Prof. Jeffrey Sachs: Kebijakan Luar Negeri AS Bertentangan dengan Kepentingan Rakyat dan Didasarkan pada Kebohongan Berkelanjutan

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Prof. Jeffrey Sachs, seorang ekonom terkenal dan penasihat kebijakan publik, telah lama menjadi suara kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam pandangannya, kebijakan luar negeri AS sering kali bertentangan dengan kepentingan rakyatnya sendiri dan dibangun di atas fondasi kebohongan yang terus menerus. Sachs berpendapat bahwa banyak keputusan yang diambil oleh pemerintah AS dalam hal intervensi militer dan politik luar negeri tidak hanya merugikan negara-negara lain tetapi juga merugikan rakyat Amerika dalam berbagai cara yang signifikan.

Kepentingan Ekonomi dan Politik yang Mempengaruhi Kebijakan

Salah satu argumen utama Sachs adalah bahwa kompleks industri-militer memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kebijakan luar negeri AS. Kompleks industri-militer mencakup perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi senjata dan perlengkapan militer, yang memiliki kepentingan besar dalam memastikan bahwa AS terus terlibat dalam konflik militer. Perusahaan-perusahaan ini sering kali memiliki hubungan erat dengan para pembuat kebijakan dan politisi, yang berarti bahwa kebijakan yang diambil sering kali menguntungkan mereka secara finansial.

Sachs menjelaskan bahwa banyak intervensi militer AS, terutama di Timur Tengah, dipicu oleh keinginan untuk mengontrol sumber daya alam, terutama minyak. Alasan yang diberikan kepada publik biasanya berkaitan dengan keamanan nasional atau penyebaran demokrasi, tetapi motivasi yang mendasarinya sering kali bersifat ekonomis. Ini menciptakan situasi di mana kebijakan luar negeri AS lebih melayani kepentingan korporat daripada kepentingan nasional atau kesejahteraan rakyatnya.

Kebohongan dan Propaganda dalam Kebijakan Luar Negeri

Prof. Sachs menyoroti bagaimana kebohongan dan propaganda telah menjadi alat utama dalam membenarkan kebijakan luar negeri AS yang agresif. Salah satu contoh paling mencolok adalah invasi Irak pada tahun 2003. Pemerintah AS, di bawah Presiden George W. Bush, mengklaim bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal yang mengancam keamanan global. Namun, setelah invasi, terbukti bahwa klaim tersebut tidak berdasar dan senjata tersebut tidak ditemukan. Kebohongan ini tidak hanya menipu publik Amerika tetapi juga menyebabkan kehancuran yang luar biasa di Irak dan mengorbankan banyak nyawa.

Media massa di AS juga memainkan peran penting dalam memperkuat narasi pemerintah. Media sering kali mengulangi dan memperkuat klaim-klaim pemerintah tanpa kritik yang cukup, sehingga menciptakan lingkungan di mana publik mudah dimanipulasi. Sachs berpendapat bahwa media di AS sering kali memiliki hubungan dengan kepentingan korporat, yang berarti mereka juga diuntungkan oleh kebijakan yang mendukung kompleks industri-militer.

Dampak Negatif bagi Rakyat Amerika

Kebijakan luar negeri AS yang agresif memiliki dampak negatif yang besar bagi rakyat Amerika. Pertama, ada biaya ekonomi yang sangat besar. Intervensi militer dan perang menelan anggaran yang sangat besar, yang sebagian besar harus ditanggung oleh pembayar pajak Amerika. Dana ini bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup di dalam negeri, seperti untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur. Sebagai gantinya, dana tersebut dihabiskan untuk perang yang sering kali tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat Amerika.

Selain biaya ekonomi, ada juga korban jiwa dan trauma yang dialami oleh tentara Amerika dan keluarga mereka. Banyak veteran perang kembali ke rumah dengan luka fisik dan mental yang serius, dan sering kali mereka tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah. Ini menciptakan beban sosial dan ekonomi tambahan bagi masyarakat Amerika.

Lebih lanjut, kebohongan yang digunakan untuk membenarkan perang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Contoh kasus senjata pemusnah massal di Irak adalah salah satu yang paling mencolok. Ketika kebohongan semacam itu terungkap, publik merasa dikhianati, yang mengarah pada krisis kepercayaan terhadap institusi-institusi demokratis. Hal ini memperburuk polarisasi politik dan memperkuat rasa skeptisisme dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Alternatif dan Solusi yang Diusulkan

Dalam menghadapi berbagai masalah ini, Prof. Jeffrey Sachs mengusulkan beberapa alternatif dan solusi untuk mengarahkan kembali kebijakan luar negeri AS ke jalur yang lebih damai dan menguntungkan rakyatnya. Salah satu solusi utama yang dia ajukan adalah peningkatan diplomasi dan kerjasama internasional. Menurut Sachs, banyak konflik global dapat diselesaikan melalui dialog dan kerjasama multilateral daripada melalui intervensi militer. Diplomasi yang efektif bisa mengurangi ketegangan dan membangun hubungan yang lebih stabil dan damai antara negara-negara.

Sachs juga menekankan pentingnya mengalihkan anggaran militer ke investasi domestik. Dengan mengurangi pengeluaran untuk perang dan meningkatkan investasi dalam negeri, AS bisa memperkuat ekonominya dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Dana yang saat ini dihabiskan untuk perang bisa digunakan untuk membiayai pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan teknologi hijau. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Amerika tetapi juga akan menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Sachs menekankan perlunya reformasi politik untuk mengurangi pengaruh lobi industri militer dan korporat besar dalam politik Amerika. Reformasi ini bisa mencakup perubahan dalam pendanaan kampanye dan peningkatan transparansi pemerintah. Dengan mengurangi pengaruh uang dalam politik, kebijakan yang diambil bisa lebih mencerminkan kepentingan rakyat daripada kepentingan korporat.

Penutup

Prof. Jeffrey Sachs mengajak masyarakat Amerika dan dunia untuk mempertimbangkan kembali arah kebijakan luar negeri AS. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih damai dan berfokus pada diplomasi, serta mengalihkan sumber daya ke investasi domestik, AS bisa menciptakan masa depan yang lebih sejahtera dan adil bagi semua. Kebijakan luar negeri yang didasarkan pada kebohongan dan kepentingan korporat hanya akan terus merugikan rakyat Amerika dan dunia. Dengan perubahan yang tepat, kebijakan luar negeri AS bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan yang lebih besar, baik di dalam negeri maupun di panggung global.

Jeffrey David Sachs: Perjuangan Melawan Kemiskinan dan Kontroversi Kebijakan

Jeffrey David Sachs (/sæks/ SAKS; lahir 5 November 1954) adalah seorang ekonom Amerika dan analis kebijakan publik yang terkenal dengan kontribusinya dalam pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi, dan upaya global untuk mengakhiri kemiskinan. Saat ini, Sachs adalah profesor di Universitas Columbia, tempat ia pernah menjabat sebagai direktur The Earth Institute. Di universitas ini, ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pembangunan Berkelanjutan dan memimpin Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB.

Karier Akademik dan Pekerjaan di PBB

Sachs memiliki karier panjang dalam akademik dan kebijakan publik, dengan fokus khusus pada masalah pembangunan global. Ia dikenal karena karyanya yang luas dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di seluruh dunia. Sebagai Advokat SDG untuk Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres, ia berperan penting dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serangkaian 17 tujuan global yang diadopsi pada pertemuan puncak PBB pada bulan September 2015.

Dari tahun 2001 hingga 2018, Sachs menjabat sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB, pertama di bawah Kofi Annan dan kemudian Ban Ki-moon. Dalam peran ini, ia bekerja erat dengan PBB untuk mendukung Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), delapan tujuan yang disepakati secara internasional untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, kelaparan, dan penyakit pada tahun 2015. Sachs pertama kali ditunjuk sebagai penasihat khusus terkait dengan MDGs pada tahun 2002 oleh Kofi Annan.

Kontribusi dan Kritik

Sachs adalah salah satu pendiri dan kepala strategi Millennium Promise Alliance, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan ekstrem. Organisasi ini mendapat perhatian baik dari pendukung maupun kritikus. Jurnalis Nina Munk menulis sebuah buku yang mengkritisi beberapa pendekatan yang diambil oleh Sachs dan organisasi ini, menyoroti tantangan dan kegagalan yang dihadapi dalam upaya tersebut.

Selain itu, dari tahun 2002 hingga 2006, Sachs menjabat sebagai direktur Proyek Milenium PBB yang berfokus pada pencapaian MDGs. Dia juga salah satu editor Laporan Kebahagiaan Dunia bersama John F. Helliwell dan Richard Layard, laporan yang menilai tingkat kebahagiaan di berbagai negara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada tahun 2010, Sachs menjadi komisaris di Komisi Broadband untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan pentingnya internet broadband dalam kebijakan internasional.

Kontroversi dan Pandangan Ekonomi

Selama kariernya, Sachs telah menulis beberapa buku dan menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya. Namun, ia juga menjadi subjek kritik terkait beberapa pandangannya mengenai ekonomi dan isu-isu global. Pandangannya tentang asal usul COVID-19, serta responsnya terhadap invasi Rusia ke Ukraina, telah menimbulkan kontroversi. Beberapa pengamat mengkritik Sachs karena dianggap tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang dinamika politik yang kompleks di balik konflik tersebut.

Kesimpulan

Jeffrey David Sachs adalah sosok yang berpengaruh dalam bidang pembangunan berkelanjutan dan kebijakan publik. Dengan karier yang panjang dan beragam, ia telah memainkan peran penting dalam mendorong upaya global untuk mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Meskipun demikian, pandangannya tidak luput dari kritik dan kontroversi, yang menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam pekerjaan yang ia lakukan.

Sebagai seorang akademisi dan penasihat kebijakan, Sachs terus bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan global, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Melalui pekerjaannya di Universitas Columbia dan perannya dalam PBB, ia tetap menjadi suara penting dalam diskusi tentang bagaimana dunia dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. *Roni

Sumber https://twitter.com/SystemUpdate_/status/1791099243488243858?t=9YCRC4ScJZOgZ7AM5MLrlg&s=08

Foto www.spiegel.de