Perang Narasi Banjir Palembang: Pejabat Pemkot Digugat Akibat Komentar Agresif di Media Sosial

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Bencana banjir yang melanda Kota Palembang pada Rabu, 22 April 2026, tidak hanya menyisakan genangan air di 18 kecamatan, tetapi juga memicu ketegangan diplomatik antara pemerintah dan warganya. Fenomena “perang narasi” di media sosial yang melibatkan pejabat publik kini berujung pada gugatan hukum resmi. Konflik ini mencuat setelah cara komunikasi pejabat Pemerintah Kota Palembang dalam merespons kritik warga dinilai publik sangat regresif dan tidak mencerminkan sikap pengayom masyarakat.

Ketegangan bermula saat banjir besar melumpuhkan titik-titik vital kota, mulai dari Jalan protokol hingga permukiman padat. Di tengah kepanikan warga, sebuah interaksi di platform Instagram menarik perhatian luas. Akun pribadi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Palembang, Parameswari (@paramiswari), menjawab kritik dari akun jurnalisme warga @palembanginfo secara agresif. Parameswari menuding pihak pengkritik melakukan penggiringan opini negatif dan menyebut mereka sebagai “kelompok sakit hati” akibat kekalahan dalam Pilkada Palembang 2024.

Respons tersebut memicu gelombang kecaman. Publik menilai tindakan pejabat yang mempolitisasi kritik teknis mengenai banjir adalah bentuk pengabaian terhadap penderitaan warga yang mengalami kerugian materiil akibat kerusakan kendaraan dan peralatan elektronik. Bagindo Togar, seorang pengamat sosial-politik Sumatera Selatan yang juga menjadi korban banjir, akhirnya melayangkan gugatan perdata atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Parameswari ke Pengadilan Negeri Palembang. Bagindo menganggap pernyataan pejabat tersebut bersifat subjektif, tanpa dasar kuat, dan berisiko masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang serta pencemaran nama baik.

Tidak berhenti di sana, Bagindo Togar melalui tim kuasa hukumnya juga menggugat Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan Wakil Wali Kota Prima Salam. Gugatan ini didasarkan pada ketidaktanggapan pemerintah dalam mengatasi persoalan banjir yang telah berulang sebanyak 17 kali sepanjang awal tahun 2026 hingga April. “Masyarakat seharusnya diayomi dan diberikan perlindungan, bukan justru diberikan narasi yang meresahkan,” tegas Bagindo. Ia bahkan membuka peluang untuk melakukan upaya pidana melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Secara teknis, banjir yang memicu konflik ini disebabkan oleh kegagalan sistemik drainase perkotaan. Data menunjukkan bahwa dari 612 anak sungai yang secara historis dimiliki Palembang, kini hanya tersisa 114 aliran aktif. Sisanya telah hilang atau mati akibat pendangkalan, sedimentasi sampah, dan penimbunan untuk pembangunan ruko serta kawasan komersial. Selain itu, luas rawa yang berfungsi sebagai daerah resapan air kini hanya tersisa sekitar 691 hektare, menyusut hampir 30 persen dari luasan sebelumnya.

Kegagalan penanganan banjir ini juga dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan hukum pemerintah. Pada tahun 2022, PTUN Palembang dalam putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG telah memerintahkan Wali Kota untuk menyediakan 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan memulihkan fungsi rawa konservasi. Namun, hingga April 2026, kewajiban tersebut dinilai belum dipenuhi secara maksimal, dengan realisasi RTH yang baru mencapai sekitar 12 persen.

Panas Ekstrem: Pengganda Risiko Utama yang Mengancam Ketahanan Pangan Dunia

Wali Kota Ratu Dewa menanggapi situasi ini dengan menyebut bahwa komentar Parameswari adalah persoalan pribadi dan bukan sikap resmi pemerintah. Ia menyatakan menghormati hak warga untuk menggugat dan menjadikannya bahan evaluasi bagi Pemkot Palembang. Meski demikian, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya, Muhammad Husni Thamrin, menilai “perang narasi” ini menunjukkan adanya problem serius dalam komunikasi publik dan kelemahan tata kelola krisis pemerintah daerah.

Di sisi lain, pemerintah mengeklaim telah menyiapkan langkah jangka pendek dengan menambah pompa portabel dan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 125 miliar untuk penanganan fisik pada Mei 2026. Namun, bagi warga yang kendaraannya mogok dan rumahnya tergenang, janji-janji tersebut dirasa terlambat dibandingkan dengan kecepatan respons agresif pejabat di media sosial yang justru melukai perasaan publik. Krisis ini kini menjadi ujian berat bagi kredibilitas kepemimpinan Ratu Dewa-Prima Salam di awal masa jabatan mereka pasca-Pilkada 2024. By Mukroni

Perang Narasi Banjir Palembang: Pejabat Pemkot Digugat Akibat Komentar Agresif di Media Sosial

ByAdmin

By Admin

Related Post

Panas Ekstrem: Pengganda Risiko Utama yang Mengancam Ketahanan Pangan Dunia

Paradoks Bio-Kedaulatan: Dilema Ketahanan Energi dan Ancaman Krisis Pangan Indonesia

Ancaman Ganda di Lumbung Pangan: Geopolitik Timur Tengah dan ‘El Niño Godzilla’ 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Perang Narasi Banjir Palembang: Pejabat Pemkot Digugat Akibat Komentar Agresif di Media Sosial

Pemerintah Pangkas Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0 Persen untuk Jaga Daya Saing Industri

Paradoks Beras Indonesia: Cadangan Tembus Rekor 5 Juta Ton, Harga di 109 Daerah Justru Merangkak Naik

Panas Ekstrem: Pengganda Risiko Utama yang Mengancam Ketahanan Pangan Dunia