Dari Piring Warung ke Gunung Sampah: Pemborosan Pangan Gerus Ratusan Triliun Rupiah per Tahun
JAKARTA — Di sebuah warung makan di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Siti (46) sudah terbiasa menakar jumlah masakan agar tidak tersisa di penghujung hari. Ketika jam tutup tiba pada Senin (16/11/2026), umumnya hanya kuah soto, sedikit nasi, dan tulang ayam yang tersisa di piring atau panci. Ia pun memisahkan sampah basah tersebut dari wadah plastik sebelum dibuang. Namun, upaya dari dapur warung itu kerap berakhir sia-sia di gerobak pengangkut. Sampah yang sudah dipisah tetap disatukan kembali oleh petugas kebersihan di lapangan.
Kisah serupa, dengan persoalan yang berbeda, dialami Dwi Maryanto (44), pemilik warung makan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Untuk menekan kerugian bahan baku, lauk bernilai tinggi seperti ayam dan ikan yang tidak laku akan diolah ulang menjadi menu baru pada hari berikutnya, sedangkan sayuran hijau yang layu terpaksa dibuang. Sementara itu, sisa makanan di piring pelanggan langsung masuk ke satu wadah sampah yang sama bersama tisu, tusuk gigi, dan bungkus plastik karena keterbatasan waktu dan tenaga untuk memilahnya.
Potret di Palmerah dan Kebayoran Lama itu hanyalah serpihan kecil dari persoalan raksasa pemborosan pangan di Indonesia. Dari skala rumah tangga hingga warung pinggir jalan, makanan yang terbuang tidak sekadar menjadi urusan estetika dan bau di tempat pembuangan sampah, melainkan juga menggerus perekonomian nasional dalam jumlah fantastis.
Baca Juga : Antisipasi Sampah Program Makan Bergizi Gratis, Kementerian LH Gandeng ITS Terapkan Komposter Kilat
Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sepanjang 2000–2019 Indonesia kehilangan dan membuang 23 juta hingga 48 juta ton pangan setiap tahun, atau setara 115–184 kilogram per kapita per tahun. Pemborosan pangan tersebut memicu kerugian ekonomi sebesar Rp 213 triliun hingga Rp 551 triliun per tahun, angka yang setara dengan 4 hingga 5 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Secara gizi, pangan yang terbuang itu sejatinya cukup untuk memberi makan 61 juta hingga 125 juta penduduk atau 29–47 persen populasi Indonesia.
Tanpa perubahan sistem yang serius, beban ekonomi dan ekologis tersebut diproyeksikan membengkak. Bappenas memperkirakan timbulan susut dan sisa pangan Indonesia dapat melonjak hingga 109,5 juta ton atau 336,72 kilogram per kapita per tahun pada 2045, jauh dari target pengurangan sebesar 75 persen pada tahun yang sama.
Baca Juga : Darurat Sampah Metropolitan: Tragedi Bantargebang dan Urgensi Tinggalkan Sistem “Kumpul-Angkut-Buang”
Dominasi Sisa Makanan dan Titik Buta Data
Di tempat pembuangan sampah, dominasi limbah pangan tampak nyata dalam statistik nasional maupun ibu kota. Portal Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat sisa makanan menduduki peringkat teratas komposisi sampah nasional dengan porsi 40,33 persen, melampaui plastik sebesar 20,14 persen. Laporan data tahun 2025 dari SIPSN KLH yang dirangkum GoodStats bahkan mencatat proporsi sisa makanan sebesar 40,76 persen dari total 25,14 juta ton sampah terdata. Celakanya, dasbor SIPSN menunjukkan baru 24,69 persen sampah nasional yang berada dalam proses penanganan resmi, sementara 75 persen sisanya belum terkelola.
Tekanan serupa membelit DKI Jakarta. Sepanjang 2026, potensi timbulan sampah harian di Jakarta mencapai 9.000 hingga 9.059 ton per hari, dengan sekitar 5.500 ton di antaranya masih dikirim ke TPST Bantargebang. Publikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menempatkan sampah sisa makanan atau organik mudah terurai sebagai penyumbang terbesar dengan proporsi 49,87 persen. Ketika hampir separuh sampah kota tersebut menumpuk dan membusuk secara anaerobik di lahan urug, prosesnya melepaskan gas metana yang memiliki potensi pemanasan global 28 kali lebih kuat daripada karbon dioksida.
Ironisnya, meski kontribusi kuliner skala mikro seperti warung makan sangat dekat dengan keseharian warga kota, segmen ini masih berada di titik buta pendataan. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLH, Vinda Damayanti, mengakui belum ada data khusus mengenai timbulan sampah makanan dari usaha kuliner. Pada portal indikatif SIPSN 2025, sumber sampah memang baru dipilah secara umum ke dalam kategori rumah tangga (52,02 persen), pasar (15,02 persen), hingga perniagaan (5,95 persen), tanpa memisahkan porsi warung makan atau rumah makan kecil. Saat ini, kebijakan KLH pun lebih banyak terserap untuk menyusun pedoman pengelolaan sampah di fasilitas terstruktur seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis.
Rantai Terputus dari Dapur hingga Hilir
Di balik tingginya angka pemborosan, pelaku warung makan sebenarnya menghadapi dilema berlapis. Mengolah kembali lauk tersisa seperti yang dilakukan Dwi memang mengurangi sampah, tetapi menyimpan risiko keamanan pangan jika dapur warung tidak memiliki kontrol suhu yang memadai. Pedoman Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan bahwa bakteri patogen berkembang biak cepat pada zona bahaya suhu 5–60 derajat Celsius, sehingga pangan berisiko tidak boleh dibiarkan terlalu lama di suhu ruang dan saat dipanaskan ulang harus mencapai suhu bagian tengah minimal 74–75 derajat Celsius maksimal satu kali.
Di sisi lain, kewajiban pemilahan dari sumber yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 juga tidak berjalan jika rantai tengah dan hilir tidak siap. Pengampanye Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Paksi Lalang Sambegana, menilai ajakan memilah sampah menjadi sia-sia ketika sampah kembali dicampur saat diangkut dan tidak ada fasilitas pengolahannya. Menurut catatan Walhi, sekitar 26 persen tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R) sudah tidak aktif, angka yang tak jauh berbeda dari perkiraan pejabat KLH yang menyebut sekitar 30-an persen TPS 3R mangkrak.
Pemprov DKI Jakarta sendiri pada 2026 mulai mengubah sistem dari “kumpul-angkut-buang” menjadi “pilah-angkut-olah” melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, di mana sampah organik diangkut terpisah untuk diolah menjadi pakan maggot atau ternak. Namun, implementasi di lapangan masih tersandung keterbatasan logistik—mulai dari sekitar 1.700 armada DLH yang belum memiliki depo parkir khusus hingga masih minimnya gerobak angkut bersekat. Skema keringanan retribusi kebersihan dan insentif pajak pun sejauh ini baru menyasar rumah tangga aktif bank sampah serta hotel, restoran, dan kafe, belum menjangkau warung makan mikro secara langsung.
Pada akhirnya, persoalan biaya operasional menjadi tembok penghalang terbesar di hilir. Pengalaman pendampingan budidaya maggot black soldier fly (BSF) di Tambakrejo, Jawa Tengah, membuktikan unit pengolahan kerap terhenti saat dukungan operasional menyusut. Studi Climate Policy Initiative (CPI) pada Juni 2025 mengonfirmasi fenomena tersebut: meski biaya total pengolahan organik komunitas (USD 28–63 per ton) jauh lebih murah ketimbang fasilitas padat modal seperti Refuse-Derived Fuel (USD 270 per ton), pengoperasiannya sangat padat karya dengan beban tenaga kerja mencapai 74–98 persen dari biaya operasional. Tanpa subsidi rutin atau retribusi lingkungan yang memadai, fasilitas pengolahan organik berbasis komunitas mencatat defisit operasi antara minus 49 persen hingga minus 628 persen.
Selama warung makan tidak didukung oleh tempat penampungan terpilah di meja pelanggan, armada pengangkut yang benar-benar terpisah, insentif retribusi yang adil, serta jaminan biaya operasional bagi pengolah kompos dan maggot di hilir, sisa nasi dan kuah dari piring warung akan terus mengalir ke gunung sampah—bersamaan dengan ratusan triliun rupiah nilai pangan yang hilang percuma setiap tahun. By Mukroni

