Paradoks Bio-Kedaulatan: Dilema Ketahanan Energi dan Ancaman Krisis Pangan Indonesia

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah yang mengancam stabilitas pasokan energi fosil global, Indonesia berupaya keras memutus rantai ketergantungan impor melalui ambisi “Bio-Kedaulatan”. Namun, laporan terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) yang dirilis pada 7 April 2026 mengungkapkan adanya paradoks besar: upaya mengejar kedaulatan energi melalui biofuel dan megaproyek lumbung pangan (food estate) justru berisiko meruntuhkan fondasi ekonomi dan ekologis nasional.

Pemerintah secara agresif telah memformalkan mandat biodiesel 50 persen (B50) yang ditargetkan wajib bagi seluruh pengguna pada tahun 2028. Langkah ini dipercepat menyusul fluktuasi harga minyak dunia dan menyempitnya selisih harga antara minyak sawit dan solar (Pogo spread), yang memberikan justifikasi ekonomi sesaat bagi anggaran subsidi. Di sisi lain, mandat bioetanol 10 persen (E10) mulai diimplementasikan secara bertahap di Jawa pada tahun 2026 guna menekan impor bensin.

Namun, strategi ini membawa beban fiskal yang sangat berat. Studi Celios berjudul “Why Food Estates are Not the Answer for Food and Energy Security” memperkirakan total biaya kedua program ini menembus 11 miliar dolar AS (sekitar Rp175 triliun) dalam sepuluh tahun ke depan. Angka ini mencakup belanja modal, subsidi bioetanol yang mencapai 200 juta dolar AS per tahun, serta potensi hilangnya penerimaan negara akibat insentif pajak bagi pengembang. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa anggaran biodiesel saja bisa menyerap hingga 89 persen dari total anggaran subsidi energi pada 2026 jika tidak dikelola secara hati-hati.

Dilema pangan versus energi muncul karena bahan baku biofuel di Indonesia berbasis komoditas konsumsi, yakni sawit dan tebu. Pengalihan sawit ke energi berisiko memicu kembali krisis minyak goreng seperti tahun 2022, sementara pengembangan bioetanol berbasis tebu menghadapi paradoks di mana Indonesia masih mengimpor 5 juta hingga 6 juta ton gula per tahun. Alih-alih swasembada gula, lahan luas di Papua Selatan justru diarahkan untuk tangki bahan bakar.

Megaproyek di Merauke, Papua Selatan, menjadi pusat dari ketegangan ini. Dengan rencana pembukaan lahan hingga 3 juta hektar, proyek ini disebut sebagai proyek deforestasi tunggal terbesar di dunia. Data dari Auriga Nusantara menunjukkan dampak nyata: deforestasi nasional melonjak 66 persen pada tahun 2025, dengan Papua mencatat kenaikan drastis sebesar 348 persen. Di Merauke saja, pembukaan lahan untuk padi dan tebu telah melenyapkan lebih dari 21.000 hektar hutan dalam waktu singkat.

Ancaman Ganda di Lumbung Pangan: Geopolitik Timur Tengah dan ‘El Niño Godzilla’ 2026

Isu transparansi juga membayangi proyek ini. Keterlibatan taipan besar seperti Haji Isam melalui Jhonlin Group dan keluarga Fangiono melalui Merauke Sugar Group menunjukkan adanya konsentrasi penguasaan lahan di tangan segelintir pihak, sebuah fenomena yang disebut oleh pengamat sebagai “serakahnomics”. Mekanisme “pengadaan retroaktif” melalui Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2025 pun menuai kritik karena memungkinkan pengerjaan proyek dibayar negara tanpa tender terbuka yang kompetitif.

Dampak sosialnya pun tak kalah mengkhawatirkan. Masyarakat adat Malind Ani kehilangan hutan sagu yang menjadi sumber pangan utama mereka, memicu kerentanan gizi buruk di tengah proyek yang diklaim untuk ketahanan pangan. Secara internasional, praktik deforestasi masif ini menempatkan Indonesia pada risiko klasifikasi “risiko tinggi” dalam regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR). Jika status ini ditetapkan, audit terhadap komoditas ekspor Indonesia akan melonjak menjadi 9 persen, yang akan memperlambat perdagangan dan menurunkan daya saing global dibandingkan negara seperti Brasil atau Malaysia.

Indonesia kini berada di persimpangan. Tanpa inovasi teknologi biorefinery yang efisien—seperti pemanfaatan produk sampingan vinasse dan bagasse untuk pupuk dan listrik seperti di Brasil—biofuel Indonesia akan terus menjadi beban fiskal dan ekologis yang tak berkelanjutan. Kedaulatan sejati membutuhkan keseimbangan antara energi, pangan, dan perlindungan terhadap benteng terakhir hutan hujan Papua. By Mukroni

Paradoks Bio-Kedaulatan: Dilema Ketahanan Energi dan Ancaman Krisis Pangan Indonesia

ByAdmin

By Admin

Related Post

Ancaman Ganda di Lumbung Pangan: Geopolitik Timur Tengah dan ‘El Niño Godzilla’ 2026

BGN Tegaskan Makan Bergizi Gratis Bukan Proyek Bisnis: Fokus Cerdaskan Anak, Bukan Pamer Pendapatan

Swasembada di Tengah Krisis: Strategi Indonesia Menghadapi ‘Dosa Ekologis’ dan Gejolak Pangan Global

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Navigasi Ekonomi 2026: Indonesia Hadapi Dampak Perang Timur Tengah dan Penutupan Selat Hormuz

Sensus Ekonomi 2026: Strategi Nasional Mendorong UMKM Naik Kelas Lewat Penetrasi Digital

Diplomasi Islamabad: Menakar Peluang Perdamaian Permanen AS-Iran

Mengungkap “Pasal Siluman” dalam PP 26/2021 yang Menghambat Kemandirian Gula Nasional