Jakarta, Kowantaranews.com -Bencana ekologis yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung tahun 2025 telah melumpuhkan sektor pertanian di koridor Bukit Barisan. Berdasarkan laporan resmi, luas areal persawahan yang rusak mencapai 70.000 hektare, di mana sekitar 11.000 hektare di antaranya mengalami puso atau gagal panen total. Meski pemerintah menargetkan rekonstruksi fisik lahan dimulai pada Januari 2026, para ahli memperingatkan bahwa pemulihan mata pencarian petani membutuhkan waktu jauh lebih lama, yakni setidaknya satu tahun.
Guru Besar Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa, menjelaskan bahwa pemulihan fisik areal persawahan yang rusak berat diperkirakan memakan waktu enam bulan, namun pemulihan ekonomi petani memerlukan waktu setahun karena mereka kehilangan pendapatan dari hasil panen selama hampir dua musim tanam. Dengan rusaknya lahan pada Desember 2025, petani dipastikan melewatkan Musim Tanam (MT) I tahun 2026. Padi baru bisa ditanam kembali pada Mei 2026 (MT II) dan baru dapat dipanen pada Agustus 2026. Selama periode transisi ini, petani mengalami kehilangan pendapatan kotor yang dapat dimodelkan dengan rumus $L_{income} = Y \times P$, di mana $Y$ adalah potensi hasil panen dan $P$ adalah harga gabah.
Kondisi di lapangan menunjukkan tingkat kerusakan yang masif, mulai dari sawah yang tertutup lumpur tebal hingga tumpukan kayu gelondongan akibat banjir bandang. Hal ini mengakibatkan hilangnya batas-batas kepemilikan lahan atau patok bidang tanah, yang dikhawatirkan menjadi celah bagi praktik mafia tanah. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN memastikan perlindungan hak milik petani melalui data spasial digital dan memberikan layanan sertifikasi tanah gratis bagi korban bencana.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar khusus untuk mencetak ulang 11.000 hektare sawah yang rusak total. Selain perbaikan infrastruktur irigasi, bantuan benih padi gratis disiapkan untuk 41.500 hektare lahan, serta bantuan bibit kakao dan kopi untuk sektor perkebunan. Di Sumatera Utara, fokus rehabilitasi juga diarahkan pada 436,99 hektare kebun cabai guna menekan inflasi harga komoditas yang sempat melonjak hingga 119,37 persen di wilayah seperti Nias.
Ironi Negeri Kelapa: Ekspor Melambung 143%, Rakyat Tercekik Kenaikan Harga dan Kelangkaan Pasokan
Sebagai jaring pengaman ekonomi, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang terdampak bencana. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerapkan relaksasi kredit selama tiga tahun untuk memberikan ruang napas bagi ekonomi warga. Sementara itu, Kementerian Sosial mengusulkan pemberian Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp 10.000 per orang per hari selama tiga bulan sebagai bantuan dasar selama masa pemulihan.
Untuk menjamin ketersediaan pangan di wilayah terdampak, Perum Bulog menyiagakan cadangan beras sebanyak 120.000 ton di lapangan.19 Distribusi bantuan diperkuat melalui jalur udara dan laut dengan mengerahkan tiga kapal bantuan ke wilayah-wilayah yang akses daratnya masih terputus. Langkah komprehensif ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pangan nasional sambil memastikan keberlanjutan hidup para petani di Sumatra. By Mukroni
- Berita Terkait :
Ironi Negeri Kelapa: Ekspor Melambung 143%, Rakyat Tercekik Kenaikan Harga dan Kelangkaan Pasokan
Pemerintah dan Swasta Bersinergi, Targetkan 1,1 Juta UMKM Naik Kelas Pasca-Kunjungan UNSGSA
Mulai Hari Ini! Kereta Petani & Pedagang Rp3.000 Bisa Bawa 2 Koli Sayur-Buah
UMKM Masih Sulit Masuk Stasiun & Bandara, Sewa Mahal Jadi Biang Kerok
Resmi: Bentuk Koperasi Merah Putih Jadi Syarat Wajib Cairkan Dana Desa Tahap II
“Malu Makan Tempe Impor!” Titiek Soeharto Sentil Ketergantungan 90% Kedelai dari AS
Indonesia Terancam Impor 2,9 Juta Ton Kedelai di 2026 gara-gara Makan Bergizi Gratis
Libur Natal & Tahun Baru Makin Hemat: Tiket Pesawat, Kereta, Kapal & Penyeberangan Didiskon Besar
UMKM Dapat Kepastian Pajak 0,5% Selamanya, Tapi Usaha Besar Tak Bisa Lagi “Ngumpet”
Warteg Online: Nasi Orek Tempe UMKM vs. Menu Impor Shopee, Lazada, dan TikTok Shop
Rupiah Goyang, Defisit Melebar: APBN 2025 Tetap Santai kayak di Warteg!
IHSG Ngebut ke 7.300: Cuan di Pasar, Makan di Warteg Tetap Enak!
Gas 3 Kg Satu Harga: Warteg Tetap Ngegas, Harga Tabung Nggak Bikin Mewek!
Impor Longgar, Waralaba Ngacir: Ekonomi RI Siap Gebrak dari Warteg!
Gig Economy: Bekerja Bebas, Tapi Jangan Sampai ‘Bebas’ dari Perlindungan Seperti Warteg Tanpa Lauk!
Rupiah Goyang, Minyak Melayang: Warteg Tetap Jualan, Tapi Porsi Menciut!
Gula Manis di 2025: Warteg Senyum, Harga Tetap, Tapi Gula Ilegal Bikin Was-was!
TikTok Beli Tokopedia: KPPU Kasih PR Biar Gak Jadi ‘Raja Monopoli’ di Warteg Digital!
Dari Karyawan Kena PHK ke Ojol TikTok: Ngegas di Jalan, Ngevlog di Layar, Makan di Warteg!
Sawit Dunia Lagi Susah, Warteg Tetap Jualan Tempe dengan Percaya Diri!
Sawit Dijegal, Kedelai Meroket: Warteg Cuma Bisa Jual Telur Ceplok?
Sawit Susah Masuk Eropa, Warteg Tetap Jual Gorengan Tempe!
Warteg vs Nimbus: Orek Tempe Tetap Juara, Masker Jadi Pelengkap!
Beras Naik, Dompet Menjerit: Tarif AS, Krisis Jepang, dan Warteg Nusantara Ketar-Ketir!
Ekonomi RI 2025: Ngegas 5,2%, Rem Kepencet Jadi 4,7%, Warteg Tetap Jadi Penolong Daya Beli!