Jakarta, Kowantaranews.com -Eskalasi militer besar-besaran yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayah Iran pada 28 Februari 2026 telah memicu gelombang protes diplomatik yang keras di dalam negeri Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), melalui anggotanya di Komisi I DPR RI, Tubagus (TB) Hasanuddin, secara resmi mendesak pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk..
Category Archives: POLITIK
Jakarta, Kowantaranews.com -Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan desakan keras kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (BoP). Langkah ini diambil menyusul serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 yang mengakibatkan gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. MUI menilai organisasi internasional bentukan..
Jakarta, Kowantaranews.com – Gelombang perlawanan intelektual dan sipil terhadap kebijakan luar negeri serta ekonomi pemerintah mencapai titik puncaknya hari ini. Sebanyak 79 organisasi masyarakat sipil dan 65 tokoh nasional secara resmi meluncurkan petisi bersama bertajuk “Melawan Imperialisme Baru”. Dokumen ini merupakan respons kolektif terhadap serangkaian kesepakatan internasional yang dinilai menggadaikan kedaulatan Indonesia, mulai dari perjanjian..
Jakarta, Kowantaranews.com – Dinamika ketatanegaraan Indonesia kembali mencatatkan sejarah kelam pada awal tahun 2026. Dalam sebuah manuver yang dinilai banyak pihak sebagai anomali prosedur, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara mendadak membatalkan keputusan tingkat tingginya sendiri terkait calon hakim konstitusi. Frasa “penugasan lain” menjadi dalih tunggal yang digunakan untuk menganulir hak Inosentius Samsul—yang telah disahkan lima..
Jakarta, Kowantaranews.com – Tahun 2026 dibuka bukan dengan resolusi damai, melainkan dengan kristalisasi ketidakstabilan yang memaksa Indonesia menavigasi dua badai besar sekaligus: runtuhnya norma kedaulatan di Amerika Latin dan perang dagang yang kian brutal di Asia Pasifik. Di tengah lanskap global yang rapuh ini, posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah diuji hingga ke titik nadir, terjepit..
Jakarta, Kowantaranews.com – Gelombang penolakan terhadap wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) semakin tak terbendung. Dua survei besar yang dirilis pada pergantian tahun 2025-2026 mengonfirmasi bahwa aspirasi elit partai politik di Jakarta bertolak belakang secara diametral dengan kehendak rakyat di akar rumput. Data terbaru dari jajak pendapat Litbang..
Jakarta, Kowantaranews.com – Pada Kamis malam, 11 Desember 2025, Perdana Menteri Bulgaria Rosen Zhelyazkov tampil di televisi nasional dengan wajah tegang untuk menyampaikan pesan yang sudah dinanti oleh ribuan demonstran di luar gedung parlemen: pemerintahannya mengundurkan diri. Pengumuman ini menandai puncak dramatis dari gelombang protes berminggu-minggu yang dimotori oleh Generasi Z, menjadikan Bulgaria negara Eropa..
Jakarta, Kowantaranews.com – Gelombang unjuk rasa yang mengguncang ibu kota dan sejumlah daerah di Indonesia menjadi cerminan kemarahan rakyat terhadap ketimpangan ekonomi yang kian mencolok dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak peka terhadap realitas masyarakat. Rasio Gini, indikator ketimpangan pendapatan, stagnan di kisaran 0,38–0,39 dalam lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi masih menjadi luka..
Jakarta, Kowantaranews.com – Indonesia tengah menghadapi krisis politik yang memuncak akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap elite politik, yang diperparah oleh insiden tragis kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus 2025. Aksi unjuk rasa yang bermula pada 25 Agustus meluas ke berbagai daerah, mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan yang..
Jakarta, Kowantaranews.com – Di tengah kenaikan harga ubi dan pisang di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang membebani masyarakat, sorotan tajam kini tertuju pada penghasilan anggota DPR yang mencapai Rp 230 juta per bulan. Angka ini, yang setara dengan Rp 2,8 miliar per tahun per anggota, memicu kontroversi besar karena dianggap tidak sebanding dengan kinerja legislatif..








