Daya Beli Tertekan Inflasi Pangan, Pedagang Pasar Berhati-hati Tambah Pasokan
Jakarta, Kowantaranews.com — Suasana di sejumlah pasar tradisional belakangan ini tampak lebih lengang dari biasanya. Deretan lapak sayur-mayur dan sembilan bahan pokok (sembako) tidak lagi dipadati transaksi riuh seperti beberapa bulan sebelumnya. Lonjakan harga sejumlah komoditas pangan pokok, terutama cabai dan beras, mulai menekan daya beli masyarakat secara luas. Imbasnya, para pedagang eceran memilih bersikap ekstra hati-hati dan membatasi volume pasokan barang dagangan mereka demi menghindari risiko kerugian akibat barang membusuk atau modal yang mandek di meja dagang.
Bagi pedagang kecil, situasi ini menghadirkan dilema yang rumit. Mengisi lapak dengan persediaan penuh memerlukan modal yang kian besar seiring mahalnya harga di tingkat tengkulak dan distributor. Namun, di sisi lain, pengunjung pasar kian menahan pengeluaran mereka. Kelesuan transaksi ini menjadi cerminan nyata bahwa kondisi ekonomi di tingkat akar rumput tidak dibaca melalui grafik statistik, melainkan dirasakan langsung saat harga kebutuhan dapur melonjak dan uang belanja semakin cepat terkuras habis.
Sinyal Bahaya Daya Beli: Saat Upah Minimum Tertinggal dari Sepotong Ayam
Kondisi tersebut diperparah oleh adanya ketimpangan inflasi antardaerah di Indonesia. Secara nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada September 2026 berada pada tingkat yang relatif terkendali di angka 3,28 persen. Akan tetapi, angka agregat tersebut menyamarkan disparitas harga yang tajam di tingkat daerah. Di Sulawesi Utara, misalnya, tekanan harga pangan mendorong laju inflasi menembus 7,59 persen, menjadi yang tertinggi di seluruh Indonesia. Bagi keluarga yang mengandalkan upah harian atau bulanan pas-pasan, kenaikan harga bahan pokok memaksa mereka merombak prioritas pengeluaran. Kebutuhan makan tidak mungkin dihentikan, sehingga alokasi untuk perbaikan rumah, pembelian pakaian baru, hingga biaya kursus anak terpaksa dipangkas atau ditunda.
Menit Kerja untuk Seporsi Ayam Goreng Ungkap Ketimpangan Daya Beli di 34 Kota
Fenomena kehati-hatian konsumen dan pedagang ini sejalan dengan kerangka pemikiran peraih Nobel Ekonomi 2026, Robert E. Hall dan Michael Woodford, yang menekankan pentingnya fondasi mikroekonomi dalam stabilisasi ekonomi makro. Melalui kajian perilaku konsumsinya, Hall menjelaskan bahwa keputusan belanja seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh pendapatan yang ada di dompet hari ini, melainkan sangat dipengaruhi oleh rasa yakin atau kekhawatiran mereka terhadap kondisi di masa depan.
Ketika masyarakat mulai cemas bahwa harga pangan akan terus merangkak naik atau khawatir terhadap stabilitas pendapatan di masa depan, mereka secara rasional akan membatasi belanja sekunder. Sikap berhemat yang dilakukan secara bersamaan oleh jutaan rumah tangga inilah yang kemudian menciptakan efek domino ke sektor riil: penjualan di pasar menurun, toko-toko sepi, omzet pedagang susut, dan pelaku usaha enggan merekrut tenaga kerja baru. Selain itu, bagi kelompok rumah tangga rentan yang hidup pas-pasan (hand-to-mouth), ketiadaan tabungan membuat lonjakan harga pangan langsung memukul ketahanan pangan mereka secara langsung.
Stimulus Rp 26,34 Triliun Digelontorkan, Ekonom Menilai Belum Sentuh Akar Masalah Pelemahan Daya Beli
Michael Woodford, dalam teorinya mengenai kebijakan moneter, mengingatkan bahwa bank sentral dan pemerintah harus cermat membedakan antara guncangan permintaan (demand shock) dan guncangan penawaran (supply shock). Gejolak harga cabai, bawang, dan komoditas pangan lainnya di Indonesia umumnya berakar dari masalah sisi pasokan, seperti gagal panen akibat faktor cuaca atau hambatan pada jalur transportasi dan logistik antarpulau. Dalam konteks ini, instrumen suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) memang berfungsi menjaga stabilitas ekspektasi inflasi, tetapi kebijakan moneter tidak bisa menyelesaikan kelangkaan pasokan fisik di pasar.
Oleh sebab itu, pemulihan daya beli masyarakat dan gairah transaksi pasar membutuhkan intervensi struktural yang nyata dari pemerintah. Pembenahan infrastruktur logistik, kelancaran distribusi pangan antarwilayah, serta jaminan ketersediaan sarana produksi bagi petani lokal menjadi langkah mendesak yang tidak bisa ditawar lagi. Pada saat yang sama, stimulus fiskal dan bantuan sosial tunai harus dialokasikan secara presisi kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang paling sensitif terhadap tekanan harga.
Optimalisasi program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), juga diharapkan menjadi katalis perputaran ekonomi lokal jika bahan baku dipasok langsung dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM setempat. Demikian pula pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang menuntut tata kelola bersih dan transparan agar menghasilkan dampak riil bagi penciptaan lapangan kerja. Pada akhirnya, perputaran roda ekonomi sangat bertumpu pada kepercayaan masyarakat bahwa kebutuhan hidup esok hari tetap terjangkau dan masa depan ekonomi mereka tetap terjamin.
