Waspada Inflasi Pangan Jelang Nataru 2026: BPS Soroti Harga Komoditas Stabil Tinggi hingga Tekanan El Nino
Jakarta, Kowantaranews.com — Menjelang perayaan Hari Raya Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), pemerintah pusat maupun daerah diingatkan untuk mewaspadai potensi lonjakan inflasi pada komponen harga pangan bergejolak (volatile food) selama November dan Desember 2026. Peringatan dini ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyusul masih bertahannya harga sejumlah bahan pangan pokok di level tinggi hingga memasuki pekan kedua November 2026.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa catatan historis empat tahun terakhir menunjukkan bulan November selalu mengalami inflasi yang dipicu oleh gejolak harga pangan. Kekhawatiran ini diperkuat oleh data Oktober 2026, di mana inflasi pangan bergejolak melonjak 5,81 persen secara tahunan, melampaui inflasi umum sebesar 3,23 persen, inflasi harga diatur pemerintah sebesar 3,24 persen, serta inflasi inti sebesar 2,56 persen. Cabai merah, cabai rawit, tomat, dan sawi hijau menjadi pemicu utama, bahkan inflasi tahunan cabai rawit menembus 104,35 persen dari sebelumnya 64,16 persen pada September 2026.
Pada pekan kedua November 2026, BPS menyoroti empat komoditas utama yang berada dalam kondisi “stabil tinggi”, meliputi beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit. Amalia menegaskan bahwa evaluasi harga tidak cukup hanya mengacu pada perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH), melainkan harus mencermati harga riil yang dibayarkan masyarakat. Harga rata-rata nasional beras tercatat Rp15.716 per kilogram atau naik 0,01 persen dari Oktober 2026, yang berarti telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Zona 1–3 maupun beras premium Zona 1–2. Minyak goreng pun bertahan stabil tinggi di angka Rp20.219 per liter, sedangkan Minyakita mulai melandai ke posisi Rp16.289 per liter meski masih naik di Merauke, Bolaang Mongondow Selatan, dan Fakfak.
Baca Juga : Inflasi Cabai Rawit Tembus 104,35 Persen, 20 Provinsi Alami Lonjakan Ekstrem
Gejolak harga yang lebih tajam terlihat pada kelompok cabai. Rata-rata nasional cabai merah melonjak 3,41 persen menjadi Rp73.743 per kilogram atau jauh di atas batas atas Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) konsumen sebesar Rp55.000 per kilogram, dengan kenaikan terjadi di 226 kabupaten/kota serta rentang harga ekstrem antara Rp26.978 hingga Rp200.000 per kilogram. Sementara itu, kendati rata-rata nasional cabai rawit turun 5,35 persen menjadi Rp83.643 per kilogram, angkanya tetap melampaui batas atas HAP konsumen sebesar Rp57.000 per kilogram dan masih melonjak di 80 kabupaten/kota, termasuk Bolaang Mongondow Selatan yang menembus Rp163.333 per kilogram. Selain keempat komoditas tersebut, daging sapi juga masuk dalam daftar pemantauan ketat BPS.
Baca Juga : Daya Beli Tertekan Inflasi Pangan, Pedagang Pasar Berhati-hati Tambah Pasokan
Tekanan harga menjelang akhir tahun ini dipicu oleh gangguan iklim dan kendala produksi hulu. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperingatkan bahwa kemarau akibat El Nino 2026 berpotensi memangkas produksi pangan nasional dan menggerus daya beli masyarakat. Menyusutnya luas panen padi akibat kemarau diperkirakan menurunkan potensi produksi padi periode Oktober–Desember 2026 sebesar 16,30 persen menjadi 8,69 juta ton, sehingga produksi sepanjang 2026 diproyeksikan turun 4,57 persen menjadi 57,45 juta ton. Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan turut mengonfirmasi bahwa tingginya harga saat ini—seperti daging sapi Rp140.000–Rp150.000 per kilogram dan daging ayam Rp48.000 per kilogram—disebabkan produksi yang belum optimal, mengingat lonjakan permintaan masyarakat baru akan terjadi sepekan hingga tiga hari menjelang Natal.
Baca Juga : Inflasi Pangan Menyenggol Meja Makan: Siasat Warteg Menjaga Harga Tetap Terjangkau
Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Pertanian menginstruksikan percepatan tanam padi periode November 2026 hingga April 2027 disertai penguatan irigasi. Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menggencarkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), operasi pasar murah, fasilitasi distribusi antardaerah, serta bantuan pangan bagi 33,2 juta penerima manfaat hingga Desember 2026. Selain itu, pemerintah menerbitkan Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 tertanggal 10 November 2026 yang mewajibkan kepatuhan harga acuan pada 19 komoditas pokok dengan ancaman sanksi administratif hingga pidana maksimal tujuh tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. Meski demikian, pengamat pertanian CORE Indonesia Eliza Mardian mengingatkan agar sanksi tidak diterapkan secara kaku tanpa menghitung biaya logistik riil agar pedagang kecil tidak menahan pasokan, seiring instruksi Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir agar pemerintah daerah proaktif memantau pasar dan mengeksekusi solusi di lapangan. By Mukroni

