Pelaku Beras Oplosan Subversi Ekonomi: Pengkhianatan Mutu yang Guncang Ketahanan Pangan!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Skandal beras oplosan kembali mengguncang Indonesia setelah Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan Polri mengungkap 212 merek beras yang melanggar standar mutu, takaran, dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Praktik ini bukan sekadar pelanggaran, melainkan tindakan subversi ekonomi yang melemahkan ketahanan pangan nasional, merugikan konsumen hingga Rp99 triliun per tahun dan mengancam kepercayaan publik terhadap tata niaga pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kasus ini sebagai “kejahatan ekonomi luar biasa” yang bahkan melibatkan jaringan mafia pangan.

Beras oplosan, yang mencakup pencampuran beras subsidi (SPHP) dengan beras nonsubsidi untuk dijual sebagai premium, telah merugikan negara hingga Rp2 triliun setiap tahun. Investigasi Kementan pada 6-23 Juni 2025 terhadap 268 sampel beras dari 10 provinsi penghasil utama menunjukkan fakta mencengangkan: 85,56% beras premium dan 88,24% beras medium tidak memenuhi standar mutu SNI. Selain itu, 59,78% beras premium dijual di atas HET, dan 21,66% memiliki berat lebih rendah dari yang tertera di kemasan. Praktik ini tidak hanya menipu konsumen, tetapi juga menciderai petani yang berjuang menjaga kualitas gabah.

Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Prof. Hibnu Nugroho, menegaskan bahwa pengoplosan beras dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi di sektor pangan sekaligus pelanggaran perlindungan konsumen. “Ini menyangkut hidup orang banyak. Pengusutan harus tuntas, baik pelaku perorangan maupun korporasi,” ujarnya. Satgas Pangan Polri telah memeriksa 22 saksi dari enam perusahaan dan delapan pemilik merek, termasuk raksasa industri seperti Wilmar Group (merek Sovia, Fortune), PT Food Station Tjipinang Jaya (merek Setra Ramos, Beras Pulen Wangi), PT Belitang Panen Raya (Raja Platinum, Raja Ultima), dan PT Sentosa Utama Lestari (Ayana).

Praktik ini juga mengancam kesehatan konsumen. Beras oplosan berisiko terkontaminasi logam berat atau jamur, terutama jika beras rusak dipoles untuk tampak segar. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan perlunya penindakan tegas terhadap pelaku, sembari mendorong pelibatan masyarakat dan akademisi untuk memperkuat pengawasan. Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto menyebut praktik ini merusak semangat swasembada pangan, merugikan petani yang menjaga kualitas produksi.Pemerintah telah mengambil langkah tegas. Satgas Pangan Polri terus menyelidiki 25 pemilik merek lainnya, dan Kementan mendorong pengawasan berbasis teknologi, seperti barcode untuk pelacakan asal-usul beras. Amran menegaskan bahwa dengan stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton—tertinggi dalam 57 tahun—ini adalah momentum untuk membenahi tata niaga pangan.

Benarkah Rupiah Tertekan ? : BI Pangkas Suku Bunga, Trump Sulut Ketidakpastian Global!

Kasus ini menjadi alarm serius bagi sistem pangan nasional. Pengawasan lemah dan rendahnya integritas pelaku usaha memperparah situasi. Masyarakat diimbau waspada, memeriksa label kemasan, dan melaporkan kecurigaan ke otoritas. Kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen menjadi kunci untuk memastikan keadilan, kualitas, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. By Mukroni