Rupiah Tembus Rp 18.000, Mahasiswa Bandung Turun ke Jalan Tuntut Reformasi Ekonomi Total

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com — Gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi perekonomian nasional terus mengalami eskalasi. Pada Selasa (9/6/2026), ratusan mahasiswa di Kota Bandung, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menyuarakan tuntutan reformasi total di bidang ekonomi. Aksi turun ke jalan ini dipicu oleh depresiasi nilai tukar rupiah yang kian terpuruk serta lonjakan harga berbagai bahan kebutuhan pokok yang dinilai kian mencekik masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.

Sejak pukul 14.00 WIB, massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bandung mulai memadati kawasan di depan Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Barat yang terletak di Jalan Braga, Babakan Ciamis. Dalam jalannya unjuk rasa, para mahasiswa menutup sebagian badan jalan sehingga membuat arus lalu lintas melambat, meskipun aparat kepolisian dari Polrestabes Bandung tetap bersiaga mengamankan situasi di lapangan. Beberapa spanduk dengan tulisan kecaman dibentangkan, di antaranya berbunyi ”Darurat Ekonomi Nasional” dan ”Delegitimasi Kepemimpinan Inkompeten”.

Perwakilan PMII Bandung, Ridwan Effendi, menegaskan bahwa aksi ini merupakan respons atas realitas ekonomi nasional yang sedang berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Mahasiswa menuntut langkah cepat dan konkret dari pemerintah untuk segera menyelamatkan kesejahteraan rakyat. “Kami meminta pemerintah segera melakukan reformasi total untuk mengatasi masalah ini,” ujar Ridwan saat berorasi di atas mobil aksi.

Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah yang Berkelanjutan

Sentimen negatif terhadap kondisi makroekonomi dalam negeri terus menguat seiring dengan kejatuhan nilai tukar rupiah. Berdasarkan data Bloomberg pada Selasa (9/6/2026) sore pukul 15.00 WIB, mata uang rupiah di pasar spot domestik kembali melemah hingga menyentuh level Rp 18.058 per dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan ini terjadi secara beruntun setelah sebelumnya rupiah sempat terdepresiasi sangat dalam hingga menyentuh angka Rp 18.201 per dolar AS pada perdagangan Senin (8/6/2026).

Di pasar global Non-Deliverable Forward (NDF), mata uang garuda bahkan sempat mencetak rekor pelemahan baru di level Rp 18.142 per dolar AS. Depresiasi tajam ini tetap berlangsung meski pemerintah telah memberlakukan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui PP Nomor 21 Tahun 2026 per 1 Juni 2026. Minimnya dampak kebijakan domestik ini memperlihatkan bahwa sentimen pasar global, ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah, serta kebijakan suku bunga tinggi The Fed masih mendominasi pergerakan nilai tukar.

Kondisi ini memicu reaksi keras di tingkat nasional. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Tengah sebelumnya telah melakukan aksi pembakaran uang kertas tiruan di Semarang pada Jumat (5/6/2026) sebagai protes atas jatuhnya nilai rupiah. BEM SI menyampaikan ultimatum tenggat waktu selama 18 hari kepada pemerintah untuk memulihkan rupiah, dengan ancaman akan menggelar demonstrasi besar-besaran bertajuk “Reformasi Jilid 2” apabila tuntutan tersebut diabaikan.

Imbas Nyata di Sektor Riil dan Tekanan Inflasi Daerah

Kemerosotan rupiah langsung mentransmisikan dampaknya pada kenaikan biaya barang-barang impor (imported inflation). Di Kota Bandung, kenaikan harga komoditas pangan mulai dikeluhkan masyarakat. Di Pasar Kosambi, harga tepung terigu merangkak naik dari Rp 11.000 menjadi Rp 12.500 hingga Rp 13.000 per kilogram. Lonjakan lebih ekstrem terjadi pada komoditas minyak goreng yang kini dijual pada kisaran Rp 21.000 hingga Rp 24.000 per liter—melambung tinggi melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 15.700 per liter.

Di sektor UMKM, kondisi terberat dirasakan oleh para perajin tahu di Sentra Industri Tahu Cibuntu, Kota Bandung. Akibat pelemahan rupiah, harga kedelai impor yang didatangkan dari Kanada dan Amerika Serikat kini melonjak tajam hingga mencapai Rp 11.000 per kilogram, padahal pada awal tahun harga bahan baku utama tersebut masih berada di kisaran Rp 8.000 per kilogram.

Ketua Paguyuban Perajin Tempe dan Tahu Jawa Barat, Muhammad Zamaludin, memperingatkan bahwa sekitar 120 hingga 140 pelaku usaha tahu di Cibuntu sedang mempertimbangkan aksi mogok produksi secara total dalam waktu dekat apabila harga kedelai terus meroket melewati batas toleransi Rp 12.000 per kilogram. “Kami tidak bisa berjualan jika harga kedelai tidak stabil,” ungkap Zamaludin.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengakui bahwa fenomena lonjakan harga pangan saat ini sangat mengkhawatirkan. Kota Bandung mencatatkan tingkat inflasi bulanan tertinggi di Jawa Barat, yaitu sebesar 0,3 persen. Menurut Farhan, inflasi ini didorong oleh tingginya permintaan pasar lokal serta sektor kuliner yang aktif. Menyikapi hal tersebut, Pemkot Bandung berjanji akan melipatgandakan pasokan distribusi pangan dan memperketat pengawasan gudang untuk mencegah penimbunan komoditas pokok seperti beras dan kedelai.

Diplomasi Idulfitri di Istana Merdeka: Prabowo dan Anwar Ibrahim Bahas Solusi Damai Krisis Asia Barat

Tuntutan Evaluasi Program Mercusuar dan Reformasi Birokrasi

Di samping menuntut stabilitas harga pokok dan BBM, gerakan mahasiswa di Bandung juga menyuarakan kegusaran publik atas dugaan penyalahgunaan anggaran negara pada program-program prioritas nasional. Mahasiswa mendesak pemerintah segera mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai membebani kas negara dan rawan menjadi ladang korupsi.

Kemarahan mahasiswa ini beralasan mengingat baru saja terjadi skandal hukum besar di tingkat pusat. Pada Rabu (3/6/2026), Kejaksaan Agung secara resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dua mantan wakilnya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola proyek MBG. Modus korupsi tersebut diduga melibatkan manipulasi sistem kemitraan dengan yayasan-yayasan fiktif yang terafiliasi dengan para tersangka guna mengeruk keuntungan pribadi hingga miliaran rupiah setiap harinya. Selain itu, program pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih di beberapa daerah juga menuai kritik tajam, salah satunya insiden di Ende, NTT, di mana alat berat proyek merusak fasilitas sekolah dasar demi memaksakan pembangunan gedung koperasi.

Tuntutan reformasi ekonomi total ini tampaknya tidak akan berhenti di aksi PMII saja. Koordinator Front Mahasiswa Nasional (FMN) Bandung Raya, Ainul Mardhyah, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan simpul-simpul gerakan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi ternama di Bandung.

“Organisasi mahasiswa di Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sudah mulai berkonsolidasi untuk menggelar unjuk rasa gabungan. Anjloknya nilai tukar rupiah dan penyalahgunaan anggaran negara akan menjadi poin utama perjuangan kami,” tegas Ainul. Dengan meluasnya konsolidasi lintas kampus, Bandung bersiap menghadapi gelombang demonstrasi yang lebih masif dalam beberapa hari ke depan demi menuntut akuntabilitas penuh dari pemerintah. By Mukroni