Waspada El Niño Aktif hingga Awal 2027: BMKG Prediksi Kemarau 2026 Lebih Kering dan Panjang

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil analisis atmosfer terbaru, fenomena iklim global El Niño diproyeksikan segera aktif mulai pertengahan tahun 2026 dan diperkirakan terus bertahan hingga awal tahun 2027. Kondisi ini memicu kekhawatiran karena akan membuat musim kemarau di tanah air berlangsung jauh lebih kering dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal rata-rata.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengimbau pemerintah pusat dan daerah segera merumuskan langkah mitigasi yang komprehensif, terutama pada sektor-sektor yang sangat sensitif terhadap perubahan cuaca seperti pangan, sumber daya air, energi, kehutanan, dan kesehatan. Menurut penjelasan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, peluang El Niño kali ini mencapai kategori moderat sebesar 98 persen, sedangkan peluang untuk menguat hingga masuk dalam kategori intensitas kuat berada pada angka 62 persen.

Anomali Suhu dan Karakteristik Kemarau 2026

Hingga akhir Mei 2026, data pemantauan BMKG di Samudra Pasifik menunjukkan nilai anomali suhu muka laut yang melampaui ambang batas netral selama lima dasarian berturut-turut, dengan nilai positif mencapai 1,0 derajat Celsius. Sementara itu, di Samudra Hindia, indeks Indian Ocean Dipole (IOD) tercatat sebesar minus 0,56. Kondisi dinamika laut dan atmosfer ini mempercepat transisi wilayah Indonesia menuju fase kering ekstrem.

Meskipun diproyeksikan lebih kering dari rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, BMKG meluruskan spekulasi publik mengenai ancaman “Super El Niño” atau “El Niño Godzilla”. Intensitas El Niño pada tahun 2026 ini diperkirakan berada pada level moderat hingga kuat, dan tidak se-ekstrem peristiwa serupa pada tahun 1997 atau 2015. Kendati demikian, kewaspadaan tinggi tetap harus dijaga karena curah hujan kumulatif di 482 Zona Musim (ZOM)—yang mencakup sekitar 56,18 persen wilayah daratan Indonesia—diprediksi berada di bawah kondisi normal. Lebih lanjut, sekitar 437 ZOM atau 48,77 persen wilayah daratan Indonesia akan mengalami musim kemarau dengan durasi yang lebih panjang dari biasanya.

Peta Puncak Kemarau di Indonesia

Berdasarkan rilis resmi BMKG, puncak musim kemarau akan bergulir secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia:

Juli 2026: Puncak kemarau diperkirakan mulai terjadi di 83 ZOM (12,26 persen daratan), mencakup sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, NTT bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian Maluku, serta bagian barat Papua.

Agustus 2026: Bulan ini akan menjadi periode paling kering di mana puncak kemarau meluas ke 369 ZOM (48,84 persen daratan), menyelimuti Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, sebagian NTT, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan sebagian besar Papua.

September 2026: Puncak kemarau berlanjut di 169 ZOM (25,41 persen daratan), meliputi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar NTT, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan.

Sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian besar Bali serta Nusa Tenggara diprediksi mengalami awal musim kemarau yang datang lebih cepat daripada kondisi normalnya.

Sinergi Antisipasi Sektor Pangan dan Pertanian

Menyikapi ancaman kekeringan ini, Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bergerak cepat menerapkan lima strategi mitigasi kekeringan di lapangan guna mengamankan swasembada pangan nasional. Langkah krusial ini berfokus pada percepatan tindakan selama periode kritis kemarau.

Adapun kelima strategi Kementan tersebut meliputi:

Melakukan pemetaan komprehensif wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini bencana pertanian.

Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air pertanian melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembuatan embung, serta optimalisasi teknologi pompanisasi—termasuk penyediaan sumur bor dangkal maupun dalam. Kementan sendiri telah mengoptimalkan sebanyak 80.158 unit pompa air di berbagai daerah sentra.

Mempercepat jadwal tanam di wilayah yang masih memiliki cadangan air memadai.

Mendorong petani untuk menggunakan benih padi varietas unggul yang adaptif dan tahan terhadap cekaman kekeringan, seperti varietas Inpago 8 dan Inpari 42. Varietas Inpago 8, misalnya, dikenal memiliki toleransi tinggi pada kondisi minim air dengan potensi hasil panen optimal.

Mengoptimalkan pemanfaatan lahan rawa dan percepatan cetak sawah.

Untuk menenangkan pasar dan masyarakat, Kementan mengonfirmasi bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini berada dalam kondisi sangat aman, yakni mencapai 5 juta ton, angka tertinggi dalam sejarah cadangan beras nasional.

Manajemen Infrastruktur Air dan Pencegahan Karhutla

Mitigasi di sektor sumber daya air juga menjadi fokus utama Kementerian Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh Menteri PU Dody Hanggodo. Kementerian PU menerapkan enam strategi besar untuk menjaga keandalan tampungan air nasional, yaitu optimalisasi operasi tampungan air, penguatan jaringan irigasi untuk menekan kehilangan debit air, peningkatan kesiapan sarana prasarana darurat, penyesuaian pola tanam berbasis ketersediaan air riil, percepatan pembangunan infrastruktur SDA (bendungan dan saluran irigasi), serta optimalisasi fungsi bangunan air di seluruh wilayah terdampak. Infrastruktur strategis seperti Waduk Gajah Mungkur telah dipastikan kesiapannya untuk menjaga kelancaran distribusi air irigasi pertanian selama kemarau panjang ini.

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di bawah arahan Kepala Letjen TNI Dr. Suharyanto meningkatkan kewaspadaan penuh terhadap ancaman bencana hidrometeorologi kering, khususnya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Wilayah Sumatra dan Kalimantan menjadi fokus pengawasan ketat mengingat sebaran titik panas (hotspot) nasional yang menunjukkan tren peningkatan.

Sebagai langkah preventif, BNPB bekerja sama dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara telah menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Di Provinsi Jambi, misalnya, operasi penyemaian awan menggunakan bahan baku garam (NaCl) dilakukan secara intensif untuk membasahi lahan gambut yang rentan mengering. Upaya pembasahan dini (rewetting) ini terbukti efektif memicu hujan lokal di beberapa kabupaten rawan guna mencegah potensi timbulnya titik api sejak awal.

Tata Ulang 27 Ribu Dapur SPPG, Kepala BGN Ambil Langkah Moratorium Terbuka

Antisipasi Krisis Air Bersih di Perkotaan

Kekeringan juga mengancam wilayah padat penduduk seperti DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup hemat air secara disiplin serta melarang aktivitas pembakaran sampah terbuka guna menghindari risiko kebakaran lingkungan. BPBD DKI Jakarta bersama PAM Jaya telah menyiagakan mobil tangki air bersih dan tandon air portable untuk didistribusikan secara cepat ke pemukiman warga yang mulai mengalami penurunan pasokan air bersih.

Dengan persiapan yang matang, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan data iklim yang akurat dari BMKG, Indonesia diharapkan mampu melewati tantangan kemarau panjang 2026 dengan risiko minimal, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional. By Mukroni