Jakarta, Kowantaranews.com — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya di Nganjuk, Jawa Timur, baru-baru ini memicu gelombang diskusi hangat di ruang publik. Saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih, Presiden melontarkan narasi optimistis bahwa gejolak nilai tukar global tidak akan memengaruhi kehidupan masyarakat di perdesaan karena aktivitas ekonomi sehari-hari mereka tidak menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). “Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa tidak pakai dolar,” ujar Presiden kala itu.
Langkah komunikasi politik ini dinilai oleh sejumlah pihak bertujuan untuk menjaga ketenangan psikologis masyarakat dan meredam kepanikan pasar di tengah situasi moneter yang menantang. Namun, para ekonom memberikan catatan kritis yang tajam: realitas makroekonomi di lapangan tidak sesederhana itu. Pelemahan nilai tukar rupiah yang terus tertekan hingga menyentuh kisaran Rp17.600 hingga Rp17.614 per dolar AS justru mengirimkan dampak nyata yang menjalar langsung hingga ke tingkat perdesaan.
Jalur Transmisi Kurs ke Jantung Desa
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan bahwa klaim tersebut mengabaikan fakta seberapa dalam urat nadi perekonomian perdesaan telah terintegrasi dalam rantai pasok global yang dikunci oleh dolar AS. Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 yang cukup impresif sebesar 5,61 persen, sektor keuangan domestik justru mengalami tekanan berat dengan koreksi IHSG mencapai 19,55 persen secara year-to-date. Menurut Achmad, tidak ada satu jengkal pun wilayah perdesaan di Indonesia yang benar-benar kebal dari hantaman depresiasi kurs ini.
Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafni, menambahkan bahwa pelemahan rupiah bertindak bak “pajak tersembunyi” (invisible tax) bagi masyarakat desa melalui tiga saluran utama.
- Pertama, melalui input pertanian yang menjadi tumpuan hidup warga desa. Bahan baku pupuk non-subsidi, pestisida, benih unggul, hingga obat-obatan ternak sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Ketika rupiah melemah, biaya penebusan bahan baku impor ini melonjak, menekan margin keuntungan para petani kecil secara signifikan.
- Kedua, tekanan pada sektor energi dan logistik. Sebagai negara pengimpor bersih minyak (net oil importer), depresiasi rupiah memperberat biaya impor bahan bakar minyak (BBM) bagi Pertamina, terlebih di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang sempat menyentuh US$111 per barel. Imbasnya, kenaikan ongkos logistik pengiriman barang dari kota ke desa langsung mengerek naik harga barang kebutuhan pokok yang dijual di warung-warung desa (kios). Hal serupa dirasakan oleh nelayan di wilayah pesisir yang tertekan oleh mahalnya harga solar dan suku cadang mesin kapal impor.
Paradoks Tempe dan Ketergantungan Impor Kedelai
Saluran ketiga yang paling langsung dirasakan di meja makan masyarakat desa adalah inflasi pangan impor (imported food inflation). Kedelai, bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe yang menjadi sumber protein harian termurah masyarakat perdesaan, adalah contoh nyata dari kerentanan ini. Kebutuhan kedelai nasional tahun 2026 diproyeksikan mencapai 2,7 juta ton, namun sekitar 95 persen atau 2,6 juta ton di antaranya harus diimpor dari luar negeri, utamanya dari Amerika Serikat.
Meskipun pasar kedelai global pada periode 2025/2026 sedang mengalami kondisi pasokan melimpah dengan penurunan harga rata-rata AS hingga US$10,20 per bushel, para perajin tahu dan tempe dalam negeri tidak bisa menikmati penurunan tersebut karena tergerus oleh pelemahan nilai rupiah. Harga kedelai eceran di tingkat domestik tetap tertahan tinggi di kisaran Rp13.300 hingga Rp15.100 per kilogram sepanjang periode dua tahun terakhir.
Ironisnya, Kabupaten Nganjuk—tempat Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya—merupakan daerah dengan tingkat konsumsi tempe per kapita tertinggi di Indonesia menurut data BPS, yakni mencapai 0,288 kg per minggu, jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 0,102 kg per minggu. Akibatnya, kenaikan harga kedelai impor akibat penguatan dolar AS langsung dirasakan oleh dapur rumah tangga warga desa di Nganjuk dalam bentuk harga tahu-tempe yang lebih mahal atau ukuran produk yang kian menyusut (shrinkflation).
Respons Kebijakan dan Langkah Menuju Swasembada
Dinamika nilai tukar ini secara langsung memengaruhi fluktuasi inflasi domestik. BPS mencatat laju inflasi tahunan sempat melonjak hingga 4,76 persen pada Februari 2026 yang didorong oleh gejolak harga pangan (volatile food). Meskipun pada April 2026 laju inflasi tahunan melandai ke level 2,42 persen seiring masuknya musim panen raya, kelompok makanan tetap menjadi penyumbang andil terbesar. Kondisi ini sangat menekan masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan yang mengalokasikan hingga 50-60 persen pengeluarannya hanya untuk konsumsi pangan pokok.
Untuk meredam gejolak harga jangka pendek, Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mengawal ketat Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai impor maksimal Rp12.000 per kg di tingkat pengrajin, dibarengi dengan program fasilitasi distribusi pangan dan pengadaan cadangan pangan oleh Perum Bulog.
Rupiah Terdepresiasi hingga Rp17.700-an, Tekanan Inflasi Pangan Mulai Menggerus Meja Makan Warga
Sebagai solusi jangka panjang, Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman tengah merancang kebangkitan kedelai nasional yang dimulai dari daerah-daerah produktif seperti Nganjuk. Pemerintah berkomitmen mempercepat swasembada dengan mengusulkan regulasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kedelai di kisaran Rp13.500 per kg agar petani lokal mendapatkan margin keuntungan yang layak dan kembali tertarik menanam kedelai dibandingkan beralih ke komoditas lain.
Pada akhirnya, krisis nilai tukar saat ini memberikan pelajaran berharga bahwa ekonomi global dan domestik saling berkelindan erat. Komunikasi publik yang membangun optimisme memang diperlukan, namun kebijakan yang jujur, konsisten, serta berpihak pada penguatan produksi pangan dalam negeri adalah tameng utama yang sesungguhnya untuk melindungi masyarakat perdesaan dari badai ekonomi global. By Mukroni
- Berita Terkait :
Rupiah Terdepresiasi hingga Rp17.700-an, Tekanan Inflasi Pangan Mulai Menggerus Meja Makan Warga
Lampaui Ekspektasi, Ekonomi RI Tumbuh Solid 5,61% di Tengah Gejolak Geopolitik Global
Defisit Ganda Menghantui Indonesia: Proyeksi Transaksi Berjalan Melebar ke 1,6 Persen pada 2026
Menko Airlangga Optimistis Ekonomi Kuartal I-2026 Tumbuh Solid di Atas 5,5 Persen
BRIN Ungkap Potensi Ikan Gabus sebagai Superfood Lokal dan Pangan Fungsional
“May Day Strong”: Kebangkitan Kelas Pekerja Amerika Melawan Kebijakan Donald Trump
Pemerintah Pangkas Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0 Persen untuk Jaga Daya Saing Industri
Panas Ekstrem: Pengganda Risiko Utama yang Mengancam Ketahanan Pangan Dunia
Paradoks Bio-Kedaulatan: Dilema Ketahanan Energi dan Ancaman Krisis Pangan Indonesia
Ancaman Ganda di Lumbung Pangan: Geopolitik Timur Tengah dan ‘El Niño Godzilla’ 2026
BGN Tegaskan Makan Bergizi Gratis Bukan Proyek Bisnis: Fokus Cerdaskan Anak, Bukan Pamer Pendapatan
Swasembada di Tengah Krisis: Strategi Indonesia Menghadapi ‘Dosa Ekologis’ dan Gejolak Pangan Global
Misteri Kematian Jurnalis Prancis Pro-Palestina Marine Vlahovic saat Investigasi Genosida Gaza
Indonesia Bakal Jadi Negara Pertama yang Kirim Pasukan Asing ke Gaza dalam Misi ISF
497 Serangan Israel Pasca-Gencatan Senjata, PBB Bentuk Pasukan Stabilisasi Internasional
Israel Veto Indonesia-Turki, Pasukan Perdamaian PBB untuk Gaza Terancam Batal
Kesepakatan Perdamaian Gaza Tahap Pertama: Langkah Awal Menuju Gencatan Senjata
Trump vs. Thunberg: Pertukaran Sindiran Terkait Insiden Flotilla Gaza
Kronologi Diplomasi Gaza: Negosiasi Perdamaian 5-6 Oktober 2025 di Mesir
Hamas di Persimpangan: Terima Proposal Damai Trump atau Hadapi Dukungan AS untuk Serangan Israel
Pencegatan Global Sumud Flotilla dan Deportasi Greta Thunberg: Krisis Kemanusiaan Gaza Memanas
Tsunami Politik Barat: Dari Benteng Israel ke Pelukan Palestina
Guncangan Diplomatik: Inggris, Australia, Kanada Akui Palestina, Israel Murka!
Hannah Einbinder Memisahkan Identitas Yahudi dari Negara Israel dalam Pidato Emmy: ‘Free Palestine’
AS vs PBB: Larangan Visa Palestina Picu Pemindahan Sidang ke Jenewa
Mustafa Bargouti Peringatkan Indonesia: Menerima Pengungsi Palestina adalah Tipu Daya Israel
Kelaparan Gaza: Bencana Akibat Pendudukan Israel atau Diamnya Barat?
Krisis Kemanusiaan di Gaza: Kondisi Terkini dan Langkah Menuju Perdamaian
Pembantaian Tengah Malam-Sahur: Israel Hancurkan Gaza, Darah Anak-Anak Banjiri Jalanan!
DRAMA GAZA: TRUMP BERBALIK ARAH – DARI ANCAMAN PENGUSIRAN HINGGA DIPLOMASI YANG TAK PASTI
Gaza di Ambang Bencana: Kelaparan Massal Mengintai Akibat Blokade Israel yang Kejam
Dibungkam! Aktivis Cerdas Columbia Diculik dalam Serangan terhadap Demokrasi
Mantan Jurnalis BBC Jadi Finalis Miss Universe Great Britain untuk Advokasi Gaza
Liga Arab Dukung Rencana Rekonstruksi Gaza oleh Mesir, Tantang Proposal Trump
Gencatan Senjata Hancur, Gaza Menjerit dalam Lorong Kegelapan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Solusi Nutrisi dan Kebersamaan di Sekolah
Liang Wenfeng: Jenius AI China yang Mengguncang Dunia dan Mengancam Hegemoni Teknologi AS
DOSA DAN BANJIR DAHSYAT: KETIKA NEGERI MAKMUR TENGGELAM DAN HUTAN MANGROVE BANGKIT!
Mangrove, Benteng Gaib Penahan Tsunami dan Penyelamat Umat Manusia
MANGROVE: POHON SAKTI PENJAGA BUMI DARI AMUKAN LAUTAN!