Perburuan Rente di Dapur Sekolah: Bagaimana Yayasan Kroni Menguras Insentif Program MBG Miliaran Rupiah Per Hari

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan misi luhur mengatasi tengkes (stunting) dan memperbaiki gizi anak sekolah, kini berada di titik nadir kesejarahannya. Alih-alih menjadi angin segar bagi anak-anak di pelosok negeri, program mercusuar ini justru bertransformasi menjadi ladang perburuan rente (rent-seeking) yang masif. Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar skandal korupsi sistemik yang melibatkan jajaran elite Badan Gizi Nasional (BGN), mengungkap bagaimana jejaring yayasan kroni menyedot insentif negara hingga miliaran rupiah setiap harinya.

Penyelidikan yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) berujung pada penahanan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya dicopot dari jabatannya sebelum resmi dijebloskan ke tahanan. Langkah hukum ini membuka kotak pandora mengenai betapa rapuhnya tata kelola pengadaan barang dan jasa pada lembaga yang mengelola anggaran puluhan triliun rupiah tersebut.

Manipulasi Portal dan Modus “Atensi Khusus”

Modus operandi utama para tersangka berpusat pada proses verifikasi unit layanan yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Secara regulasi, SPPG seharusnya dikelola secara independen oleh pihak sekolah, komunitas lokal, atau yayasan resmi yang memenuhi syarat kelayakan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa para tersangka secara sengaja mengintervensi portal kemitraan BGN. Dengan memberikan “atensi khusus” secara non-prosedural, yayasan-yayasan yang tidak memenuhi syarat kelayakan administratif maupun operasional tetap diloloskan sebagai pengelola SPPG. Yayasan-yayasan ini rupanya terafiliasi atau bahkan dimiliki langsung oleh Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

Akibat manipulasi ini, aliran dana insentif harian operasional mengalir deras ke rekening yayasan kroni tersebut. “Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari,” ujar Syarief. Kasus ini semakin diperparah dengan keterlibatan sejumlah pihak swasta dan organisasi mitra kekuasaan, seperti Glory Harimas Sihombing selaku Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), serta rekan dekat pimpinan BGN, Asep Yusuf Somantri.

Bancakan Logistik Mewah dan Markup Fantastis

Penyimpangan dalam program MBG tidak berhenti pada penguasaan izin dapur SPPG. Penyidik Kejagung juga menemukan adanya manipulasi dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa non-pangan. Dokumen perencanaan anggaran sengaja dibuat tidak selaras dengan kebutuhan riil operasional di lapangan demi memuluskan praktik penggelembungan harga (markup) secara masif.

Beberapa pos belanja yang menjadi target bancakan antara lain:

Sepeda Motor Listrik: Pengadaan sebanyak 21.801 unit motor listrik operasional senilai hampir Rp1 triliun yang sarat akan markup. Pengadaan ini melibatkan Andri Mulyono, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal selaku vendor.

Gawai Tablet: Pembelian lebih dari 31.000 unit gawai tablet yang menyalahi ketentuan pengadaan.

Televisi Layar Lebar: Pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang harganya digelembungkan secara tidak wajar.

Perlengkapan Lain: Pengadaan 32.000 pasang sepatu non-standar yang tidak menunjang operasional dapur sekolah secara langsung.

Ketidaksesuaian belanja modal ini memicu pemborosan anggaran negara di tengah belum optimalnya penyerapan dana program. Dari total alokasi belanja BGN tahun 2025 sebesar Rp51,5 triliun, realisasinya tercatat hanya mencapai 66 persen akibat manajemen keuangan yang buruk di bawah kepemimpinan lama.

Dominasi Elit dan “Pemenang” vs “Pecundang”

Kritik tajam terhadap eksklusivitas rantai pasok program MBG ini juga disuarakan oleh koalisi masyarakat sipil MBG Watch. Anggota MBG Watch sekaligus Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyoroti adanya ketimpangan ekonomi sosial yang sangat mencolok.

“Jika kita mau bicara the winner dan the loser-nya, the winner dari MBG adalah mereka yang memiliki dapur milik orang super kaya. Sementara the loser-nya adalah para relawan SPPG yang bekerja keras di lapangan tanpa kompensasi layak,” tegas Askar dalam rapat dengar pendapat.

Kajian dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada November 2025 memperkuat sinyalemen ini. Dari 102 yayasan pengelola SPPG yang disurvei di seluruh Indonesia, sebanyak 89 yayasan terindikasi kuat memiliki afiliasi langsung dengan partai politik atau kerabat dekat pejabat negara. Struktur kemitraan yang tersentralisasi pada jejaring elit politik ini dinilai telah menutup akses bagi kelompok masyarakat lokal—termasuk guru, orang tua murid, dan pedagang bahan pokok di daerah—untuk ikut menggerakkan roda ekonomi sirkular sekolah.

Hanya Tersisa 400 Individu di Sumatra, Tapir Malaya Kini Berada di Ambang Kepunahan

Warisan Utang dan Pembenahan Darurat

Kekacauan tata kelola era Dadan Hindayana meninggalkan beban finansial yang sangat berat bagi manajemen baru BGN di bawah kendali Pelaksana Harian Agustina Arumsari. Mantan Deputi Investigasi BPKP ini mengungkapkan bahwa lembaganya mewarisi tunggakan utang kepada pihak ketiga sebesar Rp1,6 triliun dari tahun anggaran 2025. Tunggakan tersebut mencakup utang pembangunan fisik dapur APBN, jasa event organizer, biaya sertifikasi keamanan pangan, hingga pengadaan bahan operasional dasar seperti sendok dan garpu.

“Kami terpaksa melakukan verifikasi ulang yang sangat ketat. Dari Rp1,6 triliun tunggakan tersebut, baru sekitar Rp870 juta yang sudah terverifikasi dan diakui sebagai utang sah, sementara sisanya masih diblokir oleh Ditjen Anggaran karena harus melalui peninjauan kepatuhan,” tutur Arumsari.

Presiden Prabowo Subianto telah merespons krisis ini dengan mengeluarkan instruksi tegas. Pemerintah memberikan tenggat waktu (deadline) selama satu bulan kepada BGN untuk melakukan restrukturisasi total terhadap mekanisme penyaluran dan data penerima manfaat program MBG. Sebagai langkah awal, BGN memberlakukan moratorium pembangunan unit SPPG baru secara nasional untuk mengaudit kelayakan operasional dan membersihkan celah kebocoran dana negara. Langkah radikal ini diharapkan mampu mengembalikan arah program MBG agar kembali berfokus pada hak dasar pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, bukan menjadi mesin pencetak kekayaan bagi segelintir kelompok kroni. By Mukroni

Perburuan Rente di Dapur Sekolah: Bagaimana Yayasan Kroni Menguras Insentif Program MBG Miliaran Rupiah Per Hari

ByAdmin

Manipulasi Portal dan Modus “Atensi Khusus”

Bancakan Logistik Mewah dan Markup Fantastis

Dominasi Elit dan “Pemenang” vs “Pecundang”

Warisan Utang dan Pembenahan Darurat

By Admin

Related Post

Hanya Tersisa 400 Individu di Sumatra, Tapir Malaya Kini Berada di Ambang Kepunahan

Evaluasi Makan Bergizi Gratis Dinilai Terburu-buru, CISDI Desak Tata Kelola yang Lebih Terbuka dan Partisipatif

Bukan Sekadar Gerah, Panas Ekstrem Kini Jadi Ancaman Nyata Kesehatan Publik

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Perburuan Rente di Dapur Sekolah: Bagaimana Yayasan Kroni Menguras Insentif Program MBG Miliaran Rupiah Per Hari

Hanya Tersisa 400 Individu di Sumatra, Tapir Malaya Kini Berada di Ambang Kepunahan

Dari “Kaum Boro” Menjadi “Migrasi Uang”: Kisah Perjuangan di Balik Proklamasi Ibu Kota Mi Ayam Bakso Wonogiri

Evaluasi Makan Bergizi Gratis Dinilai Terburu-buru, CISDI Desak Tata Kelola yang Lebih Terbuka dan Partisipatif