Dilema Besar! Pembangunan IKN atau Kesejahteraan Rakyat?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Polemik terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mencuat seiring dengan terhambatnya anggaran proyek ambisius tersebut. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah proyek ini harus terus dilanjutkan dalam kondisi anggaran negara yang terbatas ataukah pemerintah sebaiknya mengutamakan program kesejahteraan rakyat terlebih dahulu.

Indrajaya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menegaskan bahwa pembangunan IKN seharusnya tidak boleh menghambat program-program pemerintah lainnya, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Dalam pernyataan tertulisnya, ia menilai bahwa jika kondisi keuangan negara sedang sulit, tidak ada salahnya menunda proyek IKN dan mengalihkan fokus pada sektor yang lebih mendesak.

Pemblokiran Anggaran IKN

Pernyataan Indrajaya muncul setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025 belum tersedia akibat pemblokiran besar-besaran. Dari total anggaran Kementerian PU yang semula mencapai Rp 110,95 triliun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025, sebanyak 80 persen atau sekitar Rp 81,38 triliun telah diblokir, menyisakan hanya Rp 29,57 triliun.

Akibatnya, anggaran untuk proyek IKN yang awalnya direncanakan sebesar Rp 60,6 triliun harus dikurangi menjadi Rp 14,87 triliun. Pemangkasan ini tentu berdampak pada keberlanjutan proyek dan kecepatan realisasinya.

“Besarnya angka pemblokiran anggaran ini cukup signifikan. Ini seharusnya menjadi momentum bagi kementerian dan lembaga terkait untuk mengevaluasi seberapa besar dampak pembangunan IKN bagi masyarakat secara keseluruhan,” ujar Indrajaya.

Selain Kementerian PU, dana untuk proyek IKN juga dialokasikan melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar Rp 28,3 triliun dalam APBN 2025. Dari total tersebut, sekitar Rp 26,7 triliun difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, jalan, serta pengelolaan kawasan dan gedung pemerintahan.

Proyek Ambisius di Tengah Keterbatasan

Pembangunan IKN merupakan salah satu proyek strategis nasional yang telah dirancang sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tujuan utamanya adalah mendistribusikan pusat pemerintahan ke luar Pulau Jawa guna mengurangi ketimpangan ekonomi dan kepadatan penduduk di Jakarta. Namun, di tengah berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian ekonomi global dan keterbatasan anggaran, proyek ini menghadapi berbagai hambatan.

Indrajaya menegaskan bahwa dampak positif pembangunan IKN tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, menurutnya, proyek ini tidak boleh dijalankan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan keuangan negara dan kesejahteraan rakyat.

“Jika negara mengalami kesulitan anggaran, atau jika ada program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak, maka tidak ada salahnya menunda proyek IKN,” tegasnya.

Dukungan terhadap Prabowo yang Tidak Memaksakan Diri

Indrajaya juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang tidak terburu-buru dalam memindahkan pusat pemerintahan ke IKN. Menurutnya, keputusan Prabowo untuk baru berkantor di IKN setelah seluruh gedung pemerintahan selesai dibangun pada tahun 2028 atau di akhir masa jabatannya pada 2029 merupakan langkah bijak yang tidak membebani kementerian dan lembaga terkait.

“Artinya, Presiden Prabowo tidak memaksakan kehendak pribadi. Ia tidak ingin membebani tugas kementerian dan lembaga yang tidak realistis, serta tidak mengabaikan prioritas program kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Indrajaya menilai bahwa pemindahan ibu kota yang dipaksakan terlalu cepat bisa berakibat buruk, tidak hanya dari segi finansial tetapi juga sosial. Ia mencontohkan dampak yang bisa terjadi jika para Aparatur Sipil Negara (ASN) dipaksa pindah ke IKN lebih awal tanpa kesiapan infrastruktur dan layanan dasar yang memadai.

“Bayangkan jika pemindahan IKN tetap dipaksakan sejak 17 Agustus 2024 tanpa kesiapan maksimal. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya materi, tetapi juga kemanusiaan. ASN yang dipindahkan tanpa fasilitas memadai akan mengalami kesulitan besar dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Tantangan di Lapangan

Selain anggaran yang tersendat, pembangunan IKN juga menghadapi sejumlah tantangan lain, mulai dari infrastruktur dasar yang masih terbatas hingga persoalan sosial dan lingkungan. Sejumlah pengamat menyoroti bahwa proyek ini memerlukan investasi besar dari sektor swasta, mengingat anggaran pemerintah saja tidak cukup untuk membiayai seluruh proyek ini.

Sejak awal, pemerintah telah berupaya menggandeng investor dalam dan luar negeri untuk mendukung pembangunan IKN. Namun, dengan kondisi ekonomi global yang masih tidak stabil, minat investor pun belum mencapai target yang diharapkan.

Di sisi lain, dampak sosial dari pembangunan IKN juga menjadi perhatian. Beberapa komunitas lokal dan kelompok masyarakat sipil menilai bahwa proyek ini dapat menyebabkan pergeseran sosial yang signifikan, terutama bagi penduduk asli Kalimantan Timur yang akan menghadapi perubahan besar dalam tatanan kehidupan mereka.

Membandingkan dengan Program Kesejahteraan Rakyat

Sementara proyek IKN masih terus menuai pro dan kontra, masyarakat luas menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang lebih mendesak. Program-program kesejahteraan seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, layanan kesehatan, dan peningkatan infrastruktur di daerah-daerah terpencil sering kali terhambat oleh keterbatasan anggaran.

Banyak pihak mempertanyakan apakah alokasi dana sebesar puluhan triliun rupiah untuk IKN lebih bermanfaat dibandingkan jika dana tersebut dialihkan untuk program-program langsung yang menyentuh kehidupan rakyat kecil. Dalam kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih, prioritas terhadap sektor kesejahteraan menjadi lebih relevan untuk didiskusikan.

Ekonom Universitas Indonesia, Arif Budiman, menilai bahwa meskipun IKN memiliki manfaat jangka panjang, pemerintah tetap harus mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan investasi sosial. Menurutnya, jika kesejahteraan rakyat saat ini tidak terpenuhi, maka manfaat jangka panjang dari IKN pun akan sulit tercapai.

“Jika negara ingin membangun ibu kota baru, pastikan dulu bahwa rakyatnya sudah cukup sejahtera. Jangan sampai proyek ini justru memperlebar kesenjangan ekonomi,” ujar Arif.

Menimbang Prioritas Nasional

Dilema antara pembangunan IKN dan kesejahteraan rakyat kini menjadi diskusi yang semakin menghangat. Di satu sisi, proyek IKN dianggap sebagai langkah visioner untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Namun, di sisi lain, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang terdampak oleh berbagai krisis ekonomi.

Keputusan akhir tentu berada di tangan pemerintah dan DPR, yang harus menimbang berbagai aspek sebelum melanjutkan proyek ini dengan anggaran yang terbatas. Apakah IKN akan tetap menjadi prioritas utama, ataukah pemerintah akan lebih fokus pada program kesejahteraan dalam waktu dekat? Jawabannya akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan Indonesia di masa depan. By Mukroni

Foto Kowantaranews