Dibungkam! Aktivis Cerdas Columbia Diculik dalam Serangan terhadap Demokrasi

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Amerika Serikat kembali diguncang oleh tindakan represif terhadap kebebasan berbicara. Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa pascasarjana di Columbia University sekaligus aktivis pro-Palestina, ditangkap oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) di kediamannya pada Sabtu, 8 Maret 2025. Penangkapan ini memicu gelombang kecaman dari berbagai kelompok hak asasi manusia dan aktivis mahasiswa di seluruh negeri, yang menganggap tindakan ini sebagai serangan langsung terhadap kebebasan berpendapat.

Penangkapan Misterius dan Hilangnya Jejak Khalil

Awalnya, pihak berwenang menyatakan bahwa Khalil dibawa ke fasilitas ICE di Elizabeth, New Jersey. Namun, ketika istrinya yang sedang hamil delapan bulan mencoba mengunjunginya, ia diberitahu bahwa suaminya tidak berada di sana. Informasi yang beredar kemudian menunjukkan bahwa ia mungkin telah dipindahkan ke fasilitas di Louisiana, meskipun pihak berwenang belum memberikan pernyataan resmi mengenai lokasinya. Situasi ini semakin menambah kekhawatiran bahwa Khalil ditahan secara ilegal dan tanpa proses yang transparan.

Menurut pengacaranya, Amy Greer, Khalil tidak pernah didakwa atau dihukum atas kejahatan apa pun. “Penahanan ini sepenuhnya tidak sah. Mahmoud adalah seorang penduduk tetap yang sah, dan tidak ada dasar hukum yang jelas untuk tindakan yang diambil terhadapnya. Ini adalah bentuk intimidasi politik yang terang-terangan,” kata Greer dalam konferensi pers yang diadakan pada Minggu sore.

Mahmoud Khalil: Pemimpin Mahasiswa yang Visioner

Khalil bukan sekadar mahasiswa biasa. Ia adalah pemimpin yang dihormati di kampus Columbia dan memainkan peran kunci dalam negosiasi dengan pihak universitas terkait desakan mahasiswa agar Columbia menarik investasi dari perusahaan yang terlibat dalam pendudukan Israel di Palestina. Sebagai seorang mahasiswa program pascasarjana di School of International and Public Affairs (SIPA), Khalil dikenal sebagai sosok yang cerdas, berprinsip, dan berdedikasi pada perjuangan hak asasi manusia.

Rekan-rekannya menggambarkan Khalil sebagai seorang yang tenang, bijaksana, dan selalu berusaha mencari solusi yang adil bagi semua pihak. “Dia tidak pernah menyerukan kekerasan, tidak pernah menghasut kebencian. Yang dia lakukan hanyalah berbicara untuk keadilan, dan kini dia dihukum karena itu,” ujar seorang temannya yang enggan disebutkan namanya.

Reaksi Keras dari Berbagai Pihak

Penangkapan Khalil telah menuai kritik keras dari organisasi hak asasi manusia, akademisi, serta komunitas internasional. The New York Civil Liberties Union (NYCLU) mengecam tindakan ICE sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap kebebasan berbicara yang dijamin dalam Konstitusi Amerika Serikat. “Menangkap seseorang tanpa dakwaan yang jelas, memindahkannya ke lokasi yang tidak diketahui, dan membatasi aksesnya terhadap bantuan hukum adalah tindakan yang sangat mengkhawatirkan dalam negara yang mengaku demokratis,” ujar direktur eksekutif NYCLU dalam pernyataan resminya.

Sementara itu, Columbia University juga mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa kami mendapatkan hak dan perlindungan hukum yang adil. Kami mendesak pihak berwenang untuk memberikan kejelasan mengenai status dan lokasi Mahmoud Khalil,” demikian pernyataan dari pihak universitas.

Taktik Intimidasi di Bawah Pemerintahan Trump

Banyak yang melihat kasus ini sebagai bagian dari pola yang lebih besar di bawah administrasi Trump yang kembali menjabat pada tahun 2025. Pemerintahannya baru-baru ini mengumumkan kebijakan yang lebih keras terhadap individu yang dianggap mendukung organisasi yang masuk dalam daftar teroris AS, termasuk Hamas. Meski Khalil tidak pernah didakwa atau terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, statusnya sebagai aktivis pro-Palestina tampaknya telah membuatnya menjadi target.

Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah agresif lainnya, seperti membatalkan visa dan izin tinggal bagi individu yang dituduh memiliki “hubungan” dengan kelompok yang dianggap bermasalah, meskipun tanpa bukti hukum yang kuat. Kebijakan ini telah menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk akademisi, yang melihatnya sebagai upaya membungkam suara-suara kritis.

Gerakan Solidaritas untuk Mahmoud Khalil

Sejak penangkapannya, berbagai aksi solidaritas muncul di seluruh negeri dan bahkan di tingkat internasional. Demonstrasi telah diadakan di depan kantor ICE di New York, Washington D.C., dan Los Angeles, dengan ribuan orang turun ke jalan untuk menuntut pembebasan Khalil. Tagar #FreeMahmoudKhalil kini menjadi trending di media sosial, dengan banyak tokoh akademisi, aktivis, dan politisi menyuarakan dukungan mereka.

Seorang profesor di Columbia University yang dekat dengan Khalil menyatakan, “Jika negara ini benar-benar menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan berbicara, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menahan seseorang hanya karena pandangan politiknya. Ini adalah ujian bagi sistem hukum kita.”

Bahkan, tokoh-tokoh internasional seperti mantan Presiden Bolivia Evo Morales dan anggota parlemen Inggris Jeremy Corbyn turut bersuara, menyerukan agar AS membebaskan Khalil dan menghormati hak-hak sipilnya.

Apa Selanjutnya?

Saat ini, tim hukum Khalil telah mengajukan petisi habeas corpus untuk menantang keabsahan penahanannya. Pengacaranya juga berusaha mendapatkan perintah dari pengadilan federal untuk mengungkap keberadaan Khalil dan memastikan bahwa ia memiliki akses ke perwakilan hukum yang layak.

Sementara itu, aktivis dan pendukung Khalil berjanji akan terus melawan segala bentuk represi politik yang dilakukan oleh pemerintah. “Kami tidak akan tinggal diam. Mahmoud bukan hanya seorang individu, dia adalah simbol dari perjuangan untuk keadilan. Jika mereka bisa menangkap Mahmoud hari ini, maka besok mereka bisa menangkap siapa saja yang berani berbicara,” kata seorang demonstran di luar markas ICE di Manhattan.

Kasus Mahmoud Khalil telah menjadi lebih dari sekadar masalah individu. Ini adalah cerminan dari bagaimana negara memperlakukan kebebasan berpendapat dan hak-hak sipil di tengah meningkatnya ketegangan politik global. Apakah pemerintah AS akan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang mereka banggakan, atau justru semakin tenggelam dalam otoritarianisme? Hanya waktu yang akan menjawabnya. By Mukroni

Dibungkam! Aktivis Cerdas Columbia Diculik dalam Serangan terhadap Demokrasi

ByAdmin

Penangkapan Misterius dan Hilangnya Jejak Khalil

Mahmoud Khalil: Pemimpin Mahasiswa yang Visioner

Reaksi Keras dari Berbagai Pihak

Taktik Intimidasi di Bawah Pemerintahan Trump

Gerakan Solidaritas untuk Mahmoud Khalil

Apa Selanjutnya?

By Admin

Related Post

Pembantaian Tengah Malam-Sahur: Israel Hancurkan Gaza, Darah Anak-Anak Banjiri Jalanan!

DRAMA GAZA: TRUMP BERBALIK ARAH – DARI ANCAMAN PENGUSIRAN HINGGA DIPLOMASI YANG TAK PASTI

Gaza di Ambang Bencana: Kelaparan Massal Mengintai Akibat Blokade Israel yang Kejam

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

INVESTOR BERLARIAN! IHSG TERSUNGKUR KE 6.011, EKONOMI INDONESIA DIKRITIK ‘TUMBANG TANPA MUSUH’!

Pembantaian Tengah Malam-Sahur: Israel Hancurkan Gaza, Darah Anak-Anak Banjiri Jalanan!

Korupsi Membara, Elite Bertumbangan! Serbia dalam Cengkeraman Revolusi yang Tak Bisa Dihentikan!

Mengerikan! Sindikat Internasional Ekspor Kulit Mangrove Ilegal, Laut Maluku Menjerit!