hingga purnakerja.
Baca Juga : Ekonomi Indonesia 2025: Pemerintah Optimis 5,3%, Ekonom Khawatir Lapangan Kerja Informal Melonjak
Dalam pengaturannya, kelompok pekerja formal memperoleh sejumlah kepastian normatif yang signifikan. Durasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kini dibatasi paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang maksimal dua kali dengan durasi masing-masing satu tahun. Praktik alih daya (outsourcing) juga diperketat hanya untuk pekerjaan penunjang tertentu, seperti jasa kebersihan, katering, pengamanan, dan transportasi, serta jasa penunjang pertambangan dan migas yang wajib melalui entitas anak perusahaan. Di samping itu, Pasal 139 mengamanatkan penghitungan upah minimum yang mengintegrasikan formula Kebutuhan Hidup Layak (KHL) guna melindungi daya beli buruh.
Namun, keberpihakan tersebut dinilai belum menyentuh realitas mayoritas tenaga kerja nasional. Dosen Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati, mengungkapkan bahwa muatan UU No. 27/2026 secara umum memang lebih menguntungkan pekerja formal.
Baca Juga : Galeri Pembagian Makanan Kepada Pekerja Sektor Informal Kolaborasi Bank Mandiri & Kowantara di Jabodetabek, 2020
“Menurut saya, memang di dokumen UU Pelindungan Ketenagakerjaan lebih ‘menang’ pihak pekerja. Ada cukup banyak poin yang menguntungkan mereka. Namun, lagi-lagi lebih banyak hanya untuk pekerja formal,” ujar Nabiyla. Ia juga menyoroti mekanisme operasional formula KHL yang hingga kini belum terbit aturan turunannya, padahal kepastian upah minimum tahun 2027 sangat dinantikan oleh pasar kerja.
Ketentuan yang secara khusus mengatur nasib pekerja sektor informal hanya termaktub secara terbatas pada Pasal 58 hingga Pasal 61. Aturan tersebut mewajibkan pemberi kerja memberikan upah atau imbalan yang adil dan layak dengan mempertimbangkan beban waktu kerja, risiko pekerjaan, serta biaya operasional yang ditanggung pekerja. Selain itu, kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja informal masih tergolong rentan karena skema bantuan iuran dari pemerintah pusat maupun daerah hanya mencakup perlindungan dasar minimal, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Kondisi tersebut kontras dengan struktur demografi ketenagakerjaan Indonesia. Mengacu pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik per Agustus 2026, porsi pekerja informal justru meningkat menjadi 57,93 persen atau setara 90 juta orang dari total angkatan kerja. Sebaliknya, pekerja formal hanya mencakup 42,07 persen atau 62,25 juta orang. Minimnya porsi pasal bagi sektor informal menunjukkan adanya asimetri hukum yang nyata, mengingat sektor ini menampung lebih dari separuh angkatan kerja Indonesia.
Baca Juga : WARTEG PENJAGA PERUT RAKYAT, BUKAN SAPI PERAH FISKAL: KOWANTARA MENOLAK KERAS WACANA PEMAJAKAN USAHA KULINER RAKYAT DAN MENUNTUT KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SEKTOR MIKRO
Dosen Politik Perburuhan Universitas Indonesia, Irwansyah, menilai undang-undang ini membawa titik temu hubungan industrial melalui penggunaan istilah “pemberi kerja”, sehingga mampu memperluas jangkauan perlindungan ke sektor non-manufaktur seperti pendidikan dan industri kreatif. Kendati demikian, ia menyoroti penarikan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari tingkat daerah ke pemerintah pusat. Kebijakan ini ditujukan untuk membenahi lemahnya penegakan hukum di era UU No. 13/2003, tetapi membawa risiko tersendiri.
“Risiko yang mesti diantisipasi adalah apakah menarik pengawasan ke pusat memberi ruang untuk masuk kembalinya aparat serta kekerasan pemerintah pusat dalam konflik hubungan industrial,” kata Irwansyah.
Menanggapi berbagai catatan kritis tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal implementasi undang-undang ini. Pemerintah menegaskan bahwa regulasi anyar ini berupaya memastikan perlindungan di seluruh tahapan kehidupan kerja secara komprehensif. Kini, efektivitas perlindungan 90 juta pekerja informal tersebut sangat bergantung pada rincian regulasi pelaksana yang akan dirumuskan dalam masa transisi mendatang. By Mukroni
