Jakarta, Kowantaranews.com — Rak-rak pajang beras di sejumlah gerai ritel modern di berbagai kota besar kini menyajikan pemandangan yang tak lazim: deretan etalase yang biasanya penuh sesak oleh karung beras kemasan 5 kilogram tampak kosong melompong. Konsumen yang berbelanja mendapati pilihan mereka menyusut drastis. Beras fortifikasi bervitamin mendadak hilang dari peredaran, sementara beras premium reguler yang menjadi konsumsi harian keluarga kelas menengah kian sulit dicari. Satu-satunya pasokan yang masih bertahan di beberapa etalase hanyalah beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog atau beras khusus impor berharga tinggi.
Fenomena hilangnya beras di tingkat hilir ini bukan sekadar persoalan keterlambatan distribusi biasa, melainkan cerminan dari badai struktural yang melumpuhkan rantai pasok pangan dari hulu ke hilir.
Guncangan Moratorium dan Penarikan Beras Khusus
Disrupsi pasokan di jalur modern bermula dari langkah tegas otoritas pangan. Pada pertengahan September 2026, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengumumkan moratorium operasional serta perintah penarikan izin edar terhadap 25 merek beras fortifikasi yang dikelola oleh 11 entitas usaha. Penindakan ini dilakukan setelah audit pengawasan dan uji laboratorium independen mengungkap bahwa mayoritas sampel beras bervitamin tersebut tidak memenuhi standar kandungan nutrisi dan mutu mikro seperti yang tertera pada kemasan.
Langkah proteksi konsumen ini seketika menarik volume besar stok beras kemasan dari etalase ritel modern. Padahal, bagi para produsen dan jaringan ritel, beras fortifikasi selama ini berfungsi sebagai alternatif utama dalam mempertahankan arus barang di pasar modern. Ketika komoditas bernutrisi khusus ini ditarik paksa dan operasional pabriknya dihentikan sementara, celah pasokan di sektor modern langsung menganga lebar.
Terjepit Gabah Mahal dan Jebakan HET
Di balik penarikan beras fortifikasi, terdapat akar masalah yang jauh lebih mendalam: ketidakmampuan industri penggilingan memproduksi beras premium konvensional di bawah pagu Harga Eceran Tertinggi (HET).
Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso, mengungkapkan bahwa harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani telah melambung tinggi hingga menyentuh kisaran Rp 7.500 hingga Rp 8.000 per kilogram. Dengan rasio rendemen penggilingan padi rata-rata sebesar 50 hingga 55 persen, biaya bahan mentah setara beras saja sudah berada di atas Rp 14.000 per kilogram, belum memperhitungkan ongkos pengeringan, sortasi butir patah, pengemasan, transportasi, dan marjin pedagang.
Akibatnya, biaya pokok produksi beras premium melonjak jauh melampaui HET yang dipatok pemerintah, yakni Rp 14.900 per kilogram untuk Zona 1. Bagi pelaku usaha, memasok beras premium ke ritel modern mendatangkan dilema ganda: menaati HET berarti menelan kerugian finansial langsung, sedangkan menjual di atas HET berisiko terkena sanksi hukum berat.
Kondisi inilah yang sebelumnya mendorong banyak penggilingan beralih memproduksi beras fortifikasi, mengingat beras berkategori khusus dikecualikan dari batasan HET sehingga perusahaan dapat menutup tingginya harga beli gabah tanpa merumahkan pekerja. Ketika jalur beras fortifikasi ditutup akibat penegakan regulasi mutu, industri kehilangan ruang gerak. Ratusan ribu penggilingan kecil terpaksa menghentikan operasional, sedangkan penggilingan skala menengah dan besar memilih “tiarap” atau mengalihkan penjualan beras ke pasar tradisional dalam bentuk curah tanpa label merek resmi demi menghindari risiko kriminalisasi.
Perebutan Pasokan dan Mandeknya Sinergi Maklon
Tekanan di tingkat penggilingan kian diperberat oleh persaingan pengadaan gabah di lapangan. Saat ini, persediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog telah mencapai volume yang sangat besar, yakni berkisar antara 4,6 hingga 5,0 juta ton. Di sisi lain, proyeksi surplus beras konsumsi nasional tahun berjalan berada di angka 3,56 juta ton. Masifnya penyerapan oleh badan usaha milik negara tersebut menyedot sebagian besar kelebihan gabah domestik, sehingga mempersempit likuiditas bahan baku yang beredar bebas bagi sekitar 169.000 unit penggilingan swasta nasional.
Pemerintah sesungguhnya telah menyiapkan skema mitigasi, salah satunya dengan menggandeng Perpadi untuk mengolah sekitar 2 juta ton beras medium CBP menjadi beras premium siap edar. Namun, program maklon skala masif ini jalan di tempat. Kompensasi jasa pengolahan dinilai tidak memadai untuk menutup lonjakan biaya proses dan risiko susut mutu di tengah realitas harga pasar saat ini.
Peta Jalan Bawang Putih 2026–2029: Pemerintah Siapkan Eskalasi Lahan hingga 120.000 Hektar
Paceklik Tiba dan Beras Kian Mahal, Beban Dapur Masyarakat Kian Menghimpit
Bunga Pinjaman PNM Mekaar Anjlok ke 8 Persen
Bayang-bayang El Niño dan Solusi Mendesak
Kerentanan rantai pasok pangan nasional kini berpacu dengan waktu. Kalender pertanian Indonesia memasuki periode paceklik tahunan pada rentang Oktober 2026 hingga Januari 2027. Situasi ini diperparah oleh peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai fenomena El Niño aktif yang memicu kemunduran awal musim hujan di lebih dari 61 persen zona musim di tanah air. Penundaan musim tanam pertama (MT I) berisiko menggeser masa panen raya hingga kuartal kedua 2027, memperpanjang masa kelangkaan gabah.
Untuk mengurai krisis ini sebelum pasokan kian kritis, Perpadi mendesak regulator mengambil langkah darurat. Bulog diminta menghentikan sementara penyerapan gabah di pasar bebas selama masa paceklik agar penggilingan swasta dapat bernapas dan pasokan pasar reguler kembali berputar. Di samping itu, percepatan guyuran stok beras premium Bulog ke gerai ritel modern, penyesuaian HET dinamis yang realistis terhadap harga gabah, serta pendekatan pembinaan teknis ketimbang represif dalam pengawasan standar mutu dinilai menjadi kunci utama untuk memulihkan etalase pangan masyarakat sebelum krisis merembet ke komoditas pokok lainnya. By Mukroni