Komnas HAM Temukan Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah 3T Sanggau Belum Optimal

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com — Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional guna mempercepat penanganan tengkes (stunting) menghadapi hambatan serius di kawasan perbatasan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bahwa tata kelola program MBG di daerah Terpencil, Tertinggal, dan Terluar (3T), khususnya di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan, terutama hak anak atas pangan, gizi, dan kesehatan.

Hasil temuan tersebut dipublikasikan pada Sabtu (23/5/2026) menyusul Kajian Lapangan Komnas HAM atas Tata Kelola Program MBG di Kabupaten Sanggau, wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menegaskan bahwa absennya kehadiran negara secara maksimal dalam memberikan jaminan gizi di daerah perbatasan rawan stunting dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.

Kesenjangan Infrastruktur Dapur dan Realisasi Fisik

Hambatan terbesar yang ditemukan di lapangan adalah lambatnya penyediaan infrastruktur dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Komnas HAM mencatat, dari total 102 SPPG yang direncanakan dibangun di Kabupaten Sanggau pada tahun 2026, hingga saat ini baru 10 unit yang benar-benar beroperasi. Sementara itu, sisanya masih tertahan pada tahapan perencanaan maupun proses konstruksi fisik.

Kondisi di tingkat daerah ini berbanding lurus dengan tantangan pemenuhan infrastruktur serupa di skala nasional. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa secara nasional pihaknya menargetkan pembangunan 8.617 SPPG khusus di daerah terpencil di 36 provinsi. Namun, hingga akhir Mei 2026, baru sekitar 1.455 unit SPPG yang selesai dikerjakan. BGN menyatakan tengah mengejar ketertinggalan tersebut agar tuntas pada akhir tahun demi melayani sekitar 2,5 hingga 3 juta penerima manfaat di wilayah-wilayah sulit.

Eksklusi Wilayah Rawan Stunting dan Isu Pangan Lokal

Kajian lapangan Komnas HAM yang berfokus di Kecamatan Entikong, Sekayam, dan Kapuas juga menemukan anomali yang mengkhawatirkan. Beberapa titik lokasi yang tercatat memiliki tingkat kerentanan stunting tertinggi justru belum terjangkau oleh program MBG. Keterlambatan distribusi terjadi karena penentuan sasaran sangat bergantung pada keberadaan fisik SPPG. Wilayah dengan kondisi geografis tersulit, yang mestinya mendapat prioritas gizi tercepat, justru paling lambat tersentuh karena sulitnya mendirikan dapur di lokasi terpencil.

Selain itu, Komnas HAM menyoroti nihilnya pemanfaatan potensi pangan lokal dalam penyusunan menu harian anak. Menu makanan yang disediakan belum memanfaatkan komoditas pertanian atau budi daya masyarakat setempat. Padahal, integrasi bahan pangan lokal merupakan hak kelompok rentan untuk memperoleh pangan yang sesuai dengan kultur budaya dan kondisi alam sekitar, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi bagi para petani di perbatasan.

Ketidakpatuhan Standar Kesehatan dan Suspensi Puluhan Dapur

Isu keamanan pangan (food safety) turut menjadi sorotan tajam. Komnas HAM menemukan bahwa sebagian besar SPPG yang telah beroperasi di Sanggau ternyata belum mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sehat (SLHS) dari dinas kesehatan, sertifikasi halal, serta instrumen pengawasan limbah yang memadai.

Fakta ini diperkuat oleh tindakan tegas dari Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program MBG Kabupaten Sanggau. Wakil Bupati Sanggau selaku Ketua Satgas Daerah, Susana Herpena, menyatakan bahwa dari total 28 dapur SPPG yang sempat berjalan, pihaknya terpaksa menjatuhkan sanksi penangguhan (suspensi) terhadap 7 unit dapur.

“Hasil inspeksi mendadak (sidak) kami menunjukkan banyak dapur yang belum memenuhi standar luas area kerja, tata letak (layout), sistem sanitasi, serta tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” ungkap Susana dalam forum koordinasi bersama Komnas HAM di Sanggau. Bahkan, Susana menambahkan bahwa hampir 50 persen dari seluruh dapur yang ada sempat ditutup sementara untuk menjalani renovasi fisik total demi memenuhi standar baku kebersihan yang ditetapkan BGN. Satgas juga menegaskan pentingnya menguji kandungan zat besi pada peralatan masak serta wadah makanan (ompreng) sebelum didistribusikan ke anak-anak sekolah.

Atasi Darurat Sampah, Pemprov Jakarta Siapkan Insentif Keuangan Bagi Sektor Usaha dan Warga

Kepanikan Sosial, Trauma Anak, dan Masalah Komunikasi

Masalah implementasi kian pelik akibat merebaknya kepanikan sosial di tengah masyarakat perbatasan. Susana Herpena mengungkapkan adanya fenomena di mana anak-anak sekolah merasa takut dan trauma untuk mengonsumsi makanan yang dibagikan. Ketakutan tersebut dipicu oleh ramainya pemberitaan dan unggahan di media sosial mengenai kasus-kasus keracunan makanan massal akibat program MBG di beberapa daerah lain di Indonesia. Rasa cemas ini dinilai beralasan mengingat Komnas HAM secara nasional tengah aktif menyelidiki dugaan pelanggaran HAM terkait kasus keracunan makanan yang sempat menimpa ribuan anak penerima manfaat.

Di sisi lain, komunikasi internal antara pengelola dapur di perbatasan dan Satgas kabupaten dinilai belum berjalan lancar. Mayoritas pengelola dapur SPPG didominasi oleh kelompok pemuda yang belum terbiasa dengan birokrasi pelaporan data. Akibatnya, Satgas kabupaten harus menerapkan pola “jemput bola” secara rutin agar mendapatkan data administratif yang transparan guna kepentingan evaluasi bersama pemerintah provinsi dan pusat.

Guna memulihkan kepercayaan publik dan memastikan hak asasi anak atas pangan sehat terpenuhi, Komnas HAM mendesak adanya penguatan sistem pengawasan berbasis standardisasi mutu fisik, kelayakan dapur, serta keterbukaan informasi publik dalam rantai kelola Program Makan Bergizi Gratis di seluruh wilayah perbatasan Indonesia. By Mukroni

Komnas HAM Temukan Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah 3T Sanggau Belum Optimal

ByAdmin

By Admin

Related Post

Atasi Darurat Sampah, Pemprov Jakarta Siapkan Insentif Keuangan Bagi Sektor Usaha dan Warga

Buntut Keracunan Massal Cakung, SPPG Pulogebang Terbongkar Belum Kantongi Sertifikat SLHS

Target 2028: Indonesia Kejar Pembangunan 33 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Senilai Rp 89 Triliun

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Komnas HAM Temukan Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah 3T Sanggau Belum Optimal

Rupiah Tembus Rp17.600: Mengapa Klaim ‘Orang Desa Tak Pakai Dolar’ Terbantahkan oleh Realitas di Lapangan?

Rupiah Terdepresiasi hingga Rp17.700-an, Tekanan Inflasi Pangan Mulai Menggerus Meja Makan Warga

Rupiah Melemah Tembus Rp 17.600, Perajin Tempe Sanan Malang Terjepit Lonjakan Harga Kedelai Impor