Pasca-Banjir Sumatra, 750 Ribu Hektar Izin Hutan Terancam Dicabut

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan rencana pencabutan 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mencakup lahan seluas kurang lebih 750.000 hektar atau setara tiga kali luas DKI Jakarta. Langkah tegas ini masih menunggu persetujuan akhir Presiden Prabowo Subianto dan menjadi respons langsung terhadap bencana banjir bandang serta longsor mematikan yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.

“Bencana ini adalah alarm keras bagi kita semua. Deforestasi di hulu sungai telah memperparah dampak curah hujan ekstrem,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (4/12). Ia menegaskan, izin yang akan dicabut adalah milik perusahaan-perusahaan dengan catatan kinerja buruk, mulai dari penelantaran areal, tidak melaksanakan kewajiban reboisasi, hingga pelanggaran tata kelola yang merusak daerah aliran sungai (DAS) kritis.

Bencana akhir November lalu menyebabkan puluhan korban jiwa, ribuan warga mengungsi, dan kerugian materiil mencapai triliunan rupiah. Para ahli hidrologi dan aktivis lingkungan menunjuk deforestasi ekstensif sebagai salah satu pemicu utama. Data KLHK mencatat, meski angka deforestasi Januari–September 2025 turun dibanding tahun sebelumnya, kerusakan ekosistem tetap signifikan. Aceh kehilangan 10.100 hektar tutupan hutan primer dan sekunder dalam sembilan bulan pertama tahun ini, diikuti Sumatera Utara (6.142 ha) dan Sumatera Barat (5.705 ha).

Pencabutan 20 izin ini akan menjadi yang terbesar di era Presiden Prabowo. Sebagai pembanding, pada Februari 2025, KLHK mencabut 18 izin seluas 526.114 hektar karena sebagian besar perusahaan menelantarkan konsesinya. Kawasan yang dicabut kembali menjadi hutan negara dan akan dialihkan untuk perhutanan sosial, konservasi, atau cadangan pangan nasional.

Selain pencabutan, KLHK mempercepat penegakan hukum. Direktorat Jenderal Gakkum KLHK telah mengantongi nama 12 perusahaan di Sumatera Utara yang diduga kuat berkontribusi pada bencana melalui pembalakan liar dan alih fungsi lahan di DAS kritis. “Kami temukan ribuan batang kayu ilegal yang hanyut terbawa banjir. Ini bukti fisik yang tidak bisa dibantah,” tegas Dirjen Gakkum Rasio Ridho Sani.

Menteri Raja Juli juga mengumumkan rencana moratorium penerbitan izin baru untuk hutan tanaman industri (HTI) dan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. Langkah ini sejalan dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang diteken Presiden Prabowo tak lama setelah pelantikan.

Mulai Hari Ini! Kereta Petani & Pedagang Rp3.000 Bisa Bawa 2 Koli Sayur-Buah

Di tengah sorotan publik, Raja Juli Antoni menghadapi tekanan keras. Sejumlah anggota DPR secara terbuka meminta menteri termuda di Kabinet Merah Putih ini mundur karena dianggap lamban menangani deforestasi. Namun ia menjawab tegas, “Kami tidak akan mundur dari komitmen menyelamatkan hutan Indonesia. Pencabutan ini baru permulaan.”

Hingga berita ini diturunkan, Istana Negara menyatakan Presiden Prabowo akan memutuskan paling lambat minggu depan. Jika disetujui, 750.000 hektar hutan tersebut akan segera kembali ke pangkuan negara—langkah yang dinilai banyak pihak sebagai titik balik penyelamatan hutan Indonesia pasca-tragedi ekologis Sumatra. By Mukroni