Analisis Strategis: Dampak Tarif Resiprokal AS dan Masa Depan Ekspor Indonesia

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com — Menjelang penandatanganan perjanjian dagang bersejarah antara Indonesia dan Amerika Serikat pada Januari 2026, atmosfer di kalangan pelaku usaha nasional diwarnai kelegaan yang bercampur kewaspadaan. Kesepakatan untuk menurunkan tarif resiprokal dari ancaman awal 32 persen menjadi 19 persen memang meredam potensi guncangan ekonomi mendadak. Namun, analisis mendalam menunjukkan bahwa angka 19 persen ini bukanlah “diskon” cuma-cuma, melainkan biaya masuk baru yang mengubah struktur kompetisi industri manufaktur tanah air secara permanen.

Di permukaan, sektor komoditas strategis muncul sebagai pemenang. Diplomasi ekonomi Indonesia berhasil mengamankan pengecualian tarif nol persen untuk minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet. Logika Washington pragmatis: mereka membutuhkan input ini untuk industri domestik mereka dan tidak memiliki substitusi lokal. Hal ini memberikan bantalan vital bagi jutaan petani dan menjaga stabilitas devisa sektor agro.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah nasib industri furnitur. Selain tarif dasar 19 persen, sektor ini dibayangi ancaman tarif keamanan nasional (Section 232) yang bisa melambungkan bea masuk hingga 50 persen untuk kategori tertentu seperti lemari dapur (kitchen cabinets). Ini adalah pukulan ganda di saat industri furnitur juga harus berjuang mematuhi regulasi anti-deforestasi global yang menelan biaya tinggi.

Perbankan Pastikan Ketersediaan Uang Tunai dan Layanan Digital Selama Nataru 2025

Secara strategis, ancaman terbesar justru datang dari tetangga sendiri, Malaysia. Meskipun sama-sama menghadapi tarif dasar 19 persen, Malaysia berhasil menegosiasikan masuknya ribuan pos tarif produk manufaktur bernilai tinggi—seperti elektronik dan komponen pesawat—ke dalam daftar “Annex III” yang menikmati tarif nol persen. Jika Indonesia gagal mengamankan kesepakatan serupa untuk produk manufakturnya dalam negosiasi final, investor global memiliki alasan kuat untuk memindahkan pabrik elektronik dan perakitan mereka ke Kuala Lumpur, bukan Jawa Barat.

Kesepakatan 2026 ini adalah ujian bagi transformasi ekonomi Indonesia. Komitmen Jakarta untuk memborong pesawat Boeing dan energi AS senilai miliaran dolar harus dikonversi lebih dari sekadar tarif rendah untuk bahan mentah. Misi utama tim negosiator kini adalah memastikan produk bernilai tambah Indonesia juga mendapatkan “jalur hijau” di Annex III. Tanpa itu, tarif 19 persen berisiko mengerdilkan mimpi hilirisasi, menjebak Indonesia kembali hanya sebagai eksportir komoditas, sementara tetangga melesat dengan industri teknologi tinggi yang bebas tarif. By Mukroni