Daya Beli Kelas Menengah Tertekan di Tengah Lonjakan QRIS
JAKARTA — Lonjakan volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hingga dua kali lipat pada semester I-2026 tidak serta-merta mencerminkan ketahanan daya beli masyarakat Indonesia. Ketika diuji menggunakan indikator pendapatan riil, inflasi, dan kesehatan neraca rumah tangga hingga November 2026, tekanan ekonomi justru kian terasa pada kelompok kelas menengah dan calon kelas menengah.
Berdasarkan data Bank Indonesia, volume transaksi QRIS pada semester I-2026 melonjak 107,44% secara tahunan dari 6,05 miliar menjadi 12,55 miliar transaksi. Namun, kenaikan frekuensi tersebut hanya diikuti pertumbuhan nilai transaksi sebesar 3,75%, yakni dari Rp 579 triliun pada semester I-2025 menjadi sekitar Rp 600,69 triliun hingga Rp 600,7 triliun. Akibatnya, rata-rata nilai per transaksi menyusut hampir separuh atau turun 49,99% dari Rp 95.702 menjadi Rp 47.865.
Baca Juga : Daya Beli Tertekan Inflasi Pangan, Pedagang Pasar Berhati-hati Tambah Pasokan
Penyusutan nominal rata-rata tersebut menandakan bahwa ekspansi QRIS kini lebih banyak didorong oleh pergeseran transaksi ritel bernilai kecil seiring perluasan ke lebih dari 66 juta pengguna dan hampir 45 juta merchant pada semester I-2026, yang berlanjut hingga 71,91 juta pengguna serta 51,31 juta merchant pada Oktober 2026. Di perkotaan, kelas menengah juga melakukan penyesuaian anggaran (downgrading), seperti beralih dari kopi kafe ke kopi saset dan menunda belanja aset besar. Hal ini tercermin dari penjualan rumah primer pada kuartal I-2026 yang terkontraksi 25,67% secara tahunan, sementara lonjakan penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) sebanyak 87.758 unit pada Januari–Juli 2026 bersifat kota-sentris dan didominasi pembeli yang sudah memiliki kendaraan sebelumnya.
Di tingkat makroekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III-2026 memang tumbuh 5,47% secara tahunan, meningkat dibandingkan 5,29% pada kuartal II-2026. Kendati demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menyumbang 51,97% terhadap PDB justru melambat dari 5,06% menjadi 5,04% secara tahunan. Laporan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat laju konsumsi rumah tangga telah tertinggal dari pertumbuhan ekonomi selama lima kuartal berturut-turut, sementara pertumbuhan PDB kuartal III lebih banyak ditopang belanja program pemerintah.
Baca Juga : Sinyal Bahaya Daya Beli: Saat Upah Minimum Tertinggal dari Sepotong Ayam
Akar pelemahan konsumsi tersebut berasal dari tergerusnya pendapatan riil pekerja. Hingga Agustus 2026, upah nominal buruh dan karyawan hanya tumbuh 2,7% secara tahunan. Angka itu tertinggal dari inflasi umum sebesar 3,2% pada Agustus dan 3,28% pada September 2026, serta inflasi pangan yang mencapai 5,0%–5,03%. Selisih negatif sebesar 0,58 poin persen terhadap inflasi umum dan 2,33 poin persen terhadap inflasi pangan tersebut menggerus ruang belanja nonpangan keluarga.
Tekanan harga turut diperberat oleh pelemahan kurs rupiah yang menembus kisaran Rp 18.264–Rp 18.283 per dolar AS di pasar spot pada pertengahan November 2026, lonjakan harga minyak mentah Indonesia hingga USD 112,81 per barel pada September, serta kenaikan Inflasi Harga Perdagangan Besar (IHPB) sebesar 6,76% yang berpotensi merambat ke harga konsumen. Kondisi ini pula yang membuat serikat pekerja mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 7,5%–9,5% menjelang tenggat penetapan pada 21 November 2026 guna menjaga daya beli pekerja.
Untuk mempertahankan konsumsi dasar di tengah penyusutan upah riil, rumah tangga melakukan pemulusan konsumsi (consumption smoothing) dengan menguras tabungan dan mengakses utang jangka pendek. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan analisis INDEF menunjukkan saldo rata-rata rekening di bawah Rp 100 juta menyusut dari Rp 1,77 juta pada 2024 menjadi Rp 1,66 juta–Rp 1,67 juta pada Februari–Agustus 2026. Meskipun pembukaan rekening baru bersaldo minimal dalam program inklusi keuangan secara mekanis ikut menurunkan rata-rata tersebut, perlambatan laju simpanan kecil tetap menandakan kondisi hidup dari gaji ke gaji.
Baca Juga : Menit Kerja untuk Seporsi Ayam Goreng Ungkap Ketimpangan Daya Beli di 34 Kota
Di sisi lain, pencairan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 30 triliun pada semester I-2026 atau naik 19,05% secara tahunan. Meski BPJS Ketenagakerjaan menegaskan klaim JHT tidak dapat dikaitkan secara tunggal dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena mencakup peserta pensiun, cacat tetap, dan ahli waris, tren tersebut tetap menjadi sinyal tingginya kebutuhan likuiditas tunai pekerja.
Pada waktu bersamaan, utang digital rumah tangga membengkak pesat. Gabungan baki debet paylater perbankan dan pembiayaan multifinance mencapai Rp 45,02 triliun per Agustus 2026 atau melonjak 31,27% secara tahunan, sedangkan pembiayaan pinjaman daring (pindar)—istilah resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengganti pinjol—tercatat sebesar Rp 106,94 triliun pada Agustus dan Rp 106,48 triliun pada September 2026. Kenaikan utang tersebut mulai diiringi memburuknya kualitas pembayaran, terlihat dari rasio kredit macet di atas 90 hari (TWP90) pindar yang menembus 5,36% pada September 2026 atau melampaui batas kehati-hatian 5%, serta naiknya rasio pembiayaan bermasalah (NPF gross) paylater multifinance menjadi 3,12%. Merespons risiko tersebut, OJK pada pertengahan November 2026 memastikan seluruh perusahaan pembiayaan penyedia paylater telah menerapkan aturan batas usia minimal 18 tahun dan penghasilan bruto paling sedikit Rp 3 juta per bulan.
Rangkaian tekanan ini paling menghimpit kelompok yang kerap disebut the missing middle. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kelas menengah menyusut 10,63 juta jiwa dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025, sementara calon kelas menengah membengkak menjadi sekitar 142 juta jiwa. Secara kolektif, sekitar 188,7 juta hingga 189 juta jiwa atau dua pertiga penduduk Indonesia yang menopang 81,49% konsumsi nasional tersebut berada di wilayah abu-abu perlindungan sosial. Mereka tidak masuk kategori penerima bantuan sosial reguler seperti Rp 115,8 triliun anggaran bansos bagi kelompok miskin, tetapi belum memiliki bantalan tabungan maupun kepastian kerja formal—di tengah hampir 60% pekerja yang masih berada di sektor informal—untuk menahan guncangan biaya hidup tanpa terperosok turun kelas. By Mukroni

