Dua Tahun Prabowo-Gibran: Antara Statistik Pangan dan Tekanan Biaya Hidup
Jakarta, Kowantaranews.com — Genap dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 20 Oktober 2026, ditandai oleh dua lanskap sosial-politik yang kontras. Di satu sisi, pemerintah memamerkan deretan angka keberhasilan swasembada dan cadangan logistik nasional melalui saluran komunikasi kepresidenan. Namun di sisi lain, gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di berbagai daerah justru menyuarakan getirnya realitas ekonomi sehari-hari akibat lonjakan biaya hidup, ketidakstabilan harga bahan pokok, serta penyempitan kesempatan kerja.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, melalui keterangan resmi dan unggahan video capaian pemerintah, menegaskan bahwa fase dua tahun pertama Kabinet Merah Putih telah meletakkan fondasi kedaulatan negara yang kokoh. “Dua tahun pertama telah dilalui, kerja nyata dan pengabdian terus berlanjut untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Teddy.
Menit Kerja untuk Seporsi Ayam Goreng Ungkap Ketimpangan Daya Beli di 34 Kota
Dalam paparan resmi tersebut, sektor pangan ditempatkan sebagai salah satu etalase keberhasilan utama. Pemerintah mengklaim telah mengamankan swasembada pada delapan komoditas pangan pokok, ditopang akumulasi cadangan pangan nasional yang menyentuh angka 5,2 juta ton—pencapaian yang diklaim sebagai stok cadangan tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. Bersamaan dengan itu, program prioritas pemenuhan gizi masyarakat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dilaporkan telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat di berbagai daerah.
Kendati demikian, narasi makro yang disodorkan pihak eksekutif berbanding terbalik dengan denyut keresahan yang tumpah ke ruang publik. Aksi demonstrasi serentak berlangsung di berbagai kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar. Bagi para pengunjuk rasa, ketersediaan pasokan di atas kertas belum secara nyata dirasakan manfaatnya di pasar-pasar tradisional dan meja makan rumah tangga.
Di Bandung, massa aksi yang memadati ruas Jalan Asia Afrika hingga kawasan Simpang Lima menyerukan tuntutan mendesak agar pemerintah segera menstabilkan harga komoditas kebutuhan dasar. Mereka menilai, beban belanja dapur semakin berat di tengah situasi pasar tenaga kerja yang rentan akibat badai pemutusan hubungan kerja (PHK) serta wacana kenaikan beban pajak yang dinilai memberatkan kelas pekerja.
Beras Fortifikasi Ditarik, Beras Premium Menghilang: Apa yang Terjadi di Balik Rantai Pasok Pangan Kita?
Keresahan serupa mengemuka di Yogyakarta. Forum BEM DIY bersama BEM Nusantara DIY menggelar mimbar bebas untuk memprotes kemerosotan daya beli masyarakat dan menuntut ketersediaan pasokan energi BBM bersubsidi yang merata. Koordinator Umum aksi dari Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII), Troy Amirul Akhmad, menyoroti aspek tata kelola belanja negara. Mahasiswa mendesak adanya moratorium, evaluasi menyeluruh, serta transparansi publik pada program-program prioritas bernilai anggaran jumbo, khususnya program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sementara itu di Jakarta, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar) menggelar aksi di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani. Mereka menggarisbawahi paradoks antara klaim pertumbuhan ekonomi dan kesulitan mencari nafkah. Ketua BEM KM Universitas Negeri Semarang (Unnes), Septia Linasari, dalam orasinya menegaskan bahwa kesulitan para pencari kerja saat ini dipicu oleh kontraksi pasar kerja yang kian sempit, sementara pungutan pajak dari masyarakat belum dirasakan imbal baliknya secara berkeadilan. “Sebegitu timpangnya keadaan Indonesia saat ini, teman-teman,” ujar Septia di hadapan massa aksi.
Titik Api Kepung Lumbung Pangan, WALHI Ungkap Ratusan Karhutla di Konsesi Food Estate Papua dan Kalteng
Tekanan ekonomi ini berkelindan erat dengan krisis ekologis yang terjadi di luar Jawa. Di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 11 aktivis Greenpeace Indonesia diamankan kepolisian saat membentangkan spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”. Spanduk tersebut mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih mengepung Kalimantan, Sumatera, dan Papua tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghancurkan rantai pasok dan memperparah tekanan biaya hidup masyarakat rentan.
Memasuki tahun ketiga masa kepemimpinannya, pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada tantangan nyata: menyelaraskan angka-angka statistik di laporan kerja dengan keterjangkauan harga dan daya beli riil di tingkat akar rumput. Selama cadangan pangan belum berbanding lurus dengan stabilitas harga pasar dan tersedianya lapangan kerja yang luas, ketegangan antara data keberhasilan Istana dan suara kritis publik di jalanan akan terus menjadi ujian kredibilitas kebijakan negara.
