Jakarta, Kowantaranews.com – Kebijakan tarif impor 32% yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap semua produk Indonesia, efektif mulai 1 Agustus 2025, telah menciptakan gelombang kekhawatiran sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia. Melalui surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto, Trump menetapkan kebijakan ini sebagai bagian dari strategi proteksionis untuk mengurangi defisit perdagangan AS, yang pada 2024 mencapai ratusan miliar dolar dengan mitra dagang seperti Indonesia, Jepang (tarif 25%), dan Kamboja (36%). Namun, di balik ancaman ekonomi, Indonesia memiliki peluang untuk mengubah tekanan ini menjadi langkah strategis menuju ketahanan ekonomi dan posisi geopolitik yang lebih kuat.
Dampak Ekonomi: Ancaman Nyata bagi Ekspor dan Ketenagakerjaan
Indonesia, dengan surplus perdagangan US$7,08 miliar terhadap AS pada Januari-Mei 2025, kini menghadapi risiko besar. Sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik—penyumbang utama ekspor senilai US$23 miliar pada 2024—terancam kehilangan daya saing akibat tarif yang membuat harga produk Indonesia melonjak di pasar AS. Analis memprediksi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3-0,5% jika tarif ini berlaku penuh, disertai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor ekspor. Depresiasi rupiah dan inflasi juga dapat memperburuk keseimbangan fiskal, mengingat ketergantungan Indonesia pada pasar AS sebagai tujuan ekspor utama.
Dimensi Geopolitik: Tekanan untuk Jauhi China
Lebih dari sekadar isu ekonomi, kebijakan tarif Trump merupakan alat geopolitik untuk membatasi pengaruh China di Asia Tenggara. AS memandang Indonesia, sebagai anggota baru BRICS dan mitra investasi besar China di sektor nikel dan infrastruktur, masih terlalu bergantung pada Beijing. Ancaman tarif tambahan 10% bagi negara BRICS yang dianggap “melawan kepentingan AS” menambah kompleksitas. Indonesia harus berjalan di tali tipis, menjaga hubungan ekonomi dengan China sambil merespons tekanan AS untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi dan investasi China.
Kelemahan Negosiasi Indonesia
Strategi negosiasi Indonesia saat ini dinilai lemah. Pemerintah mengandalkan pembelian komoditas AS seperti LPG, LNG, dan kedelai senilai US$15,5 miliar serta investasi seperti MoU Danantara US$34 miliar, namun gagal memanfaatkan aset strategis seperti nikel—komoditas kritis untuk industri teknologi AS. Ketiadaan Duta Besar RI di AS selama dua tahun dan koordinasi antar-kementerian yang lemah semakin melemahkan posisi Indonesia di meja perundingan. Sebagai perbandingan, Vietnam berhasil menurunkan tarifnya dari 46% menjadi 20% melalui negosiasi agresif dan konsesi strategis.
Peluang di Tengah Krisis
Meski berisiko, tarif 32% yang lebih rendah dibandingkan Vietnam (46%) dan Kamboja (49%) memberi Indonesia keunggulan relatif untuk mempertahankan pangsa pasar di AS, terutama untuk tekstil dan alas kaki. Pemerintah dapat mengambil langkah jangka pendek seperti mempercepat pengangkatan Duta Besar RI di AS dan merealisasikan investasi seperti proyek Indorama senilai US$2 miliar di Louisiana. Dalam jangka panjang, diversifikasi pasar ekspor ke ASEAN, Eropa, dan Timur Tengah melalui RCEP serta penguatan industri domestik melalui insentif pajak dan pelatihan tenaga kerja menjadi krusial. Nikel, sebagai aset strategis, dapat digunakan sebagai alat tawar untuk kemitraan dengan perusahaan AS, seperti pengolahan mineral untuk baterai.
Tantangan dan Strategi ke Depan
Keanggotaan Indonesia di BRICS, meski membuka peluang diversifikasi geopolitik, berisiko memicu tarif tambahan jika dianggap mendukung dedolarisasi. Indonesia perlu mengadopsi diplomasi cerdas, seperti yang disarankan Kishore Mahbubani, dengan menjaga keseimbangan antara AS, China, dan BRICS. Pembentukan tim negosiasi lintas-kementerian, pemanfaatan ASEAN untuk negosiasi kolektif, dan fokus pada sektor digital serta jasa yang tahan tarif juga dapat memperkuat posisi Indonesia.
8,7 Juta Pekerja Masih Menanti BSU: Verifikasi Molor, Janji Pemerintah Terhambat!
Kebijakan tarif Trump menempatkan Indonesia di persimpangan: di ujung tanduk akibat ancaman ekonomi atau di ambang peluang emas untuk memperkuat ketahanan dan daya tawar global. Dengan strategi negosiasi yang lebih solid, pemanfaatan nikel, dan diversifikasi pasar, Indonesia dapat mengubah tekanan ini menjadi momentum untuk memperkuat ekonomi dan posisi geopolitiknya. Langkah cerdas kini menjadi kunci untuk menavigasi badai tarif Trump. By Mukroni
- Berita Terkait :
8,7 Juta Pekerja Masih Menanti BSU: Verifikasi Molor, Janji Pemerintah Terhambat!
Warteg Online: Nasi Orek Tempe UMKM vs. Menu Impor Shopee, Lazada, dan TikTok Shop
Rupiah Goyang, Defisit Melebar: APBN 2025 Tetap Santai kayak di Warteg!
IHSG Ngebut ke 7.300: Cuan di Pasar, Makan di Warteg Tetap Enak!
Gas 3 Kg Satu Harga: Warteg Tetap Ngegas, Harga Tabung Nggak Bikin Mewek!
Impor Longgar, Waralaba Ngacir: Ekonomi RI Siap Gebrak dari Warteg!
Gig Economy: Bekerja Bebas, Tapi Jangan Sampai ‘Bebas’ dari Perlindungan Seperti Warteg Tanpa Lauk!
Rupiah Goyang, Minyak Melayang: Warteg Tetap Jualan, Tapi Porsi Menciut!
Gula Manis di 2025: Warteg Senyum, Harga Tetap, Tapi Gula Ilegal Bikin Was-was!
TikTok Beli Tokopedia: KPPU Kasih PR Biar Gak Jadi ‘Raja Monopoli’ di Warteg Digital!
Dari Karyawan Kena PHK ke Ojol TikTok: Ngegas di Jalan, Ngevlog di Layar, Makan di Warteg!
Sawit Dunia Lagi Susah, Warteg Tetap Jualan Tempe dengan Percaya Diri!
Sawit Dijegal, Kedelai Meroket: Warteg Cuma Bisa Jual Telur Ceplok?
Sawit Susah Masuk Eropa, Warteg Tetap Jual Gorengan Tempe!
Warteg vs Nimbus: Orek Tempe Tetap Juara, Masker Jadi Pelengkap!
Beras Naik, Dompet Menjerit: Tarif AS, Krisis Jepang, dan Warteg Nusantara Ketar-Ketir!
Ekonomi RI 2025: Ngegas 5,2%, Rem Kepencet Jadi 4,7%, Warteg Tetap Jadi Penolong Daya Beli!