12% PPN: Bom Waktu untuk Ekonomi Rakyat Kecil

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 memicu berbagai kekhawatiran di masyarakat. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai “bom waktu” yang siap menghantam ekonomi rakyat kecil, memperburuk daya beli, dan memperlebar kesenjangan sosial. Kenaikan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga menghantam kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestik.

Dampak bagi Masyarakat Miskin

Hasil kajian dari Center of Economics and Law Studies (Celios) menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin akan merasakan dampak paling parah dari kenaikan tarif PPN ini. Dengan kenaikan ini, pengeluaran tambahan diperkirakan mencapai Rp 101.880 per bulan atau Rp 1,2 juta per tahun untuk keluarga miskin.

“Bagi keluarga miskin, jumlah ini sangat signifikan. Ketergantungan mereka pada barang kebutuhan pokok yang harganya semakin mahal menjadikan kenaikan ini sebagai beban berat. Pendapatan mereka yang terbatas sering kali tidak mampu mengejar kenaikan harga kebutuhan hidup,” ungkap Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios. (Kompas.id, 30/11/2024)

Kondisi ini akan semakin menyulitkan masyarakat miskin yang saat ini masih bergantung pada bantuan sosial untuk bertahan hidup. Bahkan, tanpa intervensi tambahan dari pemerintah, keluarga miskin terancam jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan struktural.

Gambar 1 :
Dalam Kondisi Daya Beli Masyarakat Yang Belum Pulih Sebagian Warteg Menutup Diri Menghindari Kerugian Karena Omset Menurun.
Dok. Kowantaranews.

Kelompok Rentan: Terjebak di Antara Kemiskinan dan Ketidakstabilan

Kelompok rentan, yaitu masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan, juga tak luput dari dampak negatif kebijakan ini. Celios memproyeksikan bahwa kelompok rentan akan menghadapi tambahan pengeluaran sebesar Rp 153.871 per bulan atau Rp 1,8 juta per tahun.

Tanpa jaring pengaman sosial yang memadai, kelompok rentan berisiko terjebak kembali dalam kemiskinan. Mereka sering kali harus mengorbankan kebutuhan penting, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan pokok. “Kenaikan ini membuat mereka harus memilih antara makan dan masa depan anak-anak mereka,” ujar Media.

Kelas Menengah: Daya Beli Kian Tergerus

Dampak terbesar secara nominal justru dirasakan oleh kelas menengah, yang harus menanggung tambahan pengeluaran hingga Rp 354.293 per bulan atau Rp 4,2 juta per tahun. Di tengah stagnasi pendapatan dan kenaikan biaya hidup lainnya, kenaikan ini mempersempit ruang gerak kelas menengah untuk menabung atau mengonsumsi barang sekunder.

“Kelas menengah, meski secara daya beli lebih baik, akan merasakan dampak masif dari kebijakan ini. Mereka kehilangan fleksibilitas finansial dan terpaksa menunda investasi dalam pendidikan, properti, atau tabungan pensiun,” tambah Media.

Efek Domino terhadap Perekonomian

Tidak hanya menghantam rumah tangga, kenaikan PPN ini juga akan menimbulkan efek domino pada perekonomian nasional. Simulasi Celios menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga, yang selama ini menyumbang lebih dari 50% Produk Domestik Bruto (PDB), akan turun sebesar 0,37% atau setara Rp 40,68 triliun.

Penurunan konsumsi rumah tangga ini diperkirakan akan menggerus PDB hingga Rp 65,33 triliun atau 1,07% pada tahun 2025. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sebesar 5,1% oleh berbagai lembaga ekonomi internasional, bisa merosot menjadi hanya 4,09%.

**Gambar 2 :**
**Menu-menu Warteg Yang Tersedia Dalam Kondisi Daya Beli Masyarakat Yang Belum Pulih Akan Menjadi Terbuang Jika Pembeli Semakin Menurun.**
**Dok. Kowantaranews.**

“Dampak kenaikan ini jauh lebih besar dibandingkan yang diperkirakan. Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada konsumsi domestik. Ketika konsumsi turun, sektor lainnya seperti manufaktur, perdagangan, dan jasa juga akan terkena imbas,” jelas Media.

Ketimpangan Ekonomi Kian Melebar

Kenaikan PPN dinilai tidak hanya memberatkan, tetapi juga memperburuk ketimpangan ekonomi. Orang kaya, dengan daya beli yang jauh lebih tinggi, hanya akan merasakan dampak kecil dari kebijakan ini. Sementara itu, masyarakat miskin dan kelas menengah harus berjuang keras untuk menyesuaikan anggaran mereka.

Muhamad Isnur, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyebut kebijakan ini sebagai langkah yang berpotensi memperburuk ketidakadilan sistematis. “Ketika beban ekonomi tidak dibagi secara proporsional, kelompok bawah akan semakin terdesak. Hal ini bisa memicu ketegangan sosial dan memperburuk stabilitas masyarakat,” kata Isnur.

Kritik terhadap Kebijakan Pajak

Kebijakan kenaikan PPN ini juga menuai kritik tajam karena dinilai tidak adil. Banyak pihak mempertanyakan mengapa pemerintah lebih memilih menaikkan pajak konsumsi, yang bersifat regresif dan memberatkan kelompok bawah, dibandingkan meningkatkan pajak penghasilan orang kaya atau perusahaan besar.

Dalam konferensi pers, Isnur menyoroti bahwa pemerintah seharusnya memanfaatkan peluang dari Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang memungkinkan tarif PPN diturunkan hingga 5%. “Pilihan itu jelas lebih berpihak pada rakyat kecil. Namun, entah mengapa pemerintah justru memilih untuk menaikkan beban mereka,” ungkapnya.

Desakan Penundaan

Sinyal untuk menunda kenaikan PPN sebenarnya sempat muncul. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengisyaratkan bahwa wacana kenaikan ini kemungkinan besar akan diundur. Namun, hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah yang mengonfirmasi hal tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga belum memberikan jawaban tegas. Sikap ini menimbulkan ketidakpastian yang semakin membebani masyarakat dan dunia usaha.

Solusi Alternatif

Sebagai alternatif, para ekonom dan aktivis sosial mendesak pemerintah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan negara. Salah satu opsinya adalah memperluas basis pajak, misalnya dengan mendigitalisasi sistem perpajakan untuk menangkap transaksi informal atau mengoptimalkan pajak pada sektor yang selama ini kurang terjangkau, seperti perusahaan teknologi besar.

Selain itu, pemerintah juga didorong untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan mengurangi pemborosan pada proyek-proyek yang kurang produktif. Dengan cara ini, beban masyarakat dapat diminimalkan tanpa mengorbankan penerimaan negara.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% bukan hanya soal angka. Ini adalah kebijakan yang memiliki dampak luas, mulai dari penurunan daya beli, peningkatan ketimpangan, hingga potensi perlambatan ekonomi nasional. Dengan tekanan yang semakin besar terhadap masyarakat miskin, rentan, dan menengah, kebijakan ini layaknya bom waktu yang siap meledak kapan saja.

Pemerintah perlu segera mengambil langkah tegas untuk menunda kenaikan ini dan mengevaluasi kebijakan pajak secara menyeluruh. Sebab, jika tidak, rakyat kecil dan perekonomian nasional yang akan menjadi korban utama dari keputusan ini. By Mukroni

Foto Kowantaranews