BI Rate Naik Jadi 6%, Rupiah Justru Melemah ke Rp 18.269 dan IHSG Turun ke 5.194
JAKARTA — Langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00% belum mampu membalikkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar saham domestik secara langsung. Pada perdagangan Kamis (19/11/2026), sehari setelah pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) justru melemah Rp 17 atau 0,09% ke level Rp 18.269 per dolar Amerika Serikat (AS).
Tekanan serupa juga terlihat di pasar spot dan bursa saham. Kurs rupiah di pasar spot pada Kamis sore ditutup terkoreksi Rp 22 atau 0,12% menjadi Rp 18.254 per dolar AS. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 53,74 poin atau 1,02% ke posisi 5.194,14.
Padahal, sesaat setelah pengumuman kenaikan suku bunga pada Rabu (18/11/2026), rupiah sempat bergerak menguat hingga menyentuh Rp 18.202 per dolar AS dan ditutup di pasar spot pada level Rp 18.220 per dolar AS. Selain menaikkan BI Rate ke 6,00%, RDG BI periode 17–18 November 2026 juga memutuskan menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25% serta Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%.
Baca Juga : Dari Piring Warung ke Gunung Sampah: Pemborosan Pangan Gerus Ratusan Triliun Rupiah per Tahun
Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga yang menjadi pengetatan ketiga sepanjang 2026 ini bersifat pre-emptive. Kebijakan tersebut ditempuh untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah eskalasi tekanan eksternal, menjaga inflasi tahun 2026–2027 tetap berada dalam sasaran 2,5% plus minus 1%, serta mengantisipasi potensi kenaikan suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), pada Desember mendatang. Meski demikian, secara kumulatif sejak 2 Januari hingga 19 November 2026, rupiah tercatat masih terdepresiasi sebesar 9,23%.
Berbalik melemahnya rupiah pada Kamis dipicu oleh sentimen eksternal usai dirilisnya risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) periode 27–28 Oktober 2026. Risalah tersebut memancarkan sinyal hawkish karena hampir seluruh pejabat The Fed menilai pengetatan suku bunga lanjutan masih diperlukan untuk mengendalikan inflasi, bahkan keputusan menahan bunga di kisaran 3,75%–4,00% pada Oktober disebut sebagai pilihan yang sangat tipis (close call). Sinyal itu mendorong pasar uang mematok probabilitas 92% untuk kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 bps pada rapat FOMC 8–9 Desember 2026, sekaligus menjaga indeks dolar AS (DXY) di level kuat 103,75 dan imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) 10 tahun di kisaran 5,06%.
Dari sisi geopolitik dan neraca perdagangan, ketegangan yang masih membayangi Timur Tengah serta kebutuhan dolar AS oleh importir bahan bakar minyak (BBM) turut menahan ruang penguatan rupiah, meskipun harga minyak mentah Brent tercatat bergerak di kisaran US$ 91,95 hingga US$ 93,19 per barel.
Menanggapi kondisi tersebut, Chief Economist Bank Permata Josua Pardede menilai pelemahan rupiah pascakenaikan BI Rate menunjukkan bahwa pelaku pasar masih melihat risiko yang tinggi terhadap mata uang Garuda, bukan berarti langkah BI gagal. Menurutnya, kenaikan suku bunga acuan saat ini lebih berfungsi menahan laju depresiasi dan menjaga ekspektasi pasar dibandingkan membalikkan arah rupiah secara instan. Chief Economist Bank BCA David Sumual turut menyoroti dominasi volatilitas global dari arah suku bunga The Fed dan situasi Timur Tengah, sementara Chief Economist & Head of Research PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto menilai instrumen suku bunga memiliki keterbatasan untuk mengatasi seluruh tekanan neraca pembayaran dan persepsi risiko pasar modal.
Di lantai bursa, koreksi IHSG ke level 5.194,14 memperpanjang tren penurunan selama empat hari perdagangan berturut-turut, disertai aksi jual bersih (net sell) investor asing sebesar Rp 563,56 miliar di seluruh pasar. Sebanyak 474 saham berakhir melemah dan 10 dari 11 indeks sektoral terbenam di zona merah, dengan pelemahan terdalam dicatat sektor bahan baku (-2,31%) dan infrastruktur (-2,18%), sedangkan hanya sektor transportasi yang menguat (+0,39%).
Analis investasi Starinvestama Martin Aditya berpandangan bahwa pelemahan IHSG lebih banyak didorong oleh ketidakpastian status Indonesia dalam tinjauan Morgan Stanley Capital International (MSCI) dibandingkan kebijakan BI Rate. Sejak 15 Oktober 2026, MSCI membuka konsultasi publik hingga 30 April 2027 terkait usulan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market apabila perbaikan transparansi kepemilikan saham dan tata kelola pasar modal dinilai belum memadai sebelum keputusan final paling lambat 30 Juni 2027. Sementara itu, Head of Research KB Valbury Sekuritas Fikri Permana menekankan bahwa dampak kenaikan suku bunga terhadap saham tidak dapat disamaratakan karena sangat bergantung pada karakteristik tiap sektor.
Untuk menjaga agar kenaikan BI Rate tidak membebani penyaluran kredit ke sektor riil, BI menggulirkan bauran kebijakan makroprudensial yang longgar. Langkah tersebut meliputi penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 2 poin persentase serta penyaluran insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang hingga pekan pertama November 2026 telah mencapai Rp 466,2 triliun. BI juga memperbesar insentif transaksi lindung nilai Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan memperluas skema Local Currency Transaction (LCT) yang volumenya mencapai sekitar US$ 55 miliar untuk memperkuat pasokan likuiditas valas domestik.
Ke depan, Gubernur BI menegaskan arah kebijakan suku bunga pada Desember 2026 akan bersifat data dependent. Analis Doo Financial Futures Lukman Leong memproyeksikan rupiah bergerak konsolidatif di rentang Rp 18.200 hingga Rp 18.300 per dolar AS menjelang akhir pekan (20/11) sembari menanti rilis data Neraca Transaksi Berjalan Triwulan III 2026. Dalam jangka menengah, Josua Pardede memandang BI berpotensi mempertahankan suku bunga di 6,00% hingga akhir 2026, namun tetap membuka risiko kenaikan menuju 6,50% pada 2027 jika The Fed kembali mengetatkan kebijakan moneter. Ia memperkirakan rupiah berisiko melemah ke Rp 18.340 per dolar AS pada akhir 2026 dan menuju Rp 19.318 pada akhir 2027 apabila tekanan eksternal berlanjut.
Oleh karena itu, koordinasi erat antara BI, pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai mendesak agar stabilisasi nilai tukar tidak bertumpu semata pada kenaikan suku bunga yang berisiko mendongkrak biaya dana dan menahan investasi. Dukungan kebijakan fiskal untuk mengendalikan defisit di tengah kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi energi 2026 menjadi Rp 500 triliun, penguatan neraca transaksi berjalan, serta percepatan reformasi transparansi pasar modal guna menjawab evaluasi MSCI menjadi kunci pemulihan kepercayaan investor.By Mukroni

