Jakarta, Kowantaranews.com -Indonesia, yang secara historis dikenal sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, kini tengah menghadapi situasi paradoks yang pahit pada penghujung tahun 2025. Di satu sisi, sektor perdagangan luar negeri mencatatkan performa gemilang dengan lonjakan ekspor kelapa bulat yang sangat signifikan. Namun, di sisi lain, jutaan ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro di tanah air harus berjuang menghadapi kelangkaan pasokan serta lonjakan harga yang kian tidak terkendali.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor kelapa bulat Indonesia sepanjang periode Januari hingga Oktober 2025 melambung drastis sebesar 143,90% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total nilai ekspor mentah ini mencapai USD 208,2 juta atau setara dengan Rp 3,46 triliun. China mengokohkan posisinya sebagai pembeli utama dengan nilai serapan mencapai USD 171,3 juta, disusul oleh Vietnam senilai USD 34,4 juta dan Malaysia sebesar USD 1,2 juta. Derasnya arus ekspor ini dipicu oleh tingginya permintaan pasar global, terutama dari negara-negara tetangga yang sangat membutuhkan bahan baku mentah untuk industri mereka.
Namun, keberhasilan di pasar global ini membawa “kiamat kecil” bagi stabilitas ekonomi domestik. Hasil survei KedaiKOPI bertajuk ”Waspada! Kelapa Terancam Mahal dan Langka saat Lebaran 2026” mengungkapkan bahwa 45,2% responden mengeluhkan harga kelapa yang sudah naik lebih dari setengah harga awal. Harga santan parut segar, yang merupakan kebutuhan pokok dapur masyarakat, telah merangkak naik dari Rp 12.000 menjadi Rp 15.379 per bungkus dalam enam bulan terakhir. Fenomena ini memaksa 38,8% ibu rumah tangga untuk mengurangi konsumsi santan demi menjaga keseimbangan neraca keuangan keluarga.
Dampak yang lebih mengkhawatirkan terlihat pada sektor UMKM. Harga kelapa bulat di tingkat pedagang telah melonjak dari Rp 5.000 menjadi lebih dari Rp 11.235 per butir. Kenaikan biaya modal yang ekstrem ini menyebabkan 86,2% pelaku UMKM, seperti pemilik rumah makan Padang dan pengusaha katering, mengalami penurunan laba yang tajam. Mereka kini berada di ambang ketidakpastian, apalagi tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan stok kelapa menjelang tahun depan mencapai skor 7,47 dari skala 10.
Pemerintah dan Swasta Bersinergi, Targetkan 1,1 Juta UMKM Naik Kelas Pasca-Kunjungan UNSGSA
Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) turut menyuarakan peringatan keras bahwa industri domestik sedang mengalami krisis bahan baku akibat ekspor kelapa bulat yang terlalu masif ke luar negeri. Hal ini dianggap sebagai ancaman nyata bagi ambisi hilirisasi nasional. Meskipun rata-rata produksi nasional mencapai 2,8 juta ton per tahun, kenyataan bahwa 2,4 juta ton justru diekspor mentah menjadi ironi besar bagi negara produsen utama dunia.
Ombudsman Republik Indonesia menilai bahwa situasi ini merupakan bagian dari tantangan struktural yang dapat menghambat Indonesia keluar dari middle income trap. Menteri Perdagangan mengakui adanya kenaikan harga tersebut, namun ia berpendapat bahwa kondisi ini juga memberikan keuntungan bagi para petani kelapa yang selama ini jarang menikmati harga jual yang kompetitif. Hingga Desember 2025, rencana penerapan Pungutan Ekspor (PE) maupun kewajiban pasokan domestik (DMO) masih tertahan di meja koordinasi kementerian tanpa keputusan final. Masyarakat kini hanya bisa menanti kebijakan tegas pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan ekspor dengan kebutuhan perut rakyat di negeri “Rayuan Pulau Kelapa” ini. By Mukroni
- Berita Terkait :
Pemerintah dan Swasta Bersinergi, Targetkan 1,1 Juta UMKM Naik Kelas Pasca-Kunjungan UNSGSA
Mulai Hari Ini! Kereta Petani & Pedagang Rp3.000 Bisa Bawa 2 Koli Sayur-Buah
UMKM Masih Sulit Masuk Stasiun & Bandara, Sewa Mahal Jadi Biang Kerok
Resmi: Bentuk Koperasi Merah Putih Jadi Syarat Wajib Cairkan Dana Desa Tahap II
“Malu Makan Tempe Impor!” Titiek Soeharto Sentil Ketergantungan 90% Kedelai dari AS
Indonesia Terancam Impor 2,9 Juta Ton Kedelai di 2026 gara-gara Makan Bergizi Gratis
Libur Natal & Tahun Baru Makin Hemat: Tiket Pesawat, Kereta, Kapal & Penyeberangan Didiskon Besar
UMKM Dapat Kepastian Pajak 0,5% Selamanya, Tapi Usaha Besar Tak Bisa Lagi “Ngumpet”
Warteg Online: Nasi Orek Tempe UMKM vs. Menu Impor Shopee, Lazada, dan TikTok Shop
Rupiah Goyang, Defisit Melebar: APBN 2025 Tetap Santai kayak di Warteg!
IHSG Ngebut ke 7.300: Cuan di Pasar, Makan di Warteg Tetap Enak!
Gas 3 Kg Satu Harga: Warteg Tetap Ngegas, Harga Tabung Nggak Bikin Mewek!
Impor Longgar, Waralaba Ngacir: Ekonomi RI Siap Gebrak dari Warteg!
Gig Economy: Bekerja Bebas, Tapi Jangan Sampai ‘Bebas’ dari Perlindungan Seperti Warteg Tanpa Lauk!
Rupiah Goyang, Minyak Melayang: Warteg Tetap Jualan, Tapi Porsi Menciut!
Gula Manis di 2025: Warteg Senyum, Harga Tetap, Tapi Gula Ilegal Bikin Was-was!
TikTok Beli Tokopedia: KPPU Kasih PR Biar Gak Jadi ‘Raja Monopoli’ di Warteg Digital!
Dari Karyawan Kena PHK ke Ojol TikTok: Ngegas di Jalan, Ngevlog di Layar, Makan di Warteg!
Sawit Dunia Lagi Susah, Warteg Tetap Jualan Tempe dengan Percaya Diri!
Sawit Dijegal, Kedelai Meroket: Warteg Cuma Bisa Jual Telur Ceplok?
Sawit Susah Masuk Eropa, Warteg Tetap Jual Gorengan Tempe!
Warteg vs Nimbus: Orek Tempe Tetap Juara, Masker Jadi Pelengkap!
Beras Naik, Dompet Menjerit: Tarif AS, Krisis Jepang, dan Warteg Nusantara Ketar-Ketir!
Ekonomi RI 2025: Ngegas 5,2%, Rem Kepencet Jadi 4,7%, Warteg Tetap Jadi Penolong Daya Beli!