IKN di Persimpangan: Anggaran Menyusut, Investasi Swasta Diharapkan

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami perubahan besar di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Salah satu perubahan paling signifikan adalah penyusutan drastis anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk tahun anggaran 2025, pemerintah hanya menganggarkan Rp 143,1 miliar untuk melanjutkan proyek ambisius yang merupakan warisan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42,5 triliun yang tercantum dalam APBN 2024.

Pengurangan drastis ini menandai pergeseran besar dalam pendekatan pemerintah terhadap proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. Selama masa pemerintahan Jokowi, proyek ini mendapatkan alokasi dana besar untuk mempercepat pembangunannya. Sejak dimulai pada tahun 2022, total pembiayaan yang telah direalisasikan untuk proyek ini mencapai Rp 32,5 triliun hingga tahun 2023, dengan tambahan Rp 11,2 triliun yang telah disalurkan pada semester pertama tahun 2024 dari pagu Rp 42,5 triliun.

Namun, di bawah pemerintahan Prabowo, anggaran untuk IKN mengalami penyesuaian yang drastis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa angka Rp 143,1 miliar tersebut sebenarnya adalah baseline, yang memberikan fleksibilitas kepada pemerintahan baru untuk menentukan besaran dan alokasi anggaran sesuai prioritas mereka. “Semuanya di-baseline-kan untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih guna menentukan sesuai dengan prioritas,” ujarnya dalam konferensi pers Rancangan APBN 2025 di Jakarta pada 16 Agustus 2024.

Dinamika Baru dalam Penganggaran

Meskipun ada penurunan drastis dalam anggaran yang dialokasikan, Sri Mulyani menekankan bahwa masih ada kemungkinan anggaran untuk IKN bisa meningkat, tergantung pada keputusan pemerintahan Prabowo. Keputusan akhir tentang berapa banyak dana yang akan dialokasikan dan melalui kementerian atau lembaga mana dana tersebut akan disalurkan masih terbuka untuk negosiasi. “Apakah akan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Otorita IKN,” katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menambahkan bahwa anggaran sebesar Rp 143,1 miliar yang telah disiapkan untuk tahun depan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga. Beberapa proyek yang akan dibiayai meliputi penyelesaian bandara, sanitasi, jalan, dan digitalisasi yang sebelumnya telah dianggarkan melalui carry over dari kementerian dan lembaga terkait.

Namun, anggaran ini masih jauh dari cukup untuk mendukung pembangunan besar-besaran yang dibayangkan sebelumnya. Untuk membangun kota baru yang direncanakan sebagai pusat administrasi dan ekonomi, anggaran sebesar itu mungkin hanya bisa menutupi biaya operasional dasar. Pemerintah harus mengandalkan investasi swasta dan sumber dana lain untuk melanjutkan proyek ini.

Harapan pada Investasi Swasta

Dalam konteks ini, peran investasi swasta menjadi semakin penting. Anggota Dewan Pakar Bidang Infrastruktur Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Bambang Haryo, memastikan bahwa meskipun anggaran dari pemerintah tampak kecil, proyek IKN tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo. “Kami menunggu proses investor masuk ke wilayah IKN. Jangan sampai IKN jadi, tapi investor belum ada,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berencana untuk mengandalkan komitmen investasi swasta untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di IKN.

Namun, hingga saat ini, minat dari investor swasta, terutama investor asing, masih minim. Juru bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, mengungkapkan bahwa ada skema kerja sama dengan investor lokal dan tidak lama lagi akan ada tambahan investasi. Meskipun demikian, kepastian dan besaran investasi tersebut masih belum jelas.

Menurut catatan kegiatan groundbreaking atau seremoni peresmian komitmen penanaman modal swasta dalam negeri hingga Juni 2024, Otorita IKN telah mengantongi investasi senilai Rp 52,8 triliun. Selain itu, pada 12 Agustus 2024, Otorita menggelar groundbreaking tahap ketujuh, yang menambah realisasi investasi baru sebesar Rp 5,3 triliun. Otorita menargetkan investasi swasta bisa mencapai Rp 100 triliun pada akhir tahun 2024.

Tantangan dan Skeptisisme terhadap IKN

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, menyatakan bahwa keputusan untuk mengandalkan komitmen investasi swasta sebagai pengganti alokasi APBN adalah langkah logis, mengingat porsi APBN untuk proyek ini dirancang hanya sebesar 20 persen dari total kebutuhan Rp 466 triliun. Namun, Huda juga mengingatkan bahwa minat investasi swasta yang rendah bisa menjadi masalah besar. “Ini yang menjadi kekhawatiran saya, tidak ada investor swasta asing yang masuk dan porsi APBN akan makin besar,” katanya.

Ekonom dari Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance, Ariyo D.P. Irhamna, juga meragukan ketertarikan investor asing terhadap proyek ini. Salah satu alasan utama adalah kekhawatiran tentang dampak lingkungan. “Tren investasi saat ini bergerak ke proyek-proyek hijau alias berkelanjutan dari sisi lingkungan. Tapi IKN ini jelas merusak,” ujarnya. Meskipun kota ini direncanakan dengan konsep “kota hutan”, pembangunannya memerlukan pembukaan lahan yang signifikan di Kalimantan Timur, yang dapat merusak ekosistem setempat dan mengurangi kapasitas wilayah tersebut sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen.

Ariyo menambahkan bahwa investor domestik juga belum banyak bergerak karena mereka belum melihat potensi keuntungan yang jelas. Salah satu indikator utama adalah kurangnya pasar yang terbentuk di wilayah IKN. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek ini mungkin akan terbengkalai jika tidak ada perubahan signifikan dalam strategi pemerintah.

Alternatif Masa Depan untuk IKN

Dengan melihat tantangan yang ada, Ariyo mengusulkan bahwa pemerintahan Prabowo perlu menyiapkan skenario alternatif untuk pembangunan dan pemanfaatan IKN. Salah satu opsinya adalah menjadikan kawasan tersebut hanya sebagai pusat administrasi atau menggeser beberapa fungsi pemerintahan ke sana tanpa sepenuhnya memindahkan ibu kota. “Misalnya menjadikan kawasan tersebut sebagai istana negara saja atau menggeser pemerintahan Kalimantan Timur ke sana jika memang tidak ingin memindahkan ibu kota,” ucapnya. Tentu saja, keputusan seperti itu perlu didasarkan pada kajian yang mendalam dan matang.

Kendala lain datang dari sektor swasta, khususnya dari industri perhotelan. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran, menyatakan bahwa sebagian besar anggota asosiasi masih menunggu kepastian permintaan di IKN sebelum berinvestasi. “Pemerintah kan belum benar-benar pindah ke sana,” ujarnya. Maulana menambahkan bahwa bank juga belum melihat investasi di IKN sebagai prospek yang menjanjikan, sehingga mereka masih enggan memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek di wilayah tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyoroti tiga hal penting yang perlu diperhatikan terkait IKN: kepastian kelangsungan proyek, status dan hak milik lahan, serta proses relokasi dan populasi di IKN. Ketiga faktor ini sangat krusial bagi pelaku usaha dan investor untuk mempertimbangkan investasi mereka di proyek ini.

Sementara itu, masa depan pembangunan IKN tampak berada di persimpangan. Dengan anggaran pemerintah yang menyusut, harapan beralih kepada investasi swasta untuk melanjutkan proyek ini. Namun, berbagai tantangan dan skeptisisme masih ada, baik dari perspektif investor domestik maupun asing. Pemerintah perlu memastikan bahwa proyek ini tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia dan semua pihak yang terlibat. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta, IKN masih memiliki potensi untuk menjadi simbol kemajuan dan keberlanjutan bagi Indonesia di masa depan. *Mukroni

Foto Dok. Kowantaranews