Ojol Belum BPJS, Aplikator Bilang 'Gaspol!', Warteg Jadi Penutup Perut!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Di tengah hiruk-pikuk jalanan kota-kota besar Indonesia, para pengemudi ojek online (ojol) menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat. Dengan helm di kepala dan jaket aplikasi berlogo mencolok, mereka melaju di antara kemacetan, mengantarkan penumpang, makanan, atau paket dengan kecepatan yang kerap bikin decak kagum. Namun, di balik keberanian mereka menembus risiko jalanan—dari kecelakaan hingga cuaca ekstrem—ada fakta yang mengkhawatirkan: sebanyak 1,75 juta pengemudi ojol di Indonesia belum terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sementara perusahaan aplikator berteriak “Gaspol!” untuk mengejar order, dan warteg menjadi pelipur lara perut kosong, nasib perlindungan sosial para pekerja ini masih terkatung-katung.

Realitas di Lapangan: Risiko Tinggi, Perlindungan Minim

Pekerjaan sebagai pengemudi ojol bukanlah profesi biasa. Setiap hari, mereka menghadapi risiko kecelakaan, mulai dari tabrakan ringan hingga insiden fatal. Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa hanya sekitar 250.000 dari total 1,75 juta pengemudi ojol yang aktif membayar iuran bulanan untuk program jaminan sosial. Artinya, lebih dari 80% pengemudi belum terdaftar, padahal program ini menawarkan manfaat krusial seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk biaya perawatan, Jaminan Kematian (JKM) untuk santunan keluarga, hingga bantuan pendidikan untuk anak-anak peserta.

Hingga kini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan klaim senilai Rp 104 miliar kepada 7.200 pengemudi yang mengalami musibah. Angka ini menunjukkan dua sisi mata uang: di satu sisi, program ini terbukti membantu mereka yang terdaftar; di sisi lain, jumlah penerima manfaat yang kecil mencerminkan rendahnya partisipasi. Bagi mayoritas pengemudi yang belum terdaftar, kecelakaan kerja bisa berarti petaka finansial. Tanpa jaminan sosial, biaya rumah sakit, kehilangan pendapatan, atau bahkan beban keluarga yang ditinggalkan menjadi tanggungan pribadi.

Bayangkan seorang pengemudi bernama Budi, yang setiap hari keliling Jakarta dengan motor tuanya. Suatu hari, ia terlibat kecelakaan saat hujan deras. Motornya selip, dan ia terluka parah. Tanpa BPJS Ketenagakerjaan, Budi harus membayar biaya rumah sakit dari tabungannya yang pas-pasan, atau lebih buruk lagi, berutang. Sementara itu, keluarganya kehilangan sumber pendapatan utama. Cerita seperti ini bukan fiksi, melainkan realitas yang dihadapi ribuan pengemudi ojol setiap tahun.

Warteg: Pelipur Lara, Bukan Solusi

Di sela-sela kesibukan mengantar order, warteg (warung tegal) menjadi tempat singgah favorit para pengemudi ojol. Dengan harga terjangkau dan porsi mengenyangkan, warteg menawarkan nasi, sayur kolplay, ayam goreng, atau tempe bacem yang jadi “penutup perut” setelah berjam-jam di jalanan. Di warteg, mereka berbagi cerita, keluh kesah, dan tawa—momen sederhana yang menghibur di tengah kerasnya hidup sebagai pekerja informal. Namun, secangkir teh manis dan sepiring nasi campur tak bisa menggantikan jaminan sosial yang mereka butuhkan.

Warteg, meski jadi penyelamat perut, tak mampu menjawab tantangan struktural yang dihadapi pengemudi ojol. Banyak dari mereka mengaku kesulitan menyisihkan uang untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan, yang sebenarnya relatif terjangkau—sekitar Rp 16.800 per bulan untuk manfaat dasar. Penghasilan harian yang fluktuatif, biaya hidup yang terus naik, dan ketidakpastian order membuat mereka memprioritaskan kebutuhan mendesak seperti bensin, cicilan motor, atau kebutuhan keluarga. Di sinilah ironinya: warteg bisa diandalkan untuk mengisi perut, tapi perlindungan jangka panjang tetap jadi mimpi yang sulit diraih.

Upaya Peningkatan Partisipasi: Kolaborasi dan Inovasi

Menghadapi masalah ini, BPJS Ketenagakerjaan tak tinggal diam. Mereka telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan berbagai komunitas pengemudi untuk meningkatkan kepesertaan. Salah satu ide inovatif adalah melibatkan perusahaan aplikator seperti Gojek dan Grab untuk memfasilitasi pembayaran iuran melalui sistem debit harian. Misalnya, setiap kali pengemudi menyelesaikan order, sebagian kecil penghasilan mereka otomatis dipotong untuk iuran BPJS. Sistem ini dianggap cocok dengan sifat kerja ojol yang fleksibel dan berbasis harian, sehingga tidak membebani mereka dengan pembayaran bulanan yang terasa berat.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pemerintah sedang berupaya menyesuaikan sistem jaminan sosial dengan karakteristik pekerja platform digital. Salah satu wacana yang dibahas adalah penguatan regulasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, yang diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pekerja informal seperti pengemudi ojol. Yassierli menekankan bahwa perlindungan sosial bukan sekadar kewajiban, melainkan hak konstitusional setiap pekerja, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Namun, upaya ini bukan tanpa hambatan. Banyak pengemudi yang masih skeptis terhadap manfaat BPJS Ketenagakerjaan, sebagian karena kurangnya sosialisasi, sebagian lagi karena pengalaman buruk dengan birokrasi. Selain itu, ketergantungan pada perusahaan aplikator untuk memfasilitasi iuran menimbulkan pertanyaan baru: apakah aplikator bersedia mengambil tanggung jawab ini, atau justru akan membebankan biaya tambahan kepada pengemudi?

Ketimpangan Relasi Kerja: Aplikator di Persimpangan

Di balik gemerlap aplikasi dan slogan “Gaspol!” yang memotivasi pengemudi untuk terus bekerja, ada ketimpangan relasi kerja yang menjadi sorotan. Timboel Siregar dari BPJS Watch menyoroti bahwa perusahaan aplikator memiliki kendali besar atas pengemudi—mulai dari penentuan tarif, distribusi order, hingga kebijakan penalti—namun tidak diwajibkan secara tegas untuk memastikan jaminan sosial. Padahal, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 5/2021 telah mengatur kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja, termasuk dalam skema kemitraan seperti ojol, ke BPJS Ketenagakerjaan.

Siregar menilai bahwa ketimpangan ini berakar pada model bisnis platform digital, di mana pengemudi dianggap sebagai mitra, bukan karyawan. Status “mitra” ini memungkinkan aplikator menghindari tanggung jawab seperti pemberian jaminan sosial, cuti, atau tunjangan lainnya. Akibatnya, pengemudi ojol berada dalam posisi rentan: mereka menanggung risiko kerja penuh, sementara aplikator menikmati keuntungan besar dari setiap order. Siregar mendesak pemerintah untuk lebih tegas menegakkan regulasi dan, jika perlu, merevisi aturan yang ada agar lebih mengikat bagi aplikator.

Sebagai contoh, bayangkan jika Gojek atau Grab menerapkan kebijakan wajib pendaftaran BPJS untuk semua pengemudi aktif mereka. Ini bisa meningkatkan kepesertaan secara signifikan, tapi juga berpotensi menimbulkan resistensi dari aplikator yang khawatir akan biaya tambahan atau penurunan daya saing. Di sisi lain, pengemudi mungkin akan menyambut baik kebijakan ini, asalkan tidak mengurangi penghasilan bersih mereka. Tantangannya adalah menemukan titik keseimbangan yang adil bagi semua pihak.

Jalan ke Depan: Intervensi dan Komitmen Bersama

Untuk mengatasi krisis perlindungan sosial ini, diperlukan intervensi yang komprehensif. Pertama, pemerintah harus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan aplikator. Sanksi tegas bagi pelanggar Permenaker No. 5/2021 bisa menjadi sinyal kuat bahwa negara serius melindungi pekerja informal. Kedua, inovasi seperti sistem debit harian untuk iuran BPJS perlu diuji coba secara luas, dengan dukungan teknologi dari aplikator. Ketiga, sosialisasi yang masif dan mudah dipahami harus dilakukan untuk mengedukasi pengemudi tentang manfaat jaminan sosial, sehingga mereka tidak lagi melihat iuran sebagai beban, melainkan investasi masa depan.

Peran komunitas pengemudi juga tak kalah penting. Organisasi seperti Serikat Pekerja Ojol atau komunitas informal di warteg bisa menjadi kanal untuk menyampaikan aspirasi dan mendorong partisipasi. Misalnya, komunitas bisa mengadakan diskusi rutin tentang pentingnya BPJS, atau bahkan membantu pengemudi yang kesulitan mendaftar karena kendala teknis.

Di sisi lain, perusahaan aplikator harus menunjukkan komitmen moral dan sosial. Sebagai entitas yang mengambil keuntungan dari kerja keras pengemudi, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan “mitra” mereka. Inisiatif seperti subsidi iuran BPJS atau kampanye bersama dengan pemerintah bisa menjadi langkah awal yang positif.

Warteg Tetap Setia, Tapi Masa Depan Butuh Lebih

Sementara warteg tetap setia menjadi tempat singgah para pengemudi ojol, masa depan mereka bergantung pada langkah nyata dari semua pemangku kepentingan. Perlindungan sosial bukan sekadar soal iuran atau klaim, melainkan tentang martabat dan keadilan bagi pekerja yang telah menggerakkan roda ekonomi digital. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aplikator, dan komunitas, serta regulasi yang progresif, mimpi untuk melihat semua pengemudi ojol terlindungi bukan lagi isapan jempol. Hingga saat itu tiba, warteg akan terus jadi saksi bisu perjuangan mereka—satu piring nasi pada satu waktu. By Mukroni

Foto Kowantaranews