Janji Pemutihan Utang Petani: Kesejahteraan atau Jurang Ketergantungan Baru?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com — Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kredit macet petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro menyambut masyarakat dengan harapan baru. Ini bisa menjadi jalan keluar bagi mereka yang selama ini terjerat utang dan sulit mengakses permodalan, seperti petani kecil yang sering kali terbebani oleh fluktuasi harga komoditas, gagal panen, dan cuaca yang tak menentu. Namun, di balik niat baik ini, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan pemutihan utang ini bisa membuka jurang ketergantungan baru serta berisiko menyulut penyimpangan besar.

Wacana pemutihan utang ini pertama kali dilontarkan oleh Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik dari Presiden Prabowo. Menurut Hashim, ada 6 juta petani dan nelayan yang masih menunggak utang di bank. Program ini diharapkan dapat membantu mereka untuk bangkit kembali dengan memulai usaha yang lebih berkelanjutan.

Meski terkesan positif, program seperti ini bukan pertama kalinya diusulkan. Pada 2023, Presiden Joko Widodo juga pernah menyampaikan gagasan pemutihan utang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan batas maksimal Rp 5 miliar per nasabah. Namun, pelaksanaannya tak pernah sampai tuntas. Salah satu penghalangnya adalah masalah data yang masih berantakan, yang menimbulkan berbagai kesulitan dalam menyalurkan program bantuan. Lantas, apakah Prabowo bisa menyelesaikan program ini dengan lebih baik? Dan apakah pemutihan utang benar-benar solusi atau sekadar jalan pintas?

Realitas Utang Petani dan Tantangan Hidup yang Kompleks

Petani kecil di Indonesia menghadapi banyak kendala dalam mempertahankan produktivitas mereka. Sebagian besar petani adalah petani gurem, yang mengelola lahan kurang dari setengah hektare. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap berbagai perubahan, seperti harga pasar yang fluktuatif dan kondisi cuaca ekstrem yang dapat merusak hasil panen. Di tengah situasi ini, banyak petani terpaksa mengambil utang dari bank atau lembaga keuangan lain untuk membeli bibit, pupuk, dan alat pertanian yang mereka butuhkan untuk bertani.

Namun, sering kali kondisi usaha yang tak menentu membuat mereka kesulitan melunasi utang tersebut. Akibatnya, banyak petani terjebak dalam kredit macet yang membuat mereka kehilangan akses untuk mendapatkan pinjaman baru. Oleh karena itu, wacana pemutihan utang ini disambut antusias, karena dinilai dapat memberikan peluang baru bagi petani untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka tanpa terjebak dalam beban utang.

Namun, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program ini. Salah satu yang paling mendasar adalah masalah validitas data. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa data UMKM di Indonesia sangat berantakan, sehingga sulit menentukan siapa yang benar-benar layak mendapatkan bantuan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki 27 juta rumah tangga petani dan hampir 3 juta nelayan, sementara pelaku UMKM mencapai sekitar 66 juta. Namun, belum jelas berapa banyak dari mereka yang mengalami kredit macet, dan berapa jumlah pasti utang yang harus diputihkan. Tanpa data yang akurat, program ini rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Potensi Penyalahgunaan dalam Program Pemutihan Utang

Program pemutihan utang dengan skala besar rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Salah satu contoh yang mungkin terjadi adalah pengusaha besar yang mencoba memecah utang mereka agar terlihat sebagai beberapa kredit kecil di bank. Dengan begitu, mereka dapat mengajukan diri sebagai penerima manfaat dari program ini. Selain itu, kreditor yang memang tidak berniat melunasi utangnya sejak awal juga bisa memanfaatkan program ini sebagai jalan keluar untuk menghindari kewajiban finansial mereka.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering kali mengungkap masalah-masalah dalam penyaluran kredit usaha rakyat, termasuk ketidaktepatan sasaran dan penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak memenuhi kriteria. Jika tidak ada mekanisme verifikasi yang kuat, program ini justru akan semakin memperburuk penyalahgunaan dana publik.

Selain itu, program pemutihan utang juga bisa membebani keuangan bank pelat merah, yang sebagian besar bertanggung jawab atas penyaluran kredit bagi petani dan nelayan. Jika utang petani dan nelayan dihapuskan, bank-bank ini akan kehilangan pendapatan mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu stabilitas finansial bank dan menjadi beban tambahan bagi negara. Tanpa alasan yang kuat, penghapusan utang petani dan nelayan bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, karena merugikan keuangan negara dan dianggap korupsi oleh beberapa pihak.

Dampak Kebijakan Populis terhadap Ketergantungan dan Kemandirian

Selain tantangan finansial dan risiko penyalahgunaan, program pemutihan utang juga memiliki risiko dari sisi ekonomi dan sosial. Program ini bisa membuat petani dan nelayan terlalu bergantung pada pemerintah dan merasa tidak perlu bertanggung jawab terhadap utang mereka. Jika program ini diadakan secara berkala, petani dan nelayan mungkin tidak terdorong untuk mengelola utang mereka dengan bijak, dan malah cenderung berharap bahwa utang mereka akan diputihkan kembali di masa depan.

Pada akhirnya, program seperti ini bisa menciptakan ketergantungan yang memperpanjang siklus kemiskinan. Petani dan nelayan kecil yang sering kali berada di garis kemiskinan mungkin tidak terdorong untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, karena mereka merasa bahwa pemerintah akan selalu hadir untuk menyelamatkan mereka dari utang. Ini juga akan menciptakan beban finansial bagi bank-bank pemerintah yang harus menghadapi risiko kredit macet di sektor-sektor tertentu setiap kali program pemutihan utang dijalankan.

Di sisi lain, program pemutihan utang dapat digunakan untuk menutupi kesalahan masa lalu dalam penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Agustus 2024, sektor pertanian dan perikanan di Indonesia memiliki kredit macet mencapai Rp 11,87 triliun. Penghapusan utang bisa menutupi jejak penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penyaluran kredit pada masa lalu, sehingga program ini bisa dianggap sebagai jalan pintas bagi manajemen bank yang ingin menghindari temuan BPK.

Alternatif Solusi: Subsidi dan Asuransi Kredit bagi Petani dan Nelayan

Daripada melakukan pemutihan utang, pemerintah bisa mempertimbangkan langkah lain yang lebih berkelanjutan, seperti pemberian subsidi dan asuransi kredit. Subsidi ini bisa digunakan untuk menurunkan bunga kredit bagi petani dan nelayan, sehingga mereka tidak terlalu terbebani dalam membayar cicilan. Selain itu, pemerintah bisa mengembangkan skema asuransi khusus yang melindungi petani dan nelayan dari risiko gagal bayar yang diakibatkan oleh faktor-faktor tak terduga, seperti gagal panen atau cuaca buruk.

Dengan subsidi dan asuransi kredit, petani dan nelayan tidak perlu mengandalkan program pemutihan utang, melainkan bisa mandiri dalam mengelola usaha mereka. Kebijakan ini juga lebih berkelanjutan, karena tidak membebani bank dan negara secara langsung.

Mengapa Program Ini Perlu Dipertimbangkan dengan Cermat?

Rencana pemutihan utang petani, nelayan, dan pelaku UMKM memang menarik, tetapi harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati. Validitas data penerima manfaat harus diperiksa agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Selain itu, perlu ada kriteria yang jelas dan ketat mengenai siapa yang layak mendapatkan bantuan dan berapa nilai utang yang dapat diputihkan. Pemerintah juga perlu membentuk tim pengawasan independen untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

Jika berhasil diimplementasikan dengan baik, program pemutihan utang ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan yang kesulitan membayar utang. Namun, tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, program ini bisa membuka pintu untuk penyimpangan, meningkatkan ketergantungan, dan bahkan merusak stabilitas finansial bank pelat merah.

Solusi atau Sumber Masalah Baru?

Rencana pemutihan utang Prabowo bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM memang menjadi kabar menggembirakan bagi mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan akses modal. Namun, keberhasilan program ini akan sangat tergantung pada ketepatan perencanaan, pengawasan, dan kriteria penerima bantuan. Dengan data yang akurat, kebijakan yang transparan, dan mekanisme pengawasan yang kuat, pemutihan utang ini bisa menjadi solusi nyata bagi kesejahteraan petani.

Namun, jika tidak dikelola dengan baik, program ini justru bisa menjadi sumber masalah baru, mulai dari kecurangan hingga ketergantungan jangka panjang yang memperburuk kemiskinan. Pemerintah sebaiknya juga mempertimbangkan alternatif kebijakan, seperti subsidi dan asuransi kredit, untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan secara berkelanjutan. *Mukroni

Foto Kowantaranews