Beras Melimpah, Harga Nakal: Petualangan Mutu dan Spekulasi di Warteg dan Pasar Indonesia

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Di tengah panen beras yang melimpah, warteg-warteg di seluruh Indonesia justru menghadapi dilema: harga beras melonjak meski produksi nasional meningkat tajam. Data terbaru menunjukkan produksi beras periode Januari-Juli 2025 mencapai 21,76 juta ton, naik 14,92% dibandingkan tahun sebelumnya. FAO dan USDA bahkan memprediksi produScholar: total produksi 2025 bisa mencapai 35,6 juta ton, melampaui target pemerintah sebesar 32 juta ton. Namun, alih-alih harga turun, beras di 119 kabupaten/kota justru melambung, membuat pelaku warteg dan konsumen menjerit.

Harga eceran beras premium dan medium melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di banyak daerah, dengan 59,78% beras premium dan 95,12% beras medium dijual di atas batas. Ironisnya, kenaikan ini tidak disebabkan oleh kelangkaan, melainkan oleh pelanggaran mutu dan spekulasi pasokan. Sebanyak 85,56% beras premium dan 88,24% beras medium tidak memenuhi standar mutu, seperti kadar بگذار: kadar air tinggi, beras patah, dan derajat sosoh rendah. Lebih parah lagi, 21,66% kemasan beras premium dan 9,38% beras medium memiliki berat kurang dari yang tertera. Akibatnya, konsumen, termasuk pemilik warteg, menderita kerugian hingga Rp 99,55 triliun per tahun—Rp 34,21 triliun dari beras premium dan Rp 65,14 triliun dari beras medium.

Warteg, sebagai tulang punggung kuliner rakyat, merasakan dampak terberat. Kenaikan harga dan mutu buruk memaksa pemilik warteg menaikkan harga makanan atau mengurangi porsi nasi, yang berisiko kehilangan pelanggan. “Beras mahal, kualitas jelek, pelanggan komplain. Kami terpaksa naikkan harga, tapi lama-lama sepi,” keluh Budi, pemilik warteg di Pasar Minggu, Jakarta. Dugaan penimbunan dan spekulasi memperparah situasi. Contohnya, Gudang Cipinang mencatat keluarnya 11.000 ton beras dalam sehari—jauh di atas rata-rata 1.400–3.500 ton—memicu kecurigaan adanya permainan pasokan.

Warteg vs Vape: Rokok Gaul Bikin Kantong Bolong, Makan Murah Jadi Solusi?

Pemerintah bergerak cepat. Satgas Pangan Polri dan Kejaksaan Agung memberikan ultimatum hingga 10 Juli 2025 kepada produsen dan distributor untuk mematuhi standar mutu dan HET, dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar. Pengawasan diperketat di pasar tradisional dan modern untuk menekan pelanggaran. “Kami tak akan toleransi oknum yang mempermainkan kebutuhan pokok rakyat,” tegas juru bicara Satgas Pangan.

Namun, tantangan masih besar. Spekulasi pasar dan distribusi yang tidak merata membuat harga beras sulit stabil. Warteg, yang bergantung pada pasokan beras medium, kini harus jeli memilih supplier untuk menghindari produk di bawah standar. Sementara itu, konsumen diimbau melapor jika menemukan beras dengan harga atau mutu tak sesuai. Pemerintah juga mendorong transparansi rantai pasok untuk mencegah penimbunan.

Anomali ini menunjukkan bahwa melimpahnya produksi tidak menjamin kesejahteraan. Penyelewengan mutu, pelanggaran HET, dan dugaan spekulasi telah menciderai kepercayaan publik, terutama pelaku warteg yang menjadi jantungan ekonomi rakyat. Dengan langkah tegas pemerintah, harapan untuk harga dan mutu beras yang stabil kembali muncul. Namun, keberhasilan bergantung pada pengawasan ketat dan kerja sama semua pihak, demi menjaga piring nasi di warteg-warteg Indonesia tetap terjangkau dan berkualitas.