Perempuan Tuntut Hak Veto dan Keadilan Iklim
JAKARTA — Hampir seratus perwakilan gerakan perempuan muda dan penyandang disabilitas menutup lokakarya nasional tiga hari bertajuk “Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim” yang digelar sejak 16 hingga 18 November 2026 di Jakarta dengan membacakan deklarasi bersama berisi 12 tuntutan. Forum yang diinisiasi oleh Yayasan Madani Berkelanjutan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan Asosiasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ini mendesak pengakuan hak veto bagi perempuan untuk menolak proyek pembangunan maupun konservasi yang merusak ruang hidup dan mata pencaharian mereka.
Suasana ruang pertemuan menjadi hening ketika perwakilan peserta—di antaranya Icha, Orpa Owagai, dan Cici Talon—membacakan naskah deklarasi dengan suara bergetar sarat emosi. Mereka menegaskan bahwa krisis iklim menimpakan beban jauh lebih berat kepada perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, nelayan lokal, serta masyarakat pesisir yang selama ini kerap diabaikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, transisi energi, dan penanggulangan bencana.
Baca juga : RUU Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan: Payungi Nelayan Pesisir hingga Lansia
Keadilan iklim tidak boleh berhenti sebagai komitmen dalam dokumen dan kebijakan saja, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” ujar Cici saat menutup pembacaan deklarasi. Ia menekankan bahwa tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan kesetaraan bagi semua, sehingga suara perempuan akar rumput hadir bukan sekadar untuk didengar, melainkan ditindaklanjuti.
Dalam naskah deklarasi lengkapnya, koalisi menuntut revisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Undang-Undang Cipta Kerja guna menjamin partisipasi bermakna masyarakat dan mencegah perusahaan beroperasi sebelum seluruh persyaratan perizinan terpenuhi. Mereka juga mendesak penghentian dan pencabutan izin industri ekstraktif perusak lingkungan disertai moratorium izin baru, penerapan prinsip Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam kebijakan kebencanaan, serta penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional dengan distribusi bantuan yang adil.
Selain menjamin hak perempuan menolak proyek perusak lingkungan, deklarasi menuntut realisasi pendanaan iklim yang dapat diakses langsung oleh masyarakat di tingkat tapak disertai alokasi minimal bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas. Koalisi turut mendesak penyediaan anggaran khusus serta data terpilah untuk menjamin sistem evakuasi yang aksesibel, percepatan pengakuan wilayah adat, pengesahan RUU Keadilan Iklim, RUU Kepulauan, dan RUU Masyarakat Adat, penguatan penegakan hukum terhadap korporasi, hingga penerapan sanksi finansial bagi negara yang melanggar komitmen dalam Perjanjian Paris.
Hidup dengan bencana
Desakan kebijakan tersebut berangkat dari pengalaman nyata perempuan dan penyandang disabilitas yang menghadapi bencana ekologis sehari-hari. Dari Papua Pegunungan, Orpa Owagai (34), perempuan penyandang disabilitas anggota HWDI, hidup dalam kecemasan karena kawasan tempat tinggalnya di daerah aliran sungai rentan diterjang banjir bandang. Ia menyoroti tingginya risiko penyandang disabilitas tertinggal saat proses evakuasi, sementara bantuan logistik kerap tidak menjangkau korban di daerah.
“Ketika pejabat di pusat bilang logistik bencana sudah sampai ke tempat dasar, kami di daerah bingung. Katanya sudah, tapi sampai ke siapa?” kata Orpa sambil mendesak pengawasan penyaluran bantuan hingga tingkat desa serta sosialisasi mitigasi bencana, termasuk larangan menebang pohon di tepi sungai.
Dari So’e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Cici Talon (38), anggota KPI, menuturkan perubahan drastis bentang alam daerahnya. Wilayah yang dahulu sejuk, subur, dan dikenal sebagai penghasil jeruk keprok serta apel kini dilanda kekeringan ekstrem, memaksa perempuan berjalan jauh naik-turun gunung untuk mencari air bersih dan pakan ternak.
Persoalan krisis air bersih juga dihadapi Eka Dzulfahma Putri (32) di Pontianak, Kalimantan Barat, akibat banjir dan kabut asap karhutla yang terus berulang. Menurut dia, buruknya tata kelola kota dan drainase memperparah genangan yang merendam permukiman warga.
Baca juga : Polikrisis 2026: Saat Konflik Timur Tengah dan Iklim Ekstrem Bertemu di Meja Makan Kita
“Saat karhutla dan banjir, perempuan yang paling pusing memikirkan bagaimana mendapatkan air bersih untuk memasak, minum, dan sanitasi keluarga,” ungkap Eka, yang bertekad mengonsolidasikan warga guna menuntut infrastruktur penanggulangan banjir yang memperhitungkan kerentanan tanah gambut.
Sementara itu, bagi Fatimah (27), anggota PPSW dari perbukitan Purwakarta, Jawa Barat, lokakarya tersebut memperluas pemahamannya tentang ancaman lingkungan yang sebelumnya ia kira terbatas pada tanah longsor. Kesaksian peserta dari berbagai daerah mendorongnya menggerakkan penanaman pohon untuk menjaga resapan air dan mencegah longsor.
Dari Kanem Telapak di Kepulauan Seram, Maluku, Angelin Melna (28) menceritakan bagaimana warganya menghadapi banjir saat musim hujan, ancaman gagal panen saat kemarau, serta alih fungsi lahan masyarakat adat. Dalam kesaksian di forum tersebut, terungkap pula dampak El Niño yang menghanguskan sekitar seribu pohon cokelat milik warga, ancaman penggusuran 84 rumah untuk proyek hilirisasi kelapa, hingga kriminalisasi warga di sembilan desa di dalam kawasan taman nasional. Bagi Angelin, pertemuan nasional itu memberinya jejaring gerakan yang saling menopang untuk memperjuangkan hak masyarakat adat dan perempuan pesisir.
Hentikan izin perusahaan
Rumusan deklarasi “Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim” diserahkan secara langsung kepada perwakilan Kementerian PPPA, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih menilai konsolidasi tersebut berhasil memetakan persoalan perempuan akar rumput yang selama ini luput dari kebijakan. Menurut dia, peta kerentanan itu harus menjadi dasar penanganan negara, termasuk penertiban dan penghentian izin perusahaan yang merampas ruang hidup serta memiskinkan perempuan.
Sekretaris Jenderal KPI Lisarti mengingatkan bahwa perempuan menanggung beban dampak perubahan iklim secara berlapis. Meski organisasi perempuan selama ini telah aktif merespons persoalan pangan, air bersih, kesehatan, dan perlindungan sosial, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Karena itu, ia menekankan pentingnya menyiapkan kepemimpinan perempuan muda untuk menjalankan mitigasi dan adaptasi sekaligus memperjuangkan keadilan gender.
Senada dengan itu, Sekretaris Umum HWDI Mahretta Maha mengingatkan bahwa penyandang disabilitas kerap terabaikan dalam proses evakuasi, pengungsian, maupun layanan kesehatan. Ia meminta pemerintah meninggalkan pendekatan berbasis belas kasihan serta menjamin akses informasi dan keterlibatan kelompok disabilitas dalam perumusan kebijakan.
“Inklusi sejati bukan sekadar pemenuhan kuota kehadiran, melainkan pengintegrasian gagasan dan pemetaan kebutuhan disabilitas ke dalam perencanaan tata ruang serta mitigasi bencana,” tegas Mahretta.
Menanggapi berbagai desakan tersebut, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPPA Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati berjanji meneruskan aspirasi peserta kepada pimpinan, kementerian terkait, serta mendorongnya ke ajang Musyawarah Ibu Bangsa bersama para legislator perempuan. Kementerian PPPA juga mengagendakan dialog tingkat tinggi pada akhir November atau awal Desember 2026 guna membentuk kelompok kerja lintas sektor yang mempercepat pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim.
Dukungan tindak lanjut juga disampaikan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Penerapan Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Anny Meilani yang memastikan dokumen rinci deklarasi akan dibahas bersama jajaran eselon satu dan dilaporkan kepada pimpinan kementerian. Adapun perwakilan Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Heny Puspita Affan berkomitmen memperluas keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim). Bagi perempuan akar rumput, seluruh komitmen tersebut dinantikan wujud nyatanya karena krisis iklim menyangkut pemenuhan air bersih, keberlanjutan penghidupan, keselamatan keluarga, dan perlindungan tanah kelahiran. By Mukroni

