Menuju Indonesia Tanpa Impor: Mimpi Besar atau Bom Waktu?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2013–2023), nilai impor pangan Indonesia melonjak hampir dua kali lipat, dari USD 10,07 miliar menjadi USD 18,76 miliar. Tidak hanya secara nilai, volume impor delapan komoditas pangan utama — beras, jagung, gandum, kedelai, gula mentah, bawang putih, ubi kayu, dan kacang tanah — juga meningkat tajam dari 20,55 juta ton menjadi 29,01 juta ton.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah ambisi Indonesia untuk menghentikan impor pangan pada 2025 realistis? Atau justru langkah ini menjadi bom waktu yang dapat mengguncang stabilitas pangan nasional?

Realita Impor Pangan

1. Beras: Ketergantungan Tinggi yang Sulit Dihentikan

Beras menjadi salah satu komoditas yang paling krusial dalam diskusi ketahanan pangan. Selama dekade terakhir, Indonesia beberapa kali melakukan impor beras, dengan lonjakan signifikan pada 2023 (3,06 juta ton) dan 2024 (diproyeksikan lebih dari 4 juta ton). Impor ini mencatat rekor tertinggi dalam 25 tahun terakhir.

Turunnya produksi padi pada 2023 sebesar 1,40% dan 2024 sebesar 2,4% menjadi penyebab utama. Fenomena iklim El Nino, yang menggeser musim tanam, memperparah kondisi. Produksi padi Indonesia turun dari 31,54 juta ton (2022) menjadi 30,34 juta ton (2024), meninggalkan defisit sebesar 0,59 juta ton.

Meski pada 2025 diprediksi musim tanam kembali normal dan produksi beras meningkat 3–4%, keberlanjutan penghentian impor diragukan. Stok beras nasional pada awal 2025 diperkirakan aman, mencapai 7,51 juta ton, berkat impor besar-besaran pada 2024. Namun, tanpa peningkatan produktivitas yang signifikan, kemandirian ini tidak akan bertahan lama.

2. Jagung: Data yang Menyesatkan, Kebijakan yang Salah

Produksi jagung nasional selama bertahun-tahun dilaporkan mengalami lonjakan fantastis, dari 19,61 juta ton (2015) menjadi 30,50 juta ton (2019). Namun, angka tersebut terbukti tidak akurat setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi metode Kerangka Sampel Area (KSA). Data baru menunjukkan produksi jagung 2019 sebenarnya hanya 12,94 juta ton.

Ketidakakuratan data ini mengakibatkan kebijakan pengurangan impor jagung dari 3,50 juta ton (2015) menjadi 1,33 juta ton (2016), dengan asumsi produksi nasional cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Akibatnya, industri pakan ternak mengalami kesulitan pasokan dan beralih menggunakan gandum, yang menyebabkan lonjakan impor gandum hingga 10,81 juta ton pada tahun yang sama.

Produksi jagung mulai membaik pada 2022 (16,53 juta ton) tetapi kembali menurun pada 2023 (14,77 juta ton). Dengan proyeksi stagnasi atau penurunan pada 2025, keputusan menghentikan impor jagung untuk pakan ternak harus didasarkan pada data produksi dan harga yang akurat untuk menghindari krisis.

3. Gula: Dari Swasembada ke Importir Terbesar

Indonesia pernah menikmati era swasembada gula pada 1994. Namun, seiring bertambahnya penduduk dan kebutuhan gula untuk industri makanan dan minuman, produksi nasional tidak mampu mengejar lonjakan permintaan.

Produktivitas tebu stagnan selama lebih dari empat dekade, dengan rata-rata 5,28 ton gula per hektar pada 2023 — jauh di bawah Thailand (6,8 ton/hektar) dan Brasil (8,7 ton/hektar). Produksi gula nasional pada 2023 hanya mencapai 2,61 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi gula pasir mencapai 3,40 juta ton. Kekurangan ini sebagian besar ditutupi dengan impor gula mentah.

Impor gula mentah untuk konsumsi mencapai rata-rata 938.000 ton per tahun (2016–2023). Meski pemerintah berencana menghentikan impor gula mentah pada 2025, langkah ini dikhawatirkan akan memicu lonjakan harga gula pasir, yang sudah mencapai Rp 18.200 per kilogram pada akhir 2024.

Tantangan Menuju Swasembada Pangan

1. Ketergantungan pada Data yang Akurat

Kebijakan pangan sering kali didasarkan pada data yang tidak akurat atau bias sektoral. Hal ini menjadi salah satu akar masalah dalam pengambilan keputusan, seperti pada kasus jagung. BPS perlu mengambil alih seluruh proses pengumpulan data produksi pangan dengan menggunakan metode modern untuk memastikan kebijakan yang lebih efektif.

2. Fenomena Iklim

Perubahan iklim seperti El Nino memiliki dampak signifikan terhadap produksi pangan. Meski musim tanam 2025 diprediksi normal, ketergantungan pada faktor cuaca membuat swasembada pangan rentan terhadap gangguan iklim ekstrem di masa depan.

3. Produktivitas Pertanian yang Rendah

Produktivitas tanaman pangan Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Teknologi pertanian, infrastruktur irigasi, dan kualitas bibit perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mendorong hasil panen yang lebih tinggi.

4. Tekanan pada Harga Pangan

Permintaan pangan bersifat inelastis, sehingga sedikit saja gangguan pada pasokan dapat menyebabkan lonjakan harga yang signifikan. Menghentikan impor tanpa peningkatan produksi akan memicu inflasi harga pangan yang merugikan konsumen, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Strategi untuk Mencapai Kemandirian Pangan

Diversifikasi Pangan Ketergantungan pada beras sebagai makanan pokok perlu dikurangi dengan mempromosikan konsumsi alternatif seperti sagu, jagung, dan ubi kayu. Diversifikasi pangan tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan tetapi juga mendukung petani lokal yang mengelola komoditas tersebut.
Investasi pada Teknologi Pertanian Penggunaan teknologi modern seperti irigasi tetes, mekanisasi, dan aplikasi digital untuk pemantauan lahan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi petani untuk mengadopsi teknologi ini.
Reformasi Sistem Distribusi Stok pangan yang cukup tidak akan efektif jika distribusi tidak merata. Sistem logistik yang efisien harus dibangun untuk memastikan pasokan pangan sampai ke seluruh pelosok negeri dengan harga yang stabil.
Perbaikan Sistem Data BPS harus diberi mandat penuh untuk mengelola data produksi pangan, menggantikan metode yang selama ini dilakukan oleh kementerian terkait. Data yang andal akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih baik.
Kemitraan dengan Sektor Swasta Kolaborasi dengan sektor swasta, terutama dalam hal investasi infrastruktur dan teknologi, dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan. Pemerintah juga perlu memastikan regulasi yang mendukung kemitraan ini.

Ambisi untuk menghentikan impor pangan pada 2025 adalah langkah yang mulia tetapi penuh risiko. Tanpa peningkatan signifikan dalam produktivitas dan sistem pengelolaan pangan, kebijakan ini berpotensi menjadi bom waktu yang mengancam stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

Swasembada pangan bukan sekadar soal menghentikan impor, melainkan juga memastikan keberlanjutan produksi, distribusi yang merata, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis yang realistis, berbasis data akurat, dan melibatkan semua pihak untuk mewujudkan mimpi besar ini tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas. By Mukroni

Foto Kowantaranews