Danantara dan Dolar: Prabowo Bikin Warteg Nusantara atau Kebingungan?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Pemerintahan Prabowo Subianto berada di persimpangan jalan. Di tengah ancaman resesi global yang kian nyata, indikator ekonomi domestik seperti pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), depresiasi rupiah yang mencapai level terendah di kisaran Rp16.640–16.957 per dolar AS, serta penurunan daya beli masyarakat menjadi alarm keras. Di sisi lain, ambisi besar Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global pada 2050—sebagaimana diproyeksikan oleh Goldman Sachs—terus digaungkan. Namun, sorotan kini tertuju pada kebijakan ekonomi jangka pendek, khususnya pembentukan Danantara (Daya Anagata Nusantara) dan respons terhadap tekanan eksternal seperti kebijakan tarif impor Donald Trump. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah ini akan membawa Indonesia menuju “Warteg Nusantara” yang merakyat dan inklusif, ataukah justru menjerumuskan ke dalam kebingungan ekonomi yang lebih dalam?

Danantara: Ambisi atau Beban Baru?

Pembentukan Danantara menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial di awal pemerintahan Prabowo. Lembaga ini, yang resmi diluncurkan pada 2025 dengan target mengelola aset senilai $900 miliar, diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuannya mulia: menciptakan dana kekayaan berbasis aset negara untuk mendanai proyek-proyek strategis, meningkatkan investasi, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Namun, di balik ambisi tersebut, banyak pihak mempertanyakan transparansi dan efektivitasnya.

Kritik utama terhadap Danantara adalah pengalihan dividen BUMN yang sebelumnya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejumlah ekonom, termasuk dari Center of Economic and Law Studies (Celios), menyebut langkah ini berisiko melemahkan kas negara, terutama di saat Indonesia membutuhkan likuiditas untuk menghadapi tekanan ekonomi global. “Ini seperti mengambil tabungan keluarga untuk membuka usaha baru yang belum jelas prospeknya,” ujar seorang analis Celios. Lebih jauh, kekhawatiran muncul bahwa Danantara rentan menjadi alat politisasi, mengingat riwayat pengelolaan BUMN yang kerap diwarnai korupsi dan inefisiensi. Proyek gasifikasi batubara, yang sempat menuai kontroversi di masa lalu, disebut-sebut sebagai salah satu contoh bagaimana dana besar bisa terbuang sia-sia tanpa hasil signifikan.

Meski begitu, pendukung Danantara berargumen bahwa konsolidasi ini adalah langkah visioner. Mereka membandingkannya dengan sovereign wealth fund seperti di Norwegia atau Singapura, yang berhasil mengelola aset negara untuk keuntungan jangka panjang. Namun, perbandingan ini dianggap prematur. Norwegia memiliki tata kelola yang transparan dan tingkat korupsi rendah, sementara Indonesia masih bergulat dengan tantangan birokrasi dan integritas. Tanpa reformasi struktural yang mendalam, Danantara berisiko menjadi “gajah putih” yang megah di atas kertas, tetapi kosong di lapangan.

Dolar dan Tekanan Eksternal: Lobi atau Fundamental?

Di sisi lain, tekanan eksternal semakin memperumit situasi. Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat menjadi ancaman nyata bagi ekspor Indonesia, terutama komoditas unggulan seperti nikel, batubara, dan minyak sawit. Alih-alih fokus memperkuat fundamental ekonomi domestik, Prabowo memilih pendekatan lobi politik untuk meredam dampak tarif tersebut. Langkah ini, meski pragmatis, dinilai kurang strategis oleh sejumlah pakar.

Muhammad Habib dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyarankan pendekatan “jalan tengah” yang lebih berbasis data. Menurutnya, Indonesia bisa menyeimbangkan kepentingan ekspor dengan ketahanan pangan melalui impor terbatas komoditas strategis dari AS, seperti kedelai atau gandum, sambil memperkuat diversifikasi rantai pasok global. Namun, ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah—tanpa diversifikasi signifikan ke sektor manufaktur atau teknologi tinggi—membuat ekonomi rentan terhadap guncangan eksternal. “Kita seperti penjual bahan baku di pasar global. Kalau pembeli batuk, kita langsung flu,” ujar Habib dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini.

Depresiasi rupiah yang terus berlanjut juga menambah beban. Dengan nilai tukar yang melemah, harga barang impor melonjak, memicu inflasi yang kini mulai terasa di pasar tradisional. Warteg, simbol ketahanan ekonomi rakyat, kini menghadapi tantangan serius: harga beras naik, minyak goreng sulit didapat, dan pelanggan semakin hemat jajan. “Dulu pelanggan pesan tempe, tahu, sama ayam. Sekarang cuma minta sayur kolplay,” keluh seorang pemilik warteg di Jakarta Pusat. Ini adalah cerminan nyata bagaimana krisis makroekonomi merembet hingga ke level mikro.

Kebijakan Jangka Pendek: Stimulus atau Plester?

Untuk meredam gejolak, pemerintah meluncurkan sejumlah stimulus jangka pendek, seperti diskon tarif listrik, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti dan kendaraan listrik, serta penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Program mudik Lebaran juga digalakkan untuk mendorong perputaran ekonomi lokal. Namun, stimulus ini dinilai seperti “plester pada luka besar” yang tidak menyentuh akar masalah.

Sektor manufaktur, yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi, masih lesu. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)—termasuk warteg yang menjadi penyangga ekonomi rakyat—juga tidak mendapat dukungan signifikan. Alih-alih, pemotongan anggaran untuk layanan publik dan pengalihan dana ke proyek-proyek “mercusuar” seperti Danantara memicu ketidakpercayaan pasar. IHSG yang terus merosot menjadi bukti bahwa investor skeptis terhadap arah kebijakan pemerintah.

Program Makan Bergizi Gratis, salah satu janji kampanye Prabowo, juga menuai kritik. Meski awalnya diharapkan dapat meningkatkan gizi anak dan mendorong konsumsi domestik, program ini terpaksa dipangkas anggarannya karena tekanan fiskal. Banyak yang memandangnya sebagai proyek simbolis yang mengalihkan fokus dari kebutuhan mendesak, seperti revitalisasi infrastruktur produktif atau pelatihan tenaga kerja untuk industri padat karya.

Deregulasi: Harapan atau Ilusi?

Sebagai respons terhadap ancaman resesi, Prabowo memerintahkan deregulasi untuk menarik investasi asing, terutama di sektor garmen dan sepatu yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja massal. Langkah ini mengingatkan pada keberhasilan deregulasi di era 1980-an, ketika ekspor nonmigas melonjak hingga 20%. Namun, konteks saat ini berbeda. Daya saing Indonesia di pasar global tergerus oleh biaya logistik yang tinggi, infrastruktur yang belum merata, dan tata kelola yang kerap diwarnai korupsi. Tanpa perbaikan mendasar, deregulasi berisiko hanya mempermudah eksploitasi sumber daya tanpa manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Tata Kelola: Krisis Kepercayaan

Citra pemerintahan Prabowo juga terpukul oleh sejumlah kontroversi. Penggunaan jet pribadi oleh menteri dan pesawat kepresidenan untuk keperluan non-darurat dianggap sebagai bukti kurangnya “sense of crisis”. Di saat warteg-warteg di pinggir jalan berjuang bertahan, perilaku pejabat yang terkesan boros memperlebar jurang kepercayaan antara rakyat dan elite penguasa. “Kami disuruh prihatin, tapi mereka naik jet. Ini apa maksudnya?” ujar seorang pedagang di Pasar Senen, Jakarta.

Menuju Warteg Nusantara atau Kebingungan?

Di tengah semua ini, visi “Warteg Nusantara” yang inklusif dan merakyat seolah semakin jauh. Warteg, yang selama ini menjadi simbol ketangguhan ekonomi rakyat, kini terancam oleh inflasi dan daya beli yang merosot. Sementara itu, Danantara—yang diharapkan menjadi mercusuar kemajuan—malah memicu kekhawatiran akan pemborosan dan politisasi. Depresiasi dolar, tekanan eksternal, dan kebijakan yang terkesan parsial membuat Indonesia ibarat macan yang kehilangan arah.

Untuk keluar dari labirin ini, pemerintah perlu mengambil langkah konkret:

Kebijakan Berbasis Data: Gunakan analisis akurat untuk merancang stimulus yang tepat sasaran, seperti subsidi langsung ke UMKM dan warteg.

Diversifikasi Ekonomi: Dorong sektor non-komoditas, seperti ekonomi hijau dan teknologi tinggi, untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Transparansi Anggaran: Hentikan pengalihan dana ke proyek tanpa kajian mendalam, dan pastikan Danantara dikelola secara akuntabel.

Pemberdayaan Rakyat: Jadikan UMKM dan warteg sebagai penyangga ekonomi melalui pelatihan, akses modal, dan pasar.

Pemerintahan Prabowo berdiri di tubir resesi dengan dua pilihan: mewujudkan “Warteg Nusantara” yang tangguh dan inklusif, atau terjebak dalam kebingungan akibat kebijakan yang megah namun rapuh. Danantara dan dolar menjadi ujian nyata: apakah Indonesia akan bangkit sebagai macan ekonomi, atau hanya mampu menggeram tanpa langkah pasti? Hanya waktu dan keberanian untuk mereformasi tata kelola yang akan menjawab. Sementara itu, di warteg-warteg kecil di penjuru negeri, rakyat menanti kebijakan yang bukan hanya janji, tetapi solusi nyata. By Mukroni

Foto Kowantaranews