Gelar Demo Sumpah Pemuda di Jakarta, Mahasiswa Suarakan 5 Tuntutan Penting
Jakarta, Kowantaranews.com — Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bersama elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Aksi yang berlangsung pada Rabu (28/10/2026) ini diinisiasi oleh aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama koalisi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) sebagai momentum evaluasi kritis terhadap dua tahun jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Massa aksi membawa lima tuntutan strategis yang mencakup krisis ekologi, kerentanan tata kelola ekonomi, penyempitan ruang sipil, pembusukan integritas hukum, hingga komersialisasi layanan publik dasar.
Ketua Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namora Siahaan, menjelaskan bahwa lima sektor krusial tersebut menjadi tolok ukur utama evaluasi kebijakan negara. Tuntutan pertama mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana ekologis sebagai bencana nasional, menindak tegas korporasi yang terbukti bertanggung jawab, mencabut izin konsesi bermasalah, serta memulihkan ekosistem dan kesehatan warga terdampak. Tuntutan kedua berfokus pada pembenahan tata kelola kebijakan ekonomi, penanganan ketimpangan sosial, serta penghentian pemborosan alokasi anggaran belanja negara demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan riil masyarakat.
Baca Juga : Akomodasi Suara Pemuda: Kunci Kedaulatan Pangan dan Regenerasi Petani di Desa
Pada ranah demokrasi, tuntutan ketiga menyerukan penghentian penyusutan ruang sipil, penghentian militerisasi ruang publik, penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta pembebasan para aktivis yang dikriminalisasi. Tuntutan keempat mendesak penghentian penyalahgunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan dan pemberantasan tuntas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara nyata. Terakhir, tuntutan kelima menyoroti komersialisasi sektor pendidikan dengan menuntut penurunan biaya kuliah, jaminan pemerataan akses layanan kesehatan, serta penyediaan lapangan kerja yang layak bagi angkatan kerja muda.
Pergerakan massa yang berkumpul sejak siang hari berupaya melakukan long march menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) sekitar pukul 15.00 WIB. Namun, langkah rombongan demonstran terhenti di depan Gedung Menara UOB Jalan Jenderal Sudirman akibat penyekatan kawat berduri dan barikade gabungan personel kepolisian serta TNI Angkatan Darat. Negosiasi di garis depan sempat berlangsung sengit. Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra menegaskan bahwa mahasiswa telah melayangkan pemberitahuan aksi resmi dan berhak menggunakan ruang publik untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Kendati demikian, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Elisa Partomuan Hutagalung mengimbau agar massa tetap menggelar mimbar bebas di koridor Sudirman guna mencegah kelumpuhan kawasan Bundaran HI yang merupakan pusat urat nadi perekonomian, perbankan, dan perwakilan diplomatik. Menghindari eskalasi benturan fisik, massa akhirnya membacakan manifesto dan menggelar orasi teatrikal di badan jalan Sudirman.
Baca Juga : Satgas PPA Kecewa, Kasus Pemerkosaan Gadis 15 Tahun Oleh 6 Pemuda di Brebes Berakhir Damai
Menanggapi demonstrasi tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyatakan bahwa pemerintah menghormati kritik dan penyampaian pendapat di muka umum sebagai bagian penting dari kehidupan berdemokrasi yang sehat. Dalam keterangan resminya, Syahganda menyampaikan bahwa pemerintah terus bekerja keras menjawab persoalan di lapangan. Terkait penanganan karhutla, pemerintah telah mengerahkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi prioritas dengan dukungan modifikasi cuaca dan penegakan hukum terhadap 244 tersangka perorangan serta 14 korporasi.
Pada sektor ekonomi dan pendidikan, Syahganda memaparkan bahwa stabilitas makroekonomi tetap terjaga dengan pertumbuhan semester I-2026 sebesar 5,45 persen dan realisasi investasi Januari–September 2026 mencapai Rp 1.539,2 triliun yang menyerap 2,19 juta tenaga kerja. Di sisi lain, komitmen pendidikan diwujudkan melalui peningkatan alokasi anggaran dari Rp 757,82 triliun pada APBN 2026 menjadi Rp 824 triliun dalam pagu APBN 2027.
Baca Juga : Suka Ngintip, Seorang Pemuda di Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah Diamankan
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa kebebasan berekspresi dijamin penuh oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi hukum, menjaga ketertiban, dan menghindari tindakan anarkis yang merugikan publik.
Aksi mahasiswa bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda ini tidak hanya terpusat di Jakarta, melainkan juga meluas di sejumlah kota seperti Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Di Bandung, mahasiswa menyoroti fenomena deindustrialisasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat menyusul data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat 63.789 pekerja terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK) secara nasional, di mana Jawa Barat menyumbang angka tertinggi sebanyak 13.044 korban PHK. Di Yogyakarta, konsolidasi Aliansi Jogja Memanggil menyuarakan tuntutan upah layak dan reforma agraria, kendati aksi sempat dinodai ketegangan di kawasan Malioboro pada malam hari. Sementara itu di Malang, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menembus guyuran hujan lebat guna menuntut audit lingkungan korporasi di depan balai kota.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai kegigihan mahasiswa menggelar aksi lanjutan merupakan dampak dari ketiadaan tindak lanjut nyata pascademonstrasi 20 Oktober lalu. Bivitri mengingatkan pengurus negara bahwa publik menagih tanggung jawab substantif untuk menyelesaikan akar persoalan struktural ketimbang meredam kegelisahan rakyat semata-mata dengan retorika data statistik agregat. By Mukroni
