1 Juta Mimpi Terhambat: UMKM Berjuang Melawan Kredit Macet

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Mimpi satu juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terbebas dari beban kredit macet masih jauh dari kenyataan. Kebijakan penghapusan tagihan kredit macet yang digulirkan pemerintah sebagai bentuk keberpihakan terhadap UMKM ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Hingga saat ini, baru 71.000 nasabah atau 7,1% dari target satu juta yang berhasil dijangkau. Padahal, waktu yang tersisa untuk mencapai target tersebut semakin menipis, mengingat kebijakan ini hanya berlaku hingga Mei 2025.

Kebijakan penghapusan tagihan kredit macet ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Tujuannya adalah membantu UMKM yang terjerat kredit macet untuk bangkit kembali. Namun, implementasinya menghadapi berbagai kendala teknis dan operasional. Salah satu tantangan terbesar adalah persebaran UMKM yang sangat luas, mulai dari perkotaan hingga pelosok desa, serta kesulitan dalam mengumpulkan data administratif yang akurat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui bahwa pencapaian 7,1% masih jauh dari harapan. Namun, ia menegaskan bahwa ini adalah bentuk komitmen pemerintah terhadap UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. “UMKM berkontribusi 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja. Kebijakan ini adalah wujud nyata dukungan kami,” ujar Airlangga dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (30/1/2025).

Tantangan Teknis dan Operasional

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa proses penghapusan tagihan kredit macet tidak sesederhana yang dibayangkan. “Aspek teknis dan operasionalnya luar biasa. Lokasi UMKM yang tersebar dan sering berpindah alamat menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya dalam konferensi pers. Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk berusaha seoptimal mungkin mencapai target satu juta nasabah.

Namun, upaya tersebut tidak mudah. Banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui kebijakan ini karena kurangnya sosialisasi. Hermawati Setyorinny, Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri), menyatakan bahwa minimnya informasi dan persyaratan yang rumit justru menghambat penerapan kebijakan ini. “Banyak pelaku UMKM yang tidak tahu bagaimana cara mengakses program ini. Selain itu, persyaratannya juga cukup ketat,” ujarnya.

Salah satu persyaratan yang menjadi sorotan adalah pengecualian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari program penghapusan tagihan. Padahal, KUR merupakan sumber pembiayaan utama bagi banyak usaha mikro. “Kalau KUR bisa dimasukkan, target satu juta mungkin bisa tercapai,” kata Hermawati. Ia menambahkan, tidak ada satu pun anggota Akumandiri yang berhasil menikmati fasilitas ini.

KUR: Harapan yang Tak Tersentuh

KUR memang menjadi andalan banyak pelaku UMKM, terutama usaha mikro. Namun, ketika terjadi kredit macet, 70% dari total kredit akan dijamin oleh PT Asuransi Kredit Indonesia, sedangkan 30% sisanya tetap menjadi tanggungan nasabah. Hal ini membuat banyak pelaku UMKM yang merasa kebijakan penghapusan tagihan lebih berpihak pada usaha kecil dan menengah, bukan usaha mikro.

“Pelaku usaha mikro cenderung mengambil KUR, tapi KUR tidak termasuk dalam kategori kredit yang bisa dihapus tagihannya. Ini ironis,” ujar Hermawati. Ia menyarankan agar pemerintah meninjau kembali persyaratan dan prosedur program ini agar lebih inklusif bagi usaha mikro.

Dukungan BRI dan Platform Link UMKM

Di tengah tantangan tersebut, BRI sebagai salah satu bank terbesar yang melayani UMKM terus berupaya memberdayakan sektor ini. Direktur Utama BRI, Sunarso, menyatakan bahwa hingga saat ini, BRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp 1.106 triliun kepada 50 juta nasabah UMKM, termasuk 36 juta nasabah ultramikro. “Ini setara dengan 82% dari total kredit yang kami salurkan,” ujarnya.

BRI juga meluncurkan platform Link UMKM, yang telah diakses oleh lebih dari 8,9 juta UMKM. Melalui platform ini, pelaku UMKM dapat melacak kemampuan mereka untuk naik kelas, termasuk kebutuhan tambahan modal dan akses pasar. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung UMKM melalui berbagai inovasi,” kata Sunarso.

Dalam acara BRI Expo dan Microfinance Outlook 2025, BRI menargetkan kesepakatan bisnis senilai 89,4 juta dolar AS (Rp 1,44 triliun). Jumlah peserta pameran tahun ini meningkat menjadi 1.000 UMKM, dengan 94 pembeli potensial dari 33 negara. Tahun lalu, total kesepakatan bisnis mencapai 81,3 juta dolar AS (Rp 1,3 triliun) dengan 500 UMKM peserta.

Koordinasi Pemerintah, OJK, dan Himbara

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa pemerintah, OJK, dan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) terus berkoordinasi untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. “Kami memetakan UMKM yang memenuhi kriteria penghapusan tagihan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” ujarnya.

Dian menambahkan, pelaksanaan kebijakan ini harus dilakukan dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pelaku UMKM. “Ini bukan hanya tentang angka, tapi tentang bagaimana kebijakan ini bisa menjadi solusi nyata bagi UMKM yang sedang berjuang,” katanya.

Harapan di Tengah Tantangan

Meskipun masih banyak tantangan, kebijakan penghapusan tagihan kredit macet ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi UMKM yang terpuruk akibat kredit macet. Namun, untuk mencapai target satu juta nasabah, diperlukan upaya ekstra dari semua pihak, termasuk pemerintah, perbankan, dan asosiasi UMKM.

Hermawati menegaskan, sosialisasi yang masif dan prosedur yang lebih sederhana adalah kunci keberhasilan program ini. “Pemerintah dan perbankan harus aktif mengedukasi pelaku UMKM. Tanpa itu, target satu juta hanya akan menjadi mimpi,” ujarnya.

Sementara itu, pelaku UMKM seperti Ibu Siti, pemilik usaha kerajinan tangan di Yogyakarta, berharap kebijakan ini bisa segera menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan. “Sudah lima tahun saya berjuang melawan kredit macet. Saya berharap ada solusi nyata, bukan sekadar janji,” ujarnya dengan harap.

Menuju Mei 2025: Race Against Time

Dengan waktu yang semakin mendesak, pemerintah dan semua pihak terkait harus bergerak cepat. Target satu juta nasabah bukan hanya angka, tapi representasi dari satu juta mimpi yang ingin diwujudkan. Jika kebijakan ini berhasil diimplementasikan dengan baik, bukan tidak mungkin UMKM Indonesia akan bangkit lebih kuat dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

Namun, jika berbagai kendala teknis dan operasional tidak segera diatasi, mimpi satu juta UMKM untuk terbebas dari kredit macet mungkin hanya akan menjadi cerita yang terpendam. Semoga, upaya semua pihak dapat membawa angin perubahan yang dibutuhkan oleh sektor UMKM, tulang punggung perekonomian Indonesia. By Mukroni

Foto Kowantaranews