Jakarta, Kowantaranews.com – Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengumumkan paket stimulus ekonomi jumbo senilai Rp 26,34 triliun yang akan digelontorkan pada semester II-2026. Langkah agresif ini diambil sebagai tameng untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, mendorong perputaran uang, dan melindungi daya beli masyarakat di tengah rentetan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Meskipun niat pemerintah disambut baik, sejumlah ekonom memberikan catatan kritis. Mereka menilai bahwa kebijakan ini masih bersifat layaknya “obat pereda gejala” semata dan belum benar-benar menyentuh akar masalah struktural, terutama yang berkaitan dengan anjloknya daya beli kelas menengah dan minimnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci bahwa dari total Rp 26,34 triliun tersebut, porsi anggaran terbesar yakni Rp 18,04 triliun dialokasikan khusus untuk program bantuan pangan. Bantuan ini mencakup pembagian beras 10 kg selama tiga bulan berturut-turut untuk 33,24 juta penerima manfaat, serta subsidi harga kedelai bagi para perajin tahu dan tempe di tanah air. Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp 6,26 triliun untuk program pemagangan dan pelatihan vokasi yang menargetkan ratusan ribu angkatan kerja, serta Rp 2,04 triliun untuk insentif transportasi seperti diskon tiket kereta, kapal Pelni, dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat rute domestik kelas ekonomi.
Merespons komposisi paket tersebut, Yusuf Rendy Manilet selaku ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menyatakan skeptisisme yang mendalam terhadap efektivitasnya dalam mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga. Menurutnya, program-program dan instrumen yang memiliki dampak instan dan langsung terhadap daya beli pekerja, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), diskon tarif jalan tol, maupun pemotongan tarif listrik yang terbukti sangat efektif di masa lalu, justru tidak kembali dilanjutkan di dalam paket stimulus terbaru ini. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan insentif pajak royalti bagi penulis sebesar 1,5 persen dan pembebasan bea masuk LPG serta bahan baku plastik. Yusuf menilai bahwa insentif tersebut jauh lebih menguntungkan sektor industri skala besar dibandingkan meringankan beban pengeluaran harian rumah tangga secara langsung.
Kritik senada juga diungkapkan oleh ekonom dari LPEM FEB UI, Teuku Riefky. Ia menilai kelanjutan program bantuan pangan berupa beras memang baik, tetapi langkah tersebut akan jauh lebih berdampak pada pergerakan ekonomi akar rumput jika diberikan langsung dalam bentuk uang tunai (cash). Lebih lanjut, Riefky secara tajam menyoroti bahwa berbagai insentif yang ada sama sekali belum menjawab jeritan kebutuhan riil kelompok masyarakat kelas menengah yang saat ini tengah terhimpit. Isu utama di masyarakat saat ini adalah menurunnya daya beli secara riil dan sangat sulitnya mendapatkan lapangan kerja yang layak dan berkualitas. Riefky menyarankan agar pemerintah mulai merancang program bantuan sosial (bansos) yang didesain khusus untuk kelas menengah dan secara paralel terus melakukan perbaikan iklim investasi.
Gelap di Pusat Ekonomi: Laba UMKM Terjun Bebas 50 Persen akibat Pemadaman Listrik Jawa
Kekhawatiran para ekonom mengenai nasib dan penurunan daya beli kelas menengah ini sangat beralasan dan sejalan dengan data riil. Berdasarkan laporan riset terbaru dari Mandiri Institute yang bertajuk ‘Demographic Insights: Dinamika Kelas Menengah di 2025’, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia dilaporkan terus mengalami penyusutan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, populasi kelas menengah di Tanah Air tercatat berada di angka 47,9 juta jiwa, namun secara drastis menyusut sebanyak 1,2 juta jiwa menjadi hanya tersisa 46,7 juta jiwa pada akhir tahun 2025. Tekanan ekonomi yang terjadi belakangan ini tidak hanya dipicu oleh tingginya laju inflasi harga kebutuhan pokok, tetapi juga sudah mulai memukul dan menggerus sisi pendapatan di pasar kerja. Akibatnya, porsi pendapatan rumah tangga yang biasanya dapat disisihkan untuk menabung kian mengecil dan terkuras habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Guna menambal celah kebijakan ini, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, turut memberikan saran agar paket stimulus memiliki daya tahan jangka panjang. Ia mendorong agar pemerintah tidak hanya terfokus memberikan bantuan dari sisi permintaan (demand side), tetapi juga wajib meracik ulang kebijakan stimulus dari sisi pasokan (supply side). Kebijakan sisi pasokan yang ia maksud menitikberatkan pada dorongan penciptaan lapangan kerja padat karya tunai dan optimalisasi program magang nasional yang digaji secara penuh oleh pemerintah. Langkah ini diyakini memiliki efek ganda yang luar biasa, yakni memberi peserta pemasukan untuk menopang daya beli, seraya meningkatkan pengalaman dan kompetensi mereka di dunia kerja.
Pemerintah sendiri menyadari fenomena tekanan ekonomi ini. Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menegaskan bahwa pemerintah melalui berbagai ruang fiskal terus berupaya maksimal untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik. Kebijakan ini diharapkan mampu menahan warga kelas menengah agar tidak jatuh dan turun kasta menjadi aspiring middle class atau masyarakat rentan miskin. Melalui paket stimulus Rp 26,34 triliun ini, pemerintah sangat berharap aktivitas mobilitas, konsumsi rumah tangga, dan kapasitas SDM dapat terus dijaga dari berbagai ancaman, meskipun pengamat menilai masih diperlukan reformasi kebijakan yang jauh lebih mendalam dan struktural ke depannya. By Mukroni
- Berita Terkait :
Gelap di Pusat Ekonomi: Laba UMKM Terjun Bebas 50 Persen akibat Pemadaman Listrik Jawa
LPG Meroket dan Minyak Tanah Langka, Warga Kupang Terpaksa Kembali ke Kayu Bakar
Fenomena Shrinkflation di Warteg Bantah Klaim Pemerintah Soal Fondasi Ekonomi RI yang Kuat
Peringatan Bank Dunia: Ruang Fiskal Menyempit dan Ancaman Mandeknya Ekspansi Kelas Menengah RI
Rupiah Melemah dan IHSG Anjlok, DPR Kumpulkan Menkeu dan Gubernur BI Susun Strategi Darurat
Rupiah Tembus Rp 18.000 dan IHSG Ambles 4,2%, Istana Tegaskan Menkeu Purbaya Tidak Mundur
PP No. 20 Tahun 2026 Terbit: CV dan PT Resmi Tak Lagi Bisa Nikmati PPh Final UMKM 0,5 Persen
Rupiah Terdepresiasi hingga Rp17.700-an, Tekanan Inflasi Pangan Mulai Menggerus Meja Makan Warga
Lampaui Ekspektasi, Ekonomi RI Tumbuh Solid 5,61% di Tengah Gejolak Geopolitik Global
Defisit Ganda Menghantui Indonesia: Proyeksi Transaksi Berjalan Melebar ke 1,6 Persen pada 2026
Menko Airlangga Optimistis Ekonomi Kuartal I-2026 Tumbuh Solid di Atas 5,5 Persen
BRIN Ungkap Potensi Ikan Gabus sebagai Superfood Lokal dan Pangan Fungsional
“May Day Strong”: Kebangkitan Kelas Pekerja Amerika Melawan Kebijakan Donald Trump
Pemerintah Pangkas Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0 Persen untuk Jaga Daya Saing Industri
Panas Ekstrem: Pengganda Risiko Utama yang Mengancam Ketahanan Pangan Dunia
Paradoks Bio-Kedaulatan: Dilema Ketahanan Energi dan Ancaman Krisis Pangan Indonesia
Ancaman Ganda di Lumbung Pangan: Geopolitik Timur Tengah dan ‘El Niño Godzilla’ 2026
BGN Tegaskan Makan Bergizi Gratis Bukan Proyek Bisnis: Fokus Cerdaskan Anak, Bukan Pamer Pendapatan
Swasembada di Tengah Krisis: Strategi Indonesia Menghadapi ‘Dosa Ekologis’ dan Gejolak Pangan Global
Misteri Kematian Jurnalis Prancis Pro-Palestina Marine Vlahovic saat Investigasi Genosida Gaza
Indonesia Bakal Jadi Negara Pertama yang Kirim Pasukan Asing ke Gaza dalam Misi ISF
497 Serangan Israel Pasca-Gencatan Senjata, PBB Bentuk Pasukan Stabilisasi Internasional
Israel Veto Indonesia-Turki, Pasukan Perdamaian PBB untuk Gaza Terancam Batal
Kesepakatan Perdamaian Gaza Tahap Pertama: Langkah Awal Menuju Gencatan Senjata
Trump vs. Thunberg: Pertukaran Sindiran Terkait Insiden Flotilla Gaza
Kronologi Diplomasi Gaza: Negosiasi Perdamaian 5-6 Oktober 2025 di Mesir
Hamas di Persimpangan: Terima Proposal Damai Trump atau Hadapi Dukungan AS untuk Serangan Israel
Pencegatan Global Sumud Flotilla dan Deportasi Greta Thunberg: Krisis Kemanusiaan Gaza Memanas
Tsunami Politik Barat: Dari Benteng Israel ke Pelukan Palestina
Guncangan Diplomatik: Inggris, Australia, Kanada Akui Palestina, Israel Murka!
Hannah Einbinder Memisahkan Identitas Yahudi dari Negara Israel dalam Pidato Emmy: ‘Free Palestine’
AS vs PBB: Larangan Visa Palestina Picu Pemindahan Sidang ke Jenewa
Mustafa Bargouti Peringatkan Indonesia: Menerima Pengungsi Palestina adalah Tipu Daya Israel
Kelaparan Gaza: Bencana Akibat Pendudukan Israel atau Diamnya Barat?
Krisis Kemanusiaan di Gaza: Kondisi Terkini dan Langkah Menuju Perdamaian
Pembantaian Tengah Malam-Sahur: Israel Hancurkan Gaza, Darah Anak-Anak Banjiri Jalanan!
DRAMA GAZA: TRUMP BERBALIK ARAH – DARI ANCAMAN PENGUSIRAN HINGGA DIPLOMASI YANG TAK PASTI
Gaza di Ambang Bencana: Kelaparan Massal Mengintai Akibat Blokade Israel yang Kejam
Dibungkam! Aktivis Cerdas Columbia Diculik dalam Serangan terhadap Demokrasi
Mantan Jurnalis BBC Jadi Finalis Miss Universe Great Britain untuk Advokasi Gaza
Liga Arab Dukung Rencana Rekonstruksi Gaza oleh Mesir, Tantang Proposal Trump
Gencatan Senjata Hancur, Gaza Menjerit dalam Lorong Kegelapan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Solusi Nutrisi dan Kebersamaan di Sekolah
Liang Wenfeng: Jenius AI China yang Mengguncang Dunia dan Mengancam Hegemoni Teknologi AS
DOSA DAN BANJIR DAHSYAT: KETIKA NEGERI MAKMUR TENGGELAM DAN HUTAN MANGROVE BANGKIT!
Mangrove, Benteng Gaib Penahan Tsunami dan Penyelamat Umat Manusia
MANGROVE: POHON SAKTI PENJAGA BUMI DARI AMUKAN LAUTAN!