PHK Mengintai, Tarif Trump Menghantui, Warteg: Tenang, Ada Telor Dadar!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Di sudut kota industri seperti Bekasi, Tangerang, atau Surabaya, aroma telur dadar goreng dan sambal terasi dari warteg kecil selalu jadi penutup luka para buruh. Di tengah ancaman PHK massal yang kian nyata pada 2025, ditambah kebijakan tarif resiprokal AS yang mencekik industri tekstil dan alas kaki, warteg bukan sekadar tempat makan. Ia adalah oase harapan, tempat buruh berbagi cerita, keluh kesah, dan tawa pahit sembari menyantap nasi sepiring dengan lauk sederhana, seperti orek tempe, balado terong dan lainnya. Ketika Hari Buruh 2025 mendekat, sorotan tertuju pada dinamika ekonomi global, kebijakan ketenagakerjaan yang kontroversial, dan peran warteg sebagai penyelamat dompet di tengah badai ekonomi.

Tarif Trump: Ancaman Nyata bagi Buruh

Kebijakan tarif resiprokal sebesar 32% yang diterapkan AS pada ekspor Indonesia, khususnya tekstil dan alas kaki, bak petir di siang bolong. Industri tekstil, tulang punggung ekonomi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, terhuyung-huyung. Data Kementerian Perdagangan mencatat ekspor tekstil ke AS menyumbang $5 miliar pada 2024, namun turun 12% akibat tarif awal. Dengan tarif baru ini, proyeksi 2025 bahkan lebih suram: penurunan ekspor bisa mencapai 20%, memicu penutupan pabrik dan PHK hingga 150.000 pekerja.

“AS adalah pasar utama kami. Kalau tarif naik, pembeli lari ke Vietnam atau Bangladesh. Pabrik di sini sudah mulai kurangi shift,” keluh Budi, mandor di sebuah pabrik garmen di Bekasi. Daya saing produk Indonesia anjlok, terutama karena biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Tarif ini juga menggerus kepercayaan pembeli global terhadap stabilitas pasokan Indonesia, membuat kontrak jangka panjang kian sulit didapat.

Di warteg Bu Marni, dekat kawasan industri Cikarang, para buruh berkumpul sore itu. Sambil menyendok sayur kolplay dan tempe orek, mereka berbagi kabar: “Katanya bulan depan ada PHK lagi. Aku kontrak, pasti kena duluan.” Warteg jadi ruang aman untuk curhat, tempat di mana ketidakpastian ekonomi disiram dengan teh manis panas dan candaan ringan. “Tenang, Mas, di warteg ini telur dadar selalu ada!” canda Bu Marni, mencoba meredakan ketegangan.

Kerentanan Buruh: Usia, Pendidikan, dan Status Kerja

Industri tekstil dan alas kaki di Indonesia mengandalkan pekerja dengan profil rentan: usia muda (15–24 tahun) dan lansia (65+ tahun), serta pendidikan rendah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 76% pekerja tekstil tidak lulus SD atau SMP, membuat mereka sulit beralih ke sektor lain seperti teknologi atau jasa saat krisis melanda. Lansia, yang menyumbang 5% pekerja tekstil, menghadapi risiko lebih besar karena minimnya jaminan sosial—hanya 20% terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Status kerja non-permanen memperparah situasi. Sekitar 38–48% pekerja di industri besar-menengah berstatus kontrak atau harian, memudahkan perusahaan melakukan PHK. Pascapandemi, sektor tekstil sudah kehilangan 100.000 pekerja pada 2023. “Saya kerja kontrak tiga tahun, tapi tiap tahun deg-degan. Kalau pesanan turun, ya sudahlah, pulang kampung,” ujar Siti, 22 tahun, yang kini membantu di warteg sambil mencari pekerjaan baru.

Warteg, dengan harga nasi sepiring Rp10.000–15.000, jadi penyelamat bagi buruh kontrak yang upahnya pas-pasan. “Di warteg, Rp20.000 sudah kenyang. Kalau ke restoran, dompetku nangis,” kata Siti sambil tertawa. Di tengah ancaman PHK, warteg menawarkan kepastian sederhana: makanan murah, porsi cukup, dan suasana akrab.

UU Cipta Kerja: Fleksibilitas yang Mengkhawatirkan

UU Cipta Kerja, yang disahkan pada 2020, kembali jadi sorotan menjelang Hari Buruh 2025. Kebijakan ini dikritik karena mendorong fleksibilitas upah dan memperbanyak kontrak kerja waktu tertentu (PKWT). Studi International Labour Organization (ILO) pada 2023 menunjukkan UU ini menurunkan upah riil pekerja garmen sebesar 3–5%, sementara ketidakpastian kerja meningkat. “Upah minimum naik cuma 6–8% setahun, tapi harga beras di pasar naik 10%. Mana cukup?” keluh Joko, buruh garmen yang jadi pelanggan setia warteg Bu Marni.

Serikat buruh, seperti Aspek Indonesia dan KSPI, menyoroti tiga isu utama: stagnasi upah minimum, banjir impor tekstil murah (naik 15% pada 2024), dan lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja. Aksi May Day 2025 diperkirakan akan diwarnai tuntutan revisi UU Cipta Kerja, kenaikan upah minimum 15%, penghapusan PKWT tanpa batas, dan pengendalian impor. “Kami bukan cuma minta upah naik, tapi juga kepastian kerja. Kalau kontrak terus, kapan bisa nabung?” tegas Andi, koordinator serikat buruh lokal, sembari memesan telur dadar di warteg.

Warteg Bu Marni sendiri jadi saksi bisu diskusi panas soal UU Cipta Kerja. “Mereka bilang UU ini bikin perusahaan gampang PHK. Tapi ya sudahlah, yang penting wartegku ramai, buruh tetap makan,” ujar Bu Marni, setengah bercanda. Warteg, dengan meja-meja sederhananya, jadi ruang demokrasi kecil di mana buruh menyuarakan aspirasi.

Respons Industri: Investasi Hulu dan Ketergantungan AS

Asosiasi Pertekstilan dan Sepatu Indonesia (APSyFI) mengusulkan investasi Rp10 triliun di sektor hulu tekstil, seperti produksi poliester, untuk mengimbangi tarif AS. Kebijakan anti-dumping (tarif 20% pada impor tekstil tertentu) juga digulirkan. Namun, langkah ini belum menjawab kerentanan pekerja di sektor hilir—garmen dan alas kaki—yang mempekerjakan 70% tenaga kerja tekstil. “Investasi hulu bagus, tapi garmen yang mati duluan. Kami butuh pasar baru,” kata Rina, pemilik usaha garmen skala kecil.

Ketergantungan pada pasar AS memperbesar risiko. Ekspor ke Uni Eropa hanya menyumbang 15% total ekspor tekstil, dan pasar ASEAN belum digarap maksimal. “Kalau AS kolplay, kami kehabisan napas. Harusnya pemerintah kejar perjanjian dagang dengan Eropa atau promosi ke Singapura,” saran Rina, yang kini mulai menjual produknya di warteg sebagai sampingan.

Warteg, lagi-lagi, jadi penutup celah. Banyak pekerja garmen yang beralih jadi pedagang kecil, menjajakan pakaian atau aksesori di sekitar warteg. “Di warteg ramai, jadi aku jualan kaos murah di sini. Lumayan buat nambah,” ujar Rina.

Implikasi Sosioekonomi: Kemiskinan dan Ketimpangan

PHK massal berpotensi mendorong pekerja berpendidikan rendah jatuh ke garis kemiskinan (<Rp2 juta/bulan). Data BPS 2024 menunjukkan tingkat kemiskinan perkotaan naik 0,5%, dan PHK 150.000 pekerja pada 2025 bisa memperburuk angka ini. Lansia, yang minim jaminan sosial, jadi kelompok paling rentan. “Saya 67 tahun, masih kerja jahit karena anak butuh biaya sekolah. Kalau di-PHK, mau ke mana?” keluh Mbah Sari, pekerja garmen yang sering makan di warteg.

Ketimpangan sosial juga mengintai. Wilayah industri seperti Jawa Barat dan Banten, yang menyumbang 60% produksi tekstil, bisa menyaksikan kesenjangan pendapatan membengkak. Biaya sosial, seperti subsidi pengangguran atau bantuan sosial, diperkirakan mencapai Rp3 triliun jika krisis berlanjut.

Namun, warteg tetap setia. Dengan harga lauk Rp3.000–5.000, warteg menjaga daya beli buruh tetap hidup. “Di warteg, semua sama. Buruh, pedagang, bahkan mandor, makan bareng. Nggak ada ketimpangan di sini,” kata Bu Marni, tersenyum.

Rekomendasi: Solusi untuk Buruh dan Warteg

Untuk meredam krisis, beberapa langkah strategis diperlukan:

Pendidikan Vokasi: Latih 500.000 pekerja dalam 3 tahun untuk keterampilan seperti desain digital atau teknologi produksi, dengan anggaran Rp5 triliun dari APBN.
Revisi UU Ketenagakerjaan: Batasi PKWT maksimal 2 tahun dan tetapkan upah minimum sektoral (naik 10–12% per tahun).
Diplomasi Perdagangan: Kejar perjanjian dagang dengan Uni Eropa (target 2026) dan promosikan ekspor ke ASEAN (potensi $2 miliar).
Insentif Industri: Berikan keringanan pajak 30% untuk IKM garmen dan subsidi energi untuk menekan biaya produksi.

Warteg juga bisa dilibatkan dalam solusi. Pemerintah bisa menjadikan warteg sebagai pusat distribusi bantuan sosial atau tempat pelatihan wirausaha kecil bagi pekerja ter-PHK. “Kalau buruh belajar dagang di warteg, kan bisa buka usaha sendiri. Wartegku siap jadi kelas!” ujar Bu Marni, setengah bercanda.

Warteg, Telur Dadar, dan Harapan

Hari Buruh 2025 akan jadi panggung besar bagi buruh Indonesia untuk menuntut keadilan ekonomi. Tarif Trump, ancaman PHK, dan UU Cipta Kerja menciptakan badai sempurna bagi industri tekstil dan alas kaki. Namun, di tengah ketidakpastian, warteg tetap berdiri tegak sebagai simbol ketahanan. Dengan telur dadar seharga Rp4.000 dan nasi sepiring yang hangat, warteg bukan hanya tempat makan, tapi juga ruang harapan, solidaritas, dan tawa di tengah krisis.

“PHK mengintai, tarif Trump menghantui, tapi tenang, di warteg selalu ada telur dadar!” kata Bu Marni, mengakhiri obrolan sore itu. Dan di setiap sudut kota industri, warteg akan terus jadi penutup luka, menyediakan kepastian kecil di tengah badai besar. By Mukroni

Foto Kowantaranews