Hutan Orang Rimba Jadi Kebun Sawit: Berondolan Dicuri, Pemerintah Sibuk Selfie ?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Di tengah hamparan hijau yang dulu rimbun, suara burung dan gemerisik daun kini digantikan oleh deru mesin dan aroma kelapa sawit. Hutan adat Orang Rimba, komunitas nomaden yang telah berabad-abad hidup selaras dengan alam di Jambi, Sumatra, telah berubah wajah menjadi lautan perkebunan sawit. Kisah tragis ini bukan sekadar tentang kehilangan pohon, tetapi tentang lenyapnya cara hidup, budaya, dan harapan sebuah komunitas adat. Sementara itu, berondolan—sisa buah sawit yang jadi penutup luka ekonomi mereka—kini jadi rebutan berdarah, dan pemerintah? Seolah asyik ber-selfie di tengah krisis, lalai menangani akar masalah.

Hutan Adat yang Dirampok Sawit

Orang Rimba, atau dikenal juga sebagai Suku Anak Dalam, adalah penjaga hutan yang hidup berpindah-pindah, mengandalkan hutan sebagai sumber pangan, obat-obatan, dan tempat ritual suci. Hutan bagi mereka bukan sekadar tanah, tetapi nadi kehidupan, tempat leluhur berbisik, dan warisan untuk generasi mendatang. Namun, ekspansi perkebunan kelapa sawit telah merenggut hutan adat mereka. Ribuan hektar hutan yang dulu jadi rumah kini berubah menjadi barisan pohon sawit yang seragam, dimiliki oleh korporasi raksasa yang haus lahan.

Data menunjukkan bahwa dari 130.000 hektar wilayah hidup Orang Rimba, hanya 60.000 hektar yang dilindungi sebagai Taman Nasional Bukit Duabelas. Sisanya? Telah beralih fungsi menjadi perkebunan atau lahan sisa (Tanah R) yang tandus, tidak layak untuk mendukung gaya hidup nomaden mereka. Tanpa akses ke sumber daya hutan seperti madu, buah-buahan liar, atau hewan buruan, Orang Rimba terperangkap dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Ritual adat yang bergantung pada lokasi tertentu di hutan kini tak lagi bisa dilakukan, memutuskan tali spiritual mereka dengan alam.

Berondolan: Rebutan yang Berujung Maut

Di tengah hilangnya hutan, Orang Rimba terpaksa mencari cara bertahan hidup. Salah satu sumber penghasilan mereka adalah mengumpulkan berondolan, buah sawit yang jatuh dari truk atau tersisa di perkebunan. Awalnya, beberapa perusahaan sawit mengizinkan mereka memungut berondolan sebagai bagian dari kesepakatan informal, sebuah “sedekah” kecil dari korporasi yang telah merampas tanah mereka. Namun, kesepakatan ini sering dilanggar. Pihak perkebunan mulai melarang aktivitas ini, menganggapnya sebagai pencurian, meski berondolan hanyalah limbah yang tak bernilai signifikan bagi mereka.

Konflik pun memanas. Salah satu insiden tragis terjadi ketika Pelajang, seorang anggota Orang Rimba, tewas dalam bentrokan dengan pihak perkebunan. Beberapa warga lain luka-luka, menjadi bukti nyata bahwa perjuangan untuk bertahan hidup kini berbau darah. Kekerasan ini bukan sekadar konflik lokal, tetapi cerminan marginalisasi sistemik. Intimidasi dan ancaman terus menghantui Orang Rimba setiap kali mereka mencoba mengakses sumber daya yang dulu menjadi hak mereka. Berondolan, yang seharusnya jadi solusi sementara, malah menjadi simbol ketidakadilan yang mereka hadapi.

Pemerintah: Selfie di Tengah Krisis

Di mana peran pemerintah dalam semua ini? Sayangnya, intervensi yang ada jauh dari memadai. Program seperti pembangunan permukiman oleh Kementerian Sosial terkesan ala kadarnya, seperti menawarkan plester untuk luka yang membutuhkan operasi besar. Permukiman ini tidak hanya gagal memahami gaya hidup nomaden Orang Rimba, tetapi juga tidak menyelesaikan masalah utama: hak atas lahan dan penghidupan berkelanjutan. Mereka dipaksa meninggalkan tradisi berpindah untuk hidup di rumah-rumah yang asing, tanpa akses ke hutan yang menjadi jiwa mereka.

Pemerintah memang telah menetapkan Taman Nasional Bukit Duabelas sebagai kawasan perlindungan, tetapi ini hanya setengah hati. Wilayah di luar taman nasional dibiarkan menjadi sasaran ekspansi sawit, tanpa perlindungan hukum yang jelas bagi Orang Rimba. Regulasi yang lemah dan penegakan hukum yang loyo memungkinkan perusahaan sawit beroperasi tanpa akuntabilitas. Sementara itu, para pejabat seolah sibuk dengan urusan lain—mungkin ber-selfie untuk kampanye atau menghadiri acara seremonial—sementara komunitas adat terus terpinggirkan.

Erosi Budaya dan Ketahanan Pangan yang Rapuh

Kehilangan hutan bukan hanya soal lahan, tetapi juga identitas. Tradisi nomaden Orang Rimba, yang bergantung pada perburuan, pengumpulan hasil hutan, dan ritual adat, kini berada di ujung kepunahan. Lokasi-lokasi suci untuk upacara adat telah rata dengan tanah, digantikan oleh pohon sawit. Praktik berburu, yang dulu jadi kebanggaan, kini berubah jadi perjuangan menyedihkan untuk menangkap monyet kurus—cerminan betapa sulitnya mencari makanan.

Ketergantungan pada berondolan sawit juga memperburuk ketahanan pangan mereka. Penghasilan dari berondolan tidak stabil, bergantung pada musim dan kebijakan perusahaan. Ketika akses ini diputus, Orang Rimba terpaksa mencari alternatif yang jauh dari ideal, seperti berburu hewan yang semakin langka atau mengandalkan bantuan yang tidak menentu. Kondisi ini tidak hanya mengancam fisik mereka, tetapi juga martabat sebagai komunitas yang dulu hidup mandiri.

Kerangka Hukum: Janji Kosong di Atas Kertas

Secara hukum, Indonesia seharusnya memiliki komitmen untuk melindungi masyarakat adat. Negara ini telah meratifikasi Konvensi ILO 169 tentang Hak Masyarakat Adat dan Suku, yang menekankan pentingnya pengakuan hak atas lahan dan budaya. Namun, di lapangan, perlindungan ini nyaris tak terlihat. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang kuat untuk mengakui hak masyarakat adat, meninggalkan Orang Rimba dalam limbo hukum.

Salah satu prinsip penting, Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yang mengharuskan persetujuan masyarakat adat sebelum proyek pembangunan dilakukan di wilayah mereka, sering diabaikan. Perusahaan sawit beroperasi tanpa konsultasi memadai, meninggalkan Orang Rimba tanpa suara. LSM seperti KKI Warsi dan para antropolog telah menyerukan keadilan, menuntut restitusi lahan dan pengakuan kedaulatan adat, tetapi suara mereka sering tenggelam di tengah kepentingan ekonomi.

Solusi: Dari Restitusi hingga Reformasi

Untuk menyelamatkan Orang Rimba dari kepunahan budaya dan kemiskinan, diperlukan langkah-langkah konkret. Pertama, restitusi lahan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu mengakui secara hukum wilayah adat di luar Taman Nasional Bukit Duabelas, termasuk zona penyangga yang memungkinkan akses ke sumber daya hutan. Ini bukan sekadar soal tanah, tetapi tentang mengembalikan martabat dan otonomi mereka.

Kedua, mata pencaharian berkelanjutan harus dikembangkan. Program seperti agroforestri, yang menggabungkan pertanian dengan pelestarian hutan, atau ekowisata yang memanfaatkan kearifan lokal, bisa menjadi solusi. Ini akan memungkinkan Orang Rimba tetap terhubung dengan hutan tanpa dipaksa bergantung pada limbah sawit.

Ketiga, akuntabilitas korporasi harus ditegakkan. Perusahaan sawit wajib mematuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), termasuk menerapkan FPIC dan mekanisme resolusi konflik. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran.

Terakhir, reformasi kebijakan diperlukan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Undang-undang yang memprioritaskan hak masyarakat adat dalam tata ruang harus segera dirumuskan, memastikan bahwa suara komunitas seperti Orang Rimba didengar.

Waktu yang Semakin Menipis

Kisah Orang Rimba adalah cerminan perjuangan komunitas adat di seluruh Indonesia melawan industri ekstraktif yang rakus. Hutan yang hilang, berondolan yang jadi rebutan, dan budaya yang terancam punah adalah alarm keras bahwa sistem saat ini gagal melindungi yang paling rentan. Sementara pemerintah dan korporasi terus bermain di panggung pembangunan, Orang Rimba terpaksa bertarung untuk sekadar bertahan hidup.

Tanpa aksi nyata, cara hidup unik mereka akan lenyap, meninggalkan luka mendalam dalam narasi pembangunan Indonesia. Ini bukan hanya tentang Orang Rimba, tetapi tentang bagaimana kita sebagai bangsa memilih untuk menghormati warisan budaya dan alam. Waktu terus berjalan, dan setiap pohon sawit yang ditanam adalah satu langkah lebih dekat menuju kepunahan sebuah cara hidup. Pemerintah, sudah selesai selfie-nya belum? Saatnya bertindak. By Mukroni

Hutan Orang Rimba Jadi Kebun Sawit: Berondolan Dicuri, Pemerintah Sibuk Selfie ?

ByAdmin

By Admin

Related Post

Lokasi Taman Eden dalam Tradisi Yahudi: Antara Geografi, Alegori, dan Mistisisme

Buruh Bersuara, Monas Jadi Panggung Prabowo, Warteg Tetep Jadi Pelarian!

1.835 Spesies Burung: Indonesia, Konser Alam Terbesar di Dunia!

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

AS-China Tarif Damai Sementara, Indonesia Siap Cetak Cuan dari Warteg ke Pasar Global!

Deregulasi Bikin Impor Melaju, Industri Lokal Teriak: ‘Warteg Aja Lebih Terlindungi!’

India-Pakistan Berhenti Ribut 2025: Kashmir Aman, Ayo Ngopi di Warteg!

Preman Ngepet di Warteg, Pengangguran Ngetem: Jabodetabek Jadi Ring Tinju Ormas!