Menelusuri Jejak Deposisi Asap Karhutla: Dari Abu Gambut Menuju Rantai Pasok Pangan
Ada pepatah Belanda kuno yang berbunyi, ”uit het oog, uit het hart”—hilang dari pandangan, hilang dari hati. Ungkapan ini merefleksikan kecenderungan umum saat publik merespons bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Begitu kobaran api mereda, titik panas berkurang, dan langit kembali bersih, ancaman bencana kerap dianggap selesai. Bagi masyarakat yang bermukim ratusan kilometer di luar zona kebakaran, kabut asap terasa sebagai krisis lokal yang terisolasi. Padahal, tidak menghirup pekatnya asap secara langsung bukanlah jaminan bebas dari ancaman. Bahaya laten karhutla bekerja secara senyap melalui mekanisme tak kasatmata dan bermuara langsung pada isi piring makan keluarga.
Asap dari pembakaran lahan gambut dan vegetasi tropis sejatinya merupakan suspensi aerosol yang kompleks. Di dalamnya berbaur uap air, gas rumah kaca, partikulat debu mikro, serta aneka senyawa hidrokarbon dan karsinogen hasil proses pembakaran yang tidak sempurna. Polutan ini tidak lantas sirna saat embusan angin meniupnya pergi. Pada tahun 1852, kimiawan Robert Angus Smith memperkenalkan konsep ilmiah deposisi atmosfer (atmospheric deposition). Konsep tersebut menguraikan bagaimana partikel pencemar di atmosfer berpindah dan mengendap ke biosfer—baik melalui endapan partikel kering maupun terbawa presipitasi tetesan air hujan menuju permukaan tanah, danau, sungai, dan permukaan dedaunan tanaman budidaya. Lewat jalur inilah residu kimia karhutla bertransformasi menjadi ancaman nyata bagi rantai pasok pangan.
Baca Juga : Pasca-Banjir Sumatra, 750 Ribu Hektar Izin Hutan Terancam Dicabut
Dampak kontaminasi asap terhadap kualitas biologis pangan telah didokumentasikan dalam berbagai penelitian ilmiah global. Di Australia, kajian terhadap dampak kebakaran semak (bushfires) membuktikan bahwa paparan asap tebal pada sapi potong memengaruhi tingkat keasaman (pH) daging secara signifikan. Ketidakseimbangan fisiologis ini mengakibatkan perubahan warna merah segar daging menjadi kusam serta mempercepat penurunan mutu jaringan otot hewan. Pada sektor unggas, pembakaran terbuka (backyard burning) di dekat area peternakan terbukti memicu penumpukan senyawa dioksin berkonsentrasi tinggi pada telur ayam konsumsi.
Jejak cemaran ini juga merambah ekosistem perairan. Hasil studi di Danau Moab, Alberta, Kanada, mengungkap bahwa kebakaran hutan memicu bioakumulasi logam berat merkuri pada ikan trout air tawar hingga meningkat lima kali lipat dibandingkan kondisi normal. Abu sisa kebakaran yang tersapu aliran air permukaan mengubah kualitas sedimen dan rantai makanan bentik. Sementara pada komoditas hortikultura, uji laboratorium pada sebelas jenis tanaman pangan memperlihatkan tingginya daya serap vegetasi terhadap senyawa asal asap. Komoditas stroberi tercatat menyerap akumulasi residu tertinggi, disusul sayuran daun dan buah seperti bayam, tomat, dan paprika.
Kerentanan tersebut menjadi catatan penting bagi ketahanan pangan Indonesia, mengingat sentra produksi pangan utama kerap bersinggungan langsung dengan bentang lahan gambut yang rawan terbakar. Pada tahun 2025, Kalimantan Selatan memproduksi hampir 700.000 ton beras, meski pada periode yang sama lebih dari 27.000 hektare lahannya terpapar karhutla. Di wilayah barat, Sumatera Selatan menyumbang 2,08 juta ton beras nasional kendati langganan menghadapi ancaman api berulang. Selain itu, Provinsi Lampung berkedudukan sebagai pusat penggemukan sapi dan industri pakan ternak utama di Pulau Sumatra. Komoditas dari wilayah-wilayah sentra ini tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat setempat, melainkan didistribusikan melintasi batas pulau menuju pasar-pasar induk perkotaan.
Menghadapi kompleksitas risiko ini, tata kelola karhutla tidak boleh lagi berhenti pada statistik jumlah titik panas (hotspot), luasan area terbakar, atau pengukuran Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) semata. Kerangka pengawasan lingkungan mendesak untuk diperluas ke areal produksi pangan—meliputi persawahan irigasi, perkebunan rakyat, kawasan peternakan, hingga tambak budidaya. Indonesia sejatinya telah memiliki teknologi satelit pemantau kebakaran dan sistem informasi spasial pertanian yang memadai. Kunci perbaikannya terletak pada integrasi basis data tersebut guna merancang peta kerentanan cemaran pangan pascakarhutla secara terpadu.
Kendati demikian, pengawasan pangan pascainsiden wajib bersandar pada prinsip penaksiran risiko ilmiah yang terukur dan proporsional. Kebijakan reaktif berupa pembatasan distribusi komoditas tanpa dukungan uji laboratorium yang valid hanya akan merugikan petani lokal dan menyulut gejolak ekonomi. Mengingat sebagian besar paparan senyawa berbahaya seperti dioksin pada tubuh manusia berasal dari konsumsi produk pangan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengamanatkan pentingnya audit kualitas berkala pada bahan baku pakan dan produk hewani. Pengujian terarah terhadap media tanah, air irigasi, serta sampel produk akhir di wilayah terdampak adalah jalan tengah: melindungi kesehatan publik tanpa mengorbankan kepastian nasib petani yang bekerja keras di garis depan. By Mukroni
