Mengerikan! Sindikat Internasional Ekspor Kulit Mangrove Ilegal, Laut Maluku Menjerit!

Sharing is caring

Prolog: Laut yang “Menjerit” dan Hutan Mangrove yang Sekarat

Laut Maluku, yang selama ribuan tahun menjadi simbol keindahan dan kekayaan alam Indonesia Timur, kini seperti “menjerit” dalam kepedihan. Jeritan itu bukan metafora belaka. Di balik permukaan birunya yang tenang, ekosistem pesisir di Seram Bagian Barat (SBB) sedang mengalami kehancuran sistematis. Hutan mangrove, benteng alami yang melindungi pulau-pulau kecil dari amukan ombak dan penyangga kehidupan jutaan biota laut, sedang dibantai secara masif oleh sindikat internasional. Kulit mangrove yang dijarah dengan keji itu dikemas rapi dalam kontainer, diselundupkan ke luar negeri, dan dijual di pasar gelap global. Ironisnya, dokumen legalitasnya dikeluarkan oleh oknum yang seharusnya menjadi penjaga hutan.

Ini bukan sekadar kasus penebangan liar. Ini adalah “pembunuhan berencana” terhadap lingkungan, didalangi oleh jaringan mafia kayu yang melibatkan pejabat, pengusaha nakal, dan sindikat ekspor internasional. Jika dibiarkan, kehancuran ini tidak hanya akan memusnahkan mangrove Maluku, tetapi juga mengorbankan masa depan anak cucu dan stabilitas iklim global.

Babak I: Mangrove Maluku—Paru-Paru Dunia yang Terlupakan

Hutan mangrove di Seram Bagian Barat bukan sekadar kumpulan pohon. Ia adalah “supermarket alam” bagi masyarakat pesisir. Akar-akarnya yang menjulur menjadi tempat ikan bertelur, kepiting berlindung, dan udang berkembang biak. Daun dan buahnya menyuburkan perairan, sementara batangnya menjadi tameng dari abrasi dan tsunami. Lebih dari itu, mangrove Maluku adalah penyimpan karbon terbesar di Indonesia Timur, dengan kemampuan menyimpan 5 kali lebih banyak karbon dioksida daripada hutan hujan tropis.

Namun, sejak 2021, kawasan mangrove di Kota Nia dan Pohon Batu, SBB, berubah menjadi medan perang ekologi. Mesin gergaji bersuara menderu di malam hari, tangan-tangan tak bertanggung jawab menguliti pohon mangrove hidup-hidup, dan truk-truk gelap mengangkut kulit kayu itu ke pelabuhan. Yang tersisa hanyalah batang pohon yang mengering, akar yang terkelupas, dan lumpur pesisir yang perlahan terkikis air laut.

Babak II: Modus Operandi Sindikat—Dari Seram hingga Pelabuhan Ambon

Investigasi MasarikuOnline.Com selama 4 bulan mengungkap rantai kejahatan yang terstruktur rapi. Berikut tahapannya:

Perekrutan Masyarakat Lokal
Sindikat menyasar warga di desa-desa terpencil seperti Eti dan Waipirit. Dengan iming-iming upah Rp 500.000–1 juta per hari—angka fantastis bagi warga miskin pesisir—mereka direkrut sebagai “tukang kupas” kulit mangrove. Para pekerja ini dipaksa bekerja dari tengah malam hingga subuh untuk menghindari patroli.
Pengulitan Mangrove Hidup-Hidup
Mangrove tidak ditebang, tetapi dikuliti seperti hewan ternak. Dengan parang dan gergaji mesin, kulit kayu setebal 5–10 cm dikupas dari batang hingga ke akar. Cara ini mematikan pohon perlahan, tetapi menyisakan batang yang “masih berdiri” untuk mengecoh pemeriksa.
Pengiriman dengan Dokumen Palsu
Kulit mangrove dikeringkan di gudang tersembunyi di Waipirit, lalu dimuat ke truk dan kapal feri menuju Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon. Di sinilah kejahatan ini mencapai puncak kecanggihannya: dokumen resmi dari Dinas Kehutanan Maluku mengubah kulit mangrove ilegal menjadi “kayu Tagong legal”.

“Kayu Tagong adalah jenis kayu lokal yang tidak dilindungi. Tapi yang dikirim itu jelas kulit mangrove. Mereka memalsukan nama dan asal usulnya,” ujar seorang whistleblower di Dinas Kehutanan yang enggan disebut namanya.

Ekspor ke Pasar Gelap Internasional
Dari Ambon, kontainer-kontainer itu dikirim ke Surabaya, lalu diekspor ke Tiongkok, Vietnam, dan Uni Emirat Arab. Kulit mangrove Maluku diolah menjadi tanin untuk industri tekstil, kosmetik, dan obat-obatan, dengan harga jual mencapai Rp 50 juta per ton di pasar gelap.

Babak III: Dokumen “Tagong” dan Pengkhianatan Pejabat

Fakta paling mengejutkan dalam kasus ini adalah keterlibatan oknum pemerintah. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Bukan Kayu (SKS-HHBK) yang seharusnya menjadi tameng hukum, justru disalahgunakan untuk melegalkan kejahatan.

Seorang mantan pegawai BKSDA Maluku mengaku:
“Ada oknum pensiunan BKSDA yang menjadi ‘makelar dokumen’. Dia tahu betul cara memanipulasi sistem. Setiap kontainer ilegal bisa ‘dibersihkan’ dengan bayaran Rp 25–50 juta per dokumen. Bahkan, ada pejabat aktif di Bidang Peredaran Hasil Hutan yang menerima bagi hasil.”

Tak hanya itu, BPD Desa Eti juga diduga terlibat. Mereka mengeluarkan surat keterangan bahwa kulit mangrove berasal dari “kebun rakyat”, padahal jelas-jelas diambil dari kawasan hutan lindung.

Babak IV: Laut Maluku “Menjerit”—Dampak Ekologi yang Tak Terpulihkan

Ahli ekologi kelautan dari Universitas Pattimura, Dr. Maria Tetelepta, menjelaskan dampak mengerikan dari perusakan mangrove:
“Setiap hektar mangrove yang hilang akan mempercepat abrasi 5–10 meter per tahun. Di Desa Kota Nia, garis pantai sudah mundur 30 meter sejak 2021. Jika ini terus berlanjut, dalam 10 tahun, seluruh permukiman di pesisir SBB bisa tenggelam.”

Selain itu, hilangnya mangrove telah:

Memusnahkan habitat ikan dan udang, mengurangi tangkapan nelayan hingga 70%.
Meningkatkan salinitas air tanah, membuat sumur-sumur warga tak layak konsumsi.
Melepaskan karbon dalam jumlah masif—setiap hektar mangrove yang rusak melepas 1.000 ton CO2, setara dengan emosi 200 mobil per tahun.

“Ini bukan lagi sekadar kejahatan lingkungan, tapi kejahatan terhadap kemanusiaan,” tegas Maria.

Babak V: Masyarakat Pesisir—Antara Keterpaksaan dan Perlawanan

Di balik keterlibatan sebagian warga sebagai “tukang kupas”, ada kisah pilu yang tersembunyi. Salim (42), nelayan di Pohon Batu, bercerita:
“Saya tahu ini salah, tapi kami tidak punya pilihan. Hasil tangkapan ikan sudah tidak cukup untuk makan. Anak saya sakit, butuh biaya berobat ke Ambon. Mereka (sindikat) bilang ini kerjaan ‘aman’… Ternyata, sekarang laut kami hancur.”

Namun, tidak semua warga diam. Kelompok pemuda di Desa Eti membentuk Tim Patroli Mangrove secara mandiri. Setiap malam, mereka berjaga dengan lampu senter dan golok untuk mengusir para pelaku. “Kami laporkan ke polisi, tapi tidak pernah ditindak. Akhirnya, kami lawan sendiri,” ujar Koordinator Tim, Johan Soumokil.

Babak VI: Kegagalan Penegakan Hukum dan Intervensi Mafia

Upaya penindakan kasus ini ibarat “macan ompong”. Meski laporan telah masuk ke Polda Maluku sejak 2023, penyidikan tersendat. Sejumlah fakta mencurigakan terungkap:

Bukti dokumen palsu di Pelabuhan Ambon “hilang” secara misterius.
Saksi kunci tiba-tiba mengubah keterangan setelah mendapat ancaman.
Surat perintah penyitaan kontainer ilegal di Surabaya “kabur” dari meja jaksa.

Seorang penyidik yang meminta anonimitas mengungkap:
“Setiap kali kami mendekati tersangka, selalu ada telepon dari ‘orang atas’ untuk menghentikan kasus. Ada yang bilang, ini melibatkan bos besar di Jakarta dan luar negeri.”

Epilog: Darurat Mangrove Maluku—Aksi Nyata atau Tunggu Kiamat Ekologi?

Laut Maluku terus “menjerit”, tetapi jeritannya mungkin tak akan terdengar jika hanya menjadi headline media. Untuk menyelamatkan Maluku dari bencana ekologi, langkah konkret harus diambil:

Darurat Investigasi: Membentuk Satgas khusus gabungan KPK, KLHK, dan Interpol untuk membongkar sindikat hingga ke akar.
Revolusi Dokumen: Mengganti sistem perizinan kayu dengan teknologi blockchain untuk menghindari pemalsuan.
Pemulihan Ekosistem: Menanam kembali mangrove dengan melibatkan masyarakat dan dana internasional (misal, lewat skema carbon credit).
Perlindungan Saksi: Memberikan jaminan keamanan bagi whistleblower dan masyarakat yang melapor.

Jika tidak, maka slogan “Maluku Manise” akan tinggal kenangan. Yang tersisa hanyalah pesisir yang terluka, laut yang mengering, dan generasi mendatang yang mewarisi bumi rusak akibat keserakahan segelintir orang. By Mukroni

Foto Kowantaranews