BMKG Peringatkan El Niño Ekstrem 2026: Kemarau Panjang Berpeluang 98 Persen hingga Awal 2027

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berskala nasional terkait ancaman gelombang kekeringan ekstrem yang dipicu oleh fenomena El Niño pada tahun 2026. BMKG memproyeksikan peluang terjadinya El Niño kategori kuat ini mencapai 98 persen, dengan durasi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung jauh lebih panjang dan membawa dampak lebih buruk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lembaga Penelitian Internasional (International Research Institute for Climate and Society/IRI) dari Universitas Columbia, New York, bahkan memprakirakan intensitas El Niño sangat kuat ini memiliki probabilitas terjadi hingga mendekati 100 persen.

Berdasarkan pemantauan kondisi iklim terkini, anomali suhu permukaan laut (Sea Surface Temperature) di kawasan Pasifik tropis terus menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Indeks Niño 3,4 versi pertengahan Juli 2026 tercatat melonjak hingga menyentuh angka +2,1 derajat Celsius. Angka ini secara tegas mengindikasikan bahwa El Niño 2026 telah berkembang menjadi salah satu anomali iklim paling ekstrem, yang akan menekan kawasan selatan garis khatulistiwa dengan cuaca panas memuncak serta defisit curah hujan yang parah.

BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan berlangsung sepanjang bulan Juli hingga Oktober 2026. Namun, di beberapa wilayah, dampak kekeringan ini diprakirakan dapat bertahan lebih lama hingga awal tahun 2027. Wilayah yang terancam mengalami dampak paling signifikan meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Curah hujan di daerah-daerah tersebut dipastikan berada jauh di bawah ambang batas normal, sehingga memicu krisis ketersediaan air bersih, peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), degradasi kualitas udara, serta lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tengah masyarakat.

Sektor Pangan dan Pertanian Terancam Puso

Kondisi kemarau ekstrem ini membawa imbas buruk yang sangat nyata bagi sektor pertanaman dan ketahanan pangan nasional. BMKG menggarisbawahi tingginya risiko gangguan pada fase pertumbuhan vegetatif maupun generatif tanaman, penurunan produktivitas lahan, hingga meningkatnya potensi gagal panen (puso) akibat defisit air tanah yang mendalam.

Laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Juli 2026 mengonfirmasi bahwa dampak kekeringan telah mulai menggerus produksi padi nasional. Luas panen padi pada bulan Mei 2026 tercatat hanya sebesar 0,96 juta hektar, atau turun 2,35 persen dibandingkan luas panen pada Mei 2025. Sejalan dengan pengerutan lahan panen tersebut, angka produksi padi Mei 2026 tercatat sebesar 4,92 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), atau mengalami penurunan sebesar 3,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penurunan produksi ini melengkapi tren negatif sektor pertanian yang telah berlangsung selama tiga bulan berturut-turut. Pada bulan Maret 2026, luas panen turun 3,16 persen dan pada bulan April melorot drastis hingga 15,47 persen. Kontraksi tajam pada bulan April ini sangat mengkhawatirkan karena periode tersebut seharusnya merupakan puncak masa panen raya nasional. Dampaknya, produksi GKG tercatat anjlok sebesar 4,12 persen pada Maret dan merosot hingga 16,03 persen pada April secara year-on-year. Ketergantungan sistem usaha tani Indonesia pada perluasan luas panen fisik tanpa didukung adopsi inovasi teknologi yang merata membuat para petani sangat rentan ketika krisis air terjadi.

Dampak kemarau tidak hanya menghantam tanaman pangan, tetapi juga komoditas perkebunan strategis seperti kopi. Produksi kopi nasional diproyeksikan merosot cukup signifikan dari 742.000 ton pada tahun 2025 menjadi hanya 682.000 ton pada tahun 2026. Penurunan ini terjadi di saat produksi kopi dunia justru mengalami peningkatan dari 10,73 juta ton menjadi 11,28 juta ton, yang sebagian besar disumbang oleh lonjakan produksi dari Brasil.

Lonjakan Harga Beras dan Disparitas Logistik Daerah

Terkoreksinya volume produksi beras tecermin nyata pada melambungnya harga beras eceran di tingkat konsumen. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia (PIHPS-BI) per 20 Juli 2026 mencatat harga rata-rata beras nasional tetap bertahan di level tinggi, yakni Rp 16.200 per kilogram. Angka ini tercatat jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Anomali harga beras semakin memprihatinkan di Kawasan Timur Indonesia serta wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP). Inefisiensi rantai logistik maritim dan hambatan distribusi antarwilayah memicu lonjakan harga yang sangat fantastis. Di Kalimantan Tengah, harga beras kini telah menembus Rp 19.550 per kg, Kalimantan Selatan mencapai Rp 19.300 per kg, dan wilayah Papua menyentuh Rp 19.150 per kg.

Tekanan krisis pangan ini kian terkomplikasi oleh kondisi geopolitik global, khususnya eskalasi konflik militer antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang meletus sejak akhir Februari 2026. Perang tersebut memicu kenaikan harga energi dan minyak mentah dunia, yang bertransmisi langsung pada melonjaknya biaya bahan bakar, tarif angkutan logistik, serta bahan baku pupuk industri. Meskipun pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 16,9 triliun untuk 9,55 juta ton pupuk bersubsidi, tinggi dan mahalnya biaya operasional tetap menggerus pendapatan petani yang sebagian besar berstatus sebagai net-consumer beras.

Badan Gizi Nasional Perketat Tata Kelola MBG, Dorong Rantai Pasok Pangan Berbasis Petani Lokal

Langkah Antisipasi dan Rekomendasi Kebijakan

Menghadapi ancaman krisis iklim yang diprediksi berlangsung hingga awal tahun 2027 ini, BMKG bersama para pakar mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah penanganan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Pertama, pemerintah harus menyiagakan bantuan darurat berupa pasokan bahan pangan dan air bersih secara langsung bagi rumah tangga petani gurem serta kelompok masyarakat rentan di daerah terdampak kekeringan terparah.

Kedua, di tingkat tapak budidaya, petani perlu didorong untuk melakukan percepatan adaptasi melalui penyesuaian pola tanam dan rotasi tanaman ke komoditas palawija yang lebih toleran terhadap cekaman kekeringan, seperti jagung, ubi kayu, dan kacang-kacangan. Apabila pertanaman padi tetap harus dilakukan, pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan aksesibilitas benih padi varietas unggul tahan kering, seperti Inpari 13, Inpago 8, Inpago 11 Agritan, maupun varietas gogo hemat air seperti Inpago 13 Fortiz.

Ketiga, percepatan modernisasi dan rehabilitasi infrastruktur pemanen air seperti embung, penampung retensi, serta jaringan irigasi desa harus segera dieksekusi. Langkah kolektif yang mengombinasikan teknologi tepat guna dengan kelembagaan petani lokal menjadi kunci utama untuk memitigasi krisis pangan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ancaman El Niño ekstrem 2026. By Mukroni

BMKG Peringatkan El Niño Ekstrem 2026: Kemarau Panjang Berpeluang 98 Persen hingga Awal 2027

ByAdmin

Sektor Pangan dan Pertanian Terancam Puso

Lonjakan Harga Beras dan Disparitas Logistik Daerah

Langkah Antisipasi dan Rekomendasi Kebijakan

By Admin

Related Post

Badan Gizi Nasional Perketat Tata Kelola MBG, Dorong Rantai Pasok Pangan Berbasis Petani Lokal

Antisipasi Sampah Program Makan Bergizi Gratis, Kementerian LH Gandeng ITS Terapkan Komposter Kilat

Rakernas Perdana PERMIT BGN Indonesia: Layangkan Rekomendasi Strategis Demi Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

BMKG Peringatkan El Niño Ekstrem 2026: Kemarau Panjang Berpeluang 98 Persen hingga Awal 2027

Badan Gizi Nasional Perketat Tata Kelola MBG, Dorong Rantai Pasok Pangan Berbasis Petani Lokal

Tertekan Suku Bunga dan Kredit Konsumsi, Kinerja Perbankan 2026 Hadapi Tantangan Ganda

Bukan Soal Angka, Pengusaha Tegaskan Stabilitas Rupiah Kunci Utama Biaya Produksi