Laut Terkunci: Pagar Bambu yang Mengurung Masa Depan Nelayan

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pesisir Tangerang, yang dulunya menjadi sumber kehidupan bagi ribuan nelayan, kini berubah menjadi medan pertarungan antara kepentingan publik dan privatisasi laut yang meresahkan. Fenomena pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, telah menjadi simbol ketidakadilan dan pelanggaran hukum. Pagar ini bukan sekadar pembatas fisik, melainkan juga representasi dari masa depan nelayan yang terancam, hak masyarakat atas laut yang dirampas, dan kegagalan tata kelola wilayah pesisir.

Awal Mula Pagar Bambu: Laut yang Dikapling

Pagar bambu ini muncul sebagai bagian dari praktik privatisasi laut yang diduga ilegal. Wilayah perairan yang seharusnya menjadi milik bersama dan dikelola untuk kepentingan publik, tiba-tiba disertifikatkan dan dikapling oleh pihak-pihak tertentu. Tanpa melalui proses reklamasi fisik, laut langsung dipagari dengan bambu sebagai tanda batas kepemilikan. Praktik ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin laut, yang seharusnya menjadi ruang publik, bisa berubah menjadi properti pribadi?

Nelayan setempat, yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan di perairan tersebut, merasa terpinggirkan. “Kami tidak bisa lagi melaut di sana. Pagar itu seperti mengurung kami,” kata salah seorang nelayan yang enggan disebutkan namanya. Bagi mereka, laut bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi juga warisan leluhur yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

Dampak Sosial: Nelayan yang Terjepit

Pagar bambu ini bukan hanya menghalangi akses nelayan ke laut, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup mereka. Sebelum pagar ini berdiri, nelayan bisa dengan bebas melaut dan mencari ikan di perairan tersebut. Kini, mereka harus berjuang melawan batas-batas yang seolah memenjarakan mereka. “Kami sudah melaut di sini turun-temurun. Tiba-tiba, ada yang mengklaim laut ini milik mereka. Ini tidak adil,” ujar nelayan lainnya.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga oleh masyarakat pesisir secara keseluruhan. Banyak keluarga yang kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Anak-anak nelayan terancam putus sekolah karena orang tua mereka tidak lagi mampu membiayai pendidikan. “Kalau tidak ada ikan, tidak ada uang. Kalau tidak ada uang, bagaimana kami bisa hidup?” tanya seorang ibu nelayan dengan nada putus asa.

Pelanggaran Hukum: Laut yang Diprivatisasi

Praktik privatisasi laut ini diduga melanggar sejumlah regulasi. Pertama, Undang-Undang No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyatakan bahwa wilayah pesisir adalah milik bersama dan pemanfaatannya harus melalui izin resmi. Kedua, Undang-Undang No 6/2023 tentang Cipta Kerja menegaskan pentingnya izin pemanfaatan ruang laut yang berbasis keberlanjutan. Ketiga, Peraturan Menteri ATR/BPN No 17/2021 melarang aktivitas yang membatasi akses masyarakat terhadap wilayah pesisir dan laut.

Namun, praktik kapling laut ini seolah mengabaikan semua aturan tersebut. Pihak-pihak tertentu diduga memanfaatkan celah regulasi untuk menguasai wilayah laut secara ilegal. Mereka mencoba mengasosiasikan diri dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) terkait kawasan pesisir, padahal tindakan mereka justru merusak tujuan utama PSN yang dirancang untuk kepentingan publik.

Penegakan Hukum: TNI AL dan Nelayan Bersatu

Menyikapi fenomena ini, TNI Angkatan Laut (AL) bersama nelayan setempat mengambil langkah tegas. Pada Sabtu, 18 Januari 2025, sebanyak 600 personel gabungan TNI AL dan nelayan melakukan operasi pembongkaran pagar bambu. Dengan menggunakan tali yang diikat ke bambu dan ditarik oleh perahu, mereka berhasil merobohkan pagar tersebut. Operasi ini tidak mudah karena dilakukan di perairan dangkal yang sulit dijangkau kapal besar. Namun, kerja sama antara TNI AL dan nelayan menunjukkan solidaritas yang kuat dalam mempertahankan hak masyarakat atas laut.

“Kami tidak akan membiarkan laut kami dirampas oleh siapa pun. Laut ini milik bersama, dan kami akan terus berjuang untuk itu,” tegas seorang nelayan yang terlibat dalam operasi tersebut. Pembongkaran pagar bambu ini menjadi simbol perlawanan terhadap praktik privatisasi laut yang merugikan masyarakat.

Reklamasi CPI: Kontras yang Mencolok

Sementara itu, di Makassar, proyek reklamasi Centre Point of Indonesia (CPI) menunjukkan bagaimana pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan secara legal dan terencana. Proyek ini menciptakan daratan baru seluas 150 hektar, dengan lebih dari 50 hektar dialokasikan untuk kepentingan publik. Kawasan ini dirancang untuk mendukung pembangunan ruang terbuka hijau, fasilitas pemerintahan, pusat kebudayaan, dan pengembangan kawasan komersial yang memberikan manfaat ekonomi.

CPI merupakan bagian dari kawasan strategis Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2011. Proyek ini mematuhi sejumlah regulasi, seperti Peraturan Presiden No 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan UU No 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Bahkan, saat ini sudah berdiri rumah sakit tipe A paru dan jantung terbesar di kawasan timur Indonesia.

Perbedaan antara CPI dan privatisasi laut di Tangerang sangat mencolok. CPI memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui alokasi untuk fasilitas publik, sementara privatisasi laut di Tangerang justru membatasi akses masyarakat dan merugikan nelayan.

Masa Depan Nelayan: Antara Harapan dan Ketidakpastian

Meskipun pagar bambu telah dirubuhkan, masa depan nelayan di pesisir Tangerang masih diliputi ketidakpastian. Mereka khawatir praktik privatisasi laut akan terulang kembali. “Kami butuh jaminan bahwa laut ini akan tetap terbuka untuk kami. Kami tidak ingin hidup dalam ketakutan,” ujar seorang nelayan.

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi hak masyarakat pesisir. Pertama, mencabut sertifikat yang diterbitkan secara tidak sah. Kedua, mengawasi ketat Proyek Strategis Nasional (PSN) agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi. Ketiga, memastikan bahwa pengelolaan laut dilakukan secara transparan dan berkeadilan.

Laut untuk Semua

Fenomena pagar bambu di Tangerang adalah cerminan dari ketimpangan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Laut, yang seharusnya menjadi milik bersama, justru dikapitalisasi oleh segelintir orang. Nelayan, sebagai penjaga laut, menjadi korban dari ketidakadilan ini.

Pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan laut dilakukan sesuai hukum dan memberikan manfaat yang berimbang antara kepentingan publik dan pengembangan ekonomi. Laut bukan sekadar sumber daya alam, tetapi juga identitas dan kehidupan bagi masyarakat pesisir. Jika laut terkunci, masa depan nelayan pun ikut terkurung. Laut harus tetap terbuka untuk semua, karena laut adalah kehidupan. By Mukroni

Laut Terkunci: Pagar Bambu yang Mengurung Masa Depan Nelayan

ByAdmin

Awal Mula Pagar Bambu: Laut yang Dikapling

Dampak Sosial: Nelayan yang Terjepit

Pelanggaran Hukum: Laut yang Diprivatisasi

Penegakan Hukum: TNI AL dan Nelayan Bersatu

Reklamasi CPI: Kontras yang Mencolok

Masa Depan Nelayan: Antara Harapan dan Ketidakpastian

Laut untuk Semua

By Admin

Related Post

Lokasi Taman Eden dalam Tradisi Yahudi: Antara Geografi, Alegori, dan Mistisisme

Hutan Orang Rimba Jadi Kebun Sawit: Berondolan Dicuri, Pemerintah Sibuk Selfie ?

Buruh Bersuara, Monas Jadi Panggung Prabowo, Warteg Tetep Jadi Pelarian!

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

SEBARAN RIBUAN WARTEG-WARTEG SE JADEBOTABEKA

MERAJUT PASEDULURAN DALAM BINGKAI HALAL BIHALAL KOWANTARA DI DESA SIDAPURNA KABUPATEN TEGAL, 2013

KORAN TEMPO MENULIS ACARA GEBYAR DANGDUT WARTEG PPWJ DI KARAWANG di TAHUN 2003

WARTEG DAN PILIHAN POLITIK DI PILPRES TAHUN 2009, PASANGAN JUSUF KALLA – WIRANTO