Jakarta, Kowantaranews.com — Paradoks perberasan nasional kembali mencuat ke permukaan. Di saat Perum Bulog mencatatkan rekor cadangan beras pemerintah tertinggi sepanjang sejarah, masyarakat di berbagai daerah justru harus menanggung harga beras eceran yang melambung tinggi. Hingga pertengahan September 2026, harga rata-rata beras medium di pasar tradisional secara nasional telah menembus angka Rp 16.458 per kilogram, bergerak jauh di atas batasan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan data kompilasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS), beras telah mengalami tekanan inflasi selama delapan bulan berturut-turut sepanjang 2026. Tren kenaikan harga beras medium di pasar tradisional berlangsung konsisten tanpa jeda koreksi: bermula dari Rp 15.800 per kilogram pada Februari 2026, merangkak naik menjadi Rp 16.370 per kilogram pada Agustus, hingga kini menyentuh rekor tertingginya di level Rp 16.458 per kilogram.
Kondisi ini menghadirkan tanda tanya besar di tengah publik. Pasalnya, volume cadangan beras yang dikuasai negara saat ini berada dalam posisi paling melimpah. Hingga awal Agustus 2026, total stok beras di gudang-gudang Bulog mencapai 5,25 juta ton. Angka ini melonjak tajam dibandingkan kapasitas simpan rata-rata tahunan yang biasanya hanya berkisar 1,5 juta ton. Dari total cadangan tersebut, sebanyak 5,24 juta ton merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sementara 7.926 ton sisanya merupakan stok komersial. Akumulasi lumbung raksasa ini merupakan hasil penyerapan dalam negeri yang sangat masif, di mana Bulog berhasil menyerap 3,50 juta ton gabah dan beras dari target tahunan sebesar 4 juta ton.
Namun, keberhasilan pengisian lumbung negara tersebut menyisakan dislokasi pasokan yang berat di tingkat pasar bebas. Selama periode panen raya Januari hingga Juli 2026, total surplus produksi beras nasional diperkirakan mencapai 4,03 juta ton setara beras. Penyerapan agresif oleh Bulog sebesar 3,50 juta ton menyebabkan sisa surplus yang beredar di pasar terbuka hanya sekitar 530.000 ton setara beras. Akibatnya, ribuan unit penggilingan padi swasta, terutama skala kecil dan menengah di sentra-sentra produksi, mengalami krisis bahan baku karena harus berebut sisa gabah yang sangat terbatas.
Kekeringan pasokan di tingkat penggilingan memicu eskalasi harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani jauh melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram. Berdasarkan survei lapangan Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), harga rata-rata GKP pada Januari 2026 sudah dibuka melampaui HPP di posisi Rp 6.703 per kilogram. Memasuki Mei 2026, harga gabah menembus level psikologis Rp 7.244 per kilogram, terus merangkak ke Rp 7.646 per kilogram pada Agustus, dan kini telah sulit ditemukan di bawah level Rp 8.000 per kilogram.
Tingginya harga pembelian bahan baku di tingkat hulu secara otomatis mengerek struktur biaya pokok produksi penggilingan. Dengan harga gabah di atas Rp 8.000 per kilogram, pembentukan harga beras medium layak konsumsi di atas Rp 16.000 per kilogram di tingkat konsumen akhir menjadi konsekuensi logis yang tidak terhindarkan. Pada saat yang sama, stok 5,25 juta ton yang dikuasai pemerintah belum mampu meredam gejolak harga secara cepat. Mekanisme pelepasan stok operasi pasar terkendala oleh ketergantungan pada alokasi anggaran belanja negara, ditambah dengan biaya logistik dan penanganan beras di gudang Bulog yang relatif lebih tinggi dibandingkan operasional efisien swasta. Kondisi timbunan stok jumbo ini juga dibayangi risiko pembusukan dan penyusutan mutu simpan beras jika tidak segera disalurkan.
Paceklik Tiba dan Beras Kian Mahal, Beban Dapur Masyarakat Kian Menghimpit
Bunga Pinjaman PNM Mekaar Anjlok ke 8 Persen
Dilema Ekonomi 2026: Kemiskinan Menyusut, Rasio Gini Mendorong Kesenjangan
Situasi distribusi beras semakin tertekan ketika pendekatan hukum dan razia pasar mulai diterapkan. Langkah represif terhadap penggilingan dan pedagang beras di daerah justru menciptakan iklim usaha yang penuh ketakutan, memicu keengganan distributor menyalurkan pasokan ke pasar induk dan ritel. Padahal, pemerintah tercatat hanya menguasai sekitar 11,7 persen dari keseluruhan perputaran stok beras nasional, sedangkan 88,3 persen sisanya dikelola oleh jaringan pasar swasta, penggilingan lokal, dan masyarakat.
Kerentanan pangan nasional ini menghadapi ujian lebih berat menjelang akhir 2026 dan awal 2027 seiring ancaman dinamika iklim El Nino. Proyeksi kemunduran awal musim hujan ke November atau Desember dengan intensitas curah hujan rendah berisiko memundurkan kalender musim tanam pertama (MT I). Pergeseran waktu tanam ini berpotensi memotong volume produksi padi nasional pada 2027. Guna mencegah krisis kian meruncing, pemangku kebijakan dituntut membenahi tata kelola perberasan: menghentikan kompetisi penyerapan gabah di atas HPP yang mengeringkan pasar swasta, memperbaiki fleksibilitas Bulog dalam melepas stok, meninjau ulang aturan HET di pasar modern, serta memulihkan kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan pelaku usaha beras nasional. By Mukroni