Evaluasi Makan Bergizi Gratis Dinilai Terburu-buru, CISDI Desak Tata Kelola yang Lebih Terbuka dan Partisipatif

Sharing is caring

JAKARTA — Seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027 pada Senin, 13 Juli 2026, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi digulirkan kembali secara nasional. Pengaktifan kembali program ini dilakukan setelah Badan Gizi Nasional (BGN) memberlakukan jeda operasional selama tiga minggu masa libur sekolah untuk membenahi tata kelola, melakukan standardisasi operasional, serta meningkatkan efisiensi sumber daya. Namun, langkah cepat pemerintah tersebut memicu kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Proses evaluasi yang dilakukan selama masa libur dinilai terlalu terburu-buru, tertutup, dan belum menyentuh persoalan mendasar dari program kemitraan berskala masif ini [cite: text].

Analis Senior Kebijakan Kesehatan dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Muhammad Iqbal Hafizon, menyatakan bahwa pemerintah tidak seharusnya memaksakan penyelesaian evaluasi hanya dalam kurun waktu libur sekolah yang singkat [cite: text]. Menurutnya, program MBG masih menyisakan rentetan persoalan mendasar yang belum terselesaikan, mulai dari skema pengadaan barang dan jasa, mekanisme distribusi logistik, fluktuasi regulasi, hingga ketepatan penentuan kelompok penerima manfaat di tingkat tapak [cite: text].

“Kami memandang perbaikan program ini tidak cukup dilakukan secara instan dan parsial. Pemerintah perlu melakukan evaluasi yang menyeluruh dan mendalam, terutama terkait fondasi pelaksanaan program seperti skema pengadaan pangan dan distribusi logistik,” ujar Iqbal saat dihubungi.

Sentralisasi dan Distorsi Tata Kelola Gizi

Salah satu poin krusial yang disoroti oleh CISDI adalah adanya pergeseran paradigma tata kelola dari desentralistik berbasis komunitas menjadi sentralistik di bawah kendali tunggal BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, otoritas perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan kini bertumpu kuat pada lembaga baru tersebut.

Hal ini dinilai mengabaikan fondasi desentralisasi partisipatif yang sebelumnya sukses menurunkan angka stunting di daerah, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. “Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah membangun sistem tata kelola gizi berbasis komunitas yang melibatkan pemerintah daerah secara aktif. Dengan sentralisasi MBG, pemerintah daerah kini kehilangan peran strategisnya dan hanya ditempatkan sebagai fasilitator administratif,” jelas Iqbal.

Selain distorsi wewenang daerah, CISDI juga menyoroti adanya kemunduran konsep gizi akibat pilihan menu makanan. Berdasarkan riset lapangan, masih ditemukan menu MBG yang didominasi oleh produk pangan ultra-proses tinggi kandungan gula, garam, dan lemak (GGL), seperti susu berperisa kemasan dan biskuit formula. Praktik ini dinilai kontradiktif dengan panduan gizi seimbang “Isi Piringku” yang diterbitkan Kementerian Kesehatan, serta dinilai menabrak rambu-rambu pengendalian penyakit tidak menular dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024.

Bukan Sekadar Gerah, Panas Ekstrem Kini Jadi Ancaman Nyata Kesehatan Publik

Desakan “Regulatory Sandbox” dan Standar FAO

Sebagai jalan keluar, CISDI mendesak pemerintah untuk bersikap lebih adaptif dan tidak terus-menerus terjebak dalam metode uji coba langsung (trial and error) yang berisiko tinggi di lapangan [cite: text]. Iqbal mengusulkan agar pemerintah menerapkan pendekatan regulatory sandbox atau laboratorium regulasi di beberapa wilayah percontohan. Melalui laboratorium regulasi ini, skema pengadaan pangan publik berkelanjutan yang mengedepankan pemenuhan gizi berbasis ekosistem pangan lokal dapat diuji coba secara cermat sebelum dijadikan kebijakan permanen secara nasional.

Lebih lanjut, tata kelola pengadaan barang yang saat ini menggunakan sistem penunjukan langsung dinilai belum berorientasi penuh pada kualitas gizi dan rawan menimbulkan persoalan akuntabilitas. Pemerintah didorong untuk mengadopsi standar Pengadaan Pangan Publik Berkelanjutan (Sustainable Public Food Procurement / SPFP) yang dirumuskan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) [cite: text, 23]. Standar FAO ini menekankan pentingnya jaminan kualitas gizi mikro-makro sekaligus keberlanjutan rantai pasok yang menguntungkan petani serta peternak lokal.

Ketidakseimbangan Spasial dan Keamanan Pangan

Nada serupa diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Raharjo. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa melakukan ekspansi fisik pembangunan dapur SPPG tanpa mempersiapkan standar keamanan pangan, sanitasi dapur, kesiapan sumber daya manusia, dan rantai pasokan logistik yang matang [cite: text]. Kelalaian dalam mempersiapkan aspek higienitas ini berpotensi memicu kejadian fatal seperti kasus keracunan makanan massal [cite: text].

Sri Raharjo juga menyoroti adanya kesenjangan spasial yang mencolok dalam sebaran infrastruktur SPPG. Unit pelayanan dapur gizi ini justru lebih banyak berkembang pesat di wilayah yang relatif mudah dijangkau secara logistik (perkotaan), bukan di kantong-kantong kemiskinan atau daerah rawan pangan yang mencatatkan prevalensi stunting tertinggi di luar Jawa, seperti Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

“Jika komitmen awal program ini adalah untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk, maka pembangunan fasilitas penyediaan makanan sehat wajib diprioritaskan di wilayah dengan beban stunting tertinggi. Apa yang terjadi saat ini menunjukkan sebaran infrastruktur belum sepenuhnya konsisten dengan tujuan tersebut,” ungkap Sri.

Komitmen Pembenahan oleh BGN

Merespons gelombang kritik tersebut, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa masa transisi libur sekolah memang difokuskan untuk memperbaiki tata kelola dan operasional secara mendasar. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa seluruh masukan dari akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas negara akan dijadikan bahan evaluasi guna mewujudkan perbaikan berkelanjutan.

BGN berkomitmen untuk terus menyempurnakan aspek operasional, ketepatan waktu distribusi, akurasi data penerima manfaat, hingga penguatan standar keamanan pangan agar manfaat program MBG dapat dirasakan secara aman oleh seluruh generasi penerus bangsa. Namun, keberhasilan komitmen ini masih harus dibuktikan melalui transparansi proses evaluasi yang lebih terbuka dan partisipatif ke depannya. By Mukroni

Evaluasi Makan Bergizi Gratis Dinilai Terburu-buru, CISDI Desak Tata Kelola yang Lebih Terbuka dan Partisipatif

ByAdmin

Sentralisasi dan Distorsi Tata Kelola Gizi

Desakan “Regulatory Sandbox” dan Standar FAO

Ketidakseimbangan Spasial dan Keamanan Pangan

Komitmen Pembenahan oleh BGN

By Admin

Related Post

Bukan Sekadar Gerah, Panas Ekstrem Kini Jadi Ancaman Nyata Kesehatan Publik

Ancaman El Nino Kuat 2026: Lumbung Pangan Jatim Tertekan, Kesejahteraan Petani Menyusut

Darurat Sampah Metropolitan: Tragedi Bantargebang dan Urgensi Tinggalkan Sistem “Kumpul-Angkut-Buang”

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Evaluasi Makan Bergizi Gratis Dinilai Terburu-buru, CISDI Desak Tata Kelola yang Lebih Terbuka dan Partisipatif

Ironi Beras Bulog 2026: Rekor Cadangan Melimpah di Tengah Serbuan Kutu, Penurunan Mutu, dan Inflasi

Ironi Beras Bulog: Stok Menggunung Cetak Rekor, Harga Malah Naik dan Diserbu Kutu

Menuai Kritik dan Korban Jiwa, Pemerintah Evaluasi Program Koperasi Desa Merah Putih