Jakarta, Kowantaranews.com – Tahun 2026 menghadirkan anomali ekonomi yang membingungkan sekaligus mengkhawatirkan bagi para pengambil kebijakan dan pencari kerja di Indonesia. Di atas kertas, indikator makroekonomi menunjukkan sinyal positif dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga, namun realitas di lapangan memperlihatkan kerapuhan struktural yang mendalam. Fenomena “Jobless Boom”—sebuah kondisi di mana ekonomi tumbuh subur tanpa diikuti penyerapan tenaga kerja yang signifikan—kini bukan lagi sekadar prediksi teoretis, melainkan kenyataan pahit yang harus dihadapi.
Kondisi global memberikan latar belakang yang suram bagi situasi domestik. Di Amerika Serikat, istilah “Jobless Boom” telah menjadi narasi utama media ekonomi. Kepala Ekonom KPMG, Diane Swonk, menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi AS saat ini sangat dipengaruhi oleh investasi masif korporasi pada teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), bukan pada perekrutan manusia. Perusahaan-perusahaan besar yang mencatatkan rekor profitabilitas justru melakukan efisiensi dengan membekukan perekrutan dan membiarkan posisi kosong tidak terisi, sebuah strategi yang dikenal sebagai “efisiensi permanen”.
Indonesia tidak kebal terhadap tren ini, bahkan menghadapi paradoks yang lebih tajam di sektor manufaktur. Laporan S&P Global mencatat bahwa Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia mencapai level ekspansif 53,3 pada November 2025, angka tertinggi sejak Februari tahun yang sama. Secara teori, ekspansi pabrik seharusnya berbanding lurus dengan pembukaan lowongan kerja. Namun, data Kementerian Ketenagakerjaan justru menunjukkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar 32,1% pada paruh pertama tahun fiskal, dengan sektor manufaktur menyumbang lebih dari separuh angka kehilangan pekerjaan tersebut. Divergensi ini mengindikasikan bahwa peningkatan output produksi kini dicapai melalui otomatisasi mesin, bukan penambahan tenaga kerja manusia.
Di tengah ketidakpastian ini, kualitas kesejahteraan pekerja yang masih bertahan pun kian tergerus. Laporan terbaru Bank Dunia bertajuk “Indonesia Economic Prospects” edisi Desember 2025 mengungkap data yang mengejutkan: upah riil pekerja Indonesia mengalami penurunan rata-rata 1,1% per tahun selama periode 2018 hingga 2024. Yang paling terpukul adalah kelompok pekerja berketrampilan tinggi (high-skilled workers), yang mengalami penurunan upah riil paling tajam sebesar 2,3% per tahun. Penurunan ini memicu fenomena “hollowing out”, di mana porsi pekerjaan kelas menengah menyusut dan tenaga kerja terdorong ke sektor-sektor bernilai tambah rendah dengan gaji yang tidak memadai.
Merespons iklim kerja yang “dingin” ini, angkatan kerja muda Indonesia mulai mengadopsi perilaku defensif yang disebut sebagai “Job Hugging”. Berbeda dengan tren job hopping (lompat kerja) yang populer beberapa tahun lalu, pekerja kini memilih bertahan mati-matian di posisi mereka saat ini meskipun merasa jenuh atau gaji tidak naik. Riset dari Indeed Hiring Lab dan Glassdoor mengonfirmasi bahwa tingkat pengunduran diri sukarela telah menurun drastis karena ketakutan akan sulitnya mencari pekerjaan baru.
Situasi pasar kerja yang sudah rumit ini diperparah oleh dampak tak terduga (unintended consequences) dari program-program prioritas nasional yang, ironisnya, diniatkan untuk menolong rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, menuai kritik tajam di lapangan. Di Surabaya, para pedagang kantin sekolah melaporkan penurunan omzet drastis hingga 50-70% sejak program ini bergulir. Siswa yang sudah kenyang dengan makanan gratis pemerintah tidak lagi berbelanja di kantin, memaksa banyak pedagang kecil gulung tikar. Alih-alih menciptakan ekosistem ekonomi baru, program ini dalam beberapa kasus justru mematikan usaha mikro yang sudah ada sebelumnya.
Distorsi serupa juga terdeteksi pada program Koperasi Merah Putih. Laporan dari lembaga riset CELIOS mengistilahkan fenomena ini sebagai “Red and White Squeeze”. Koperasi yang disponsori negara ini, dengan akses eksklusif ke distribusi barang subsidi dan dukungan birokrasi, berpotensi mematikan toko kelontong dan warung swasta milik warga yang tidak mampu bersaing harga. Selain itu, terdapat temuan risiko kebocoran anggaran hingga Rp 60 juta per desa dan jebakan birokrasi yang justru mempersempit ruang fiskal desa untuk inovasi mandiri.
Tantangan demografis juga membayangi visi Indonesia Emas 2045. Data Bank Dunia menunjukkan kesenjangan gender yang ekstrem dalam statistik NEET (Not in Education, Employment, or Training). Pada usia 24 tahun—masa krusial transisi dari kuliah ke dunia kerja—perempuan Indonesia memiliki kemungkinan sepuluh kali lebih besar untuk menjadi NEET dibandingkan laki-laki. Tanpa intervensi kebijakan yang menyasar akar masalah struktural ini, Indonesia berisiko menyia-nyiakan bonus demografinya.
Pasar kerja 2026 dengan demikian bukan sekadar cerita tentang angka pengangguran, melainkan cermin dari transformasi ekonomi yang menyakitkan. Ketika pertumbuhan ekonomi tidak lagi menjamin kesejahteraan pekerja, dan ketika intervensi negara justru berisiko mendistorsi pasar rakyat, diperlukan evaluasi ulang yang radikal agar “kemajuan” tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal dan teknologi, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. By Mukroni
- Berita Terkait :
Geliat Ekonomi di Wilayah Ekstrem: Sukses Hortikultura NTT dan Adaptasi Wisata Merapi
Tinjauan Akhir Tahun 2025: Antara Kilau Komoditas, Belanja Cerdas AI, dan Tekanan Daya Beli
Perbankan Pastikan Ketersediaan Uang Tunai dan Layanan Digital Selama Nataru 2025
Alarm Ekonomi: Rupiah Tembus Rp 16.700, Sinyal Bahaya Berlanjut hingga 2026
Butuh Setahun untuk Pulihkan Mata Pencarian Petani Padi di Sumatra
Ironi Negeri Kelapa: Ekspor Melambung 143%, Rakyat Tercekik Kenaikan Harga dan Kelangkaan Pasokan
Pemerintah dan Swasta Bersinergi, Targetkan 1,1 Juta UMKM Naik Kelas Pasca-Kunjungan UNSGSA
Mulai Hari Ini! Kereta Petani & Pedagang Rp3.000 Bisa Bawa 2 Koli Sayur-Buah
UMKM Masih Sulit Masuk Stasiun & Bandara, Sewa Mahal Jadi Biang Kerok
Resmi: Bentuk Koperasi Merah Putih Jadi Syarat Wajib Cairkan Dana Desa Tahap II
“Malu Makan Tempe Impor!” Titiek Soeharto Sentil Ketergantungan 90% Kedelai dari AS
Indonesia Terancam Impor 2,9 Juta Ton Kedelai di 2026 gara-gara Makan Bergizi Gratis
Libur Natal & Tahun Baru Makin Hemat: Tiket Pesawat, Kereta, Kapal & Penyeberangan Didiskon Besar
UMKM Dapat Kepastian Pajak 0,5% Selamanya, Tapi Usaha Besar Tak Bisa Lagi “Ngumpet”
Warteg Online: Nasi Orek Tempe UMKM vs. Menu Impor Shopee, Lazada, dan TikTok Shop
Rupiah Goyang, Defisit Melebar: APBN 2025 Tetap Santai kayak di Warteg!
IHSG Ngebut ke 7.300: Cuan di Pasar, Makan di Warteg Tetap Enak!
Gas 3 Kg Satu Harga: Warteg Tetap Ngegas, Harga Tabung Nggak Bikin Mewek!
Impor Longgar, Waralaba Ngacir: Ekonomi RI Siap Gebrak dari Warteg!
Gig Economy: Bekerja Bebas, Tapi Jangan Sampai ‘Bebas’ dari Perlindungan Seperti Warteg Tanpa Lauk!
Rupiah Goyang, Minyak Melayang: Warteg Tetap Jualan, Tapi Porsi Menciut!
Gula Manis di 2025: Warteg Senyum, Harga Tetap, Tapi Gula Ilegal Bikin Was-was!
TikTok Beli Tokopedia: KPPU Kasih PR Biar Gak Jadi ‘Raja Monopoli’ di Warteg Digital!
Dari Karyawan Kena PHK ke Ojol TikTok: Ngegas di Jalan, Ngevlog di Layar, Makan di Warteg!
Sawit Dunia Lagi Susah, Warteg Tetap Jualan Tempe dengan Percaya Diri!
Sawit Dijegal, Kedelai Meroket: Warteg Cuma Bisa Jual Telur Ceplok?
Sawit Susah Masuk Eropa, Warteg Tetap Jual Gorengan Tempe!
Warteg vs Nimbus: Orek Tempe Tetap Juara, Masker Jadi Pelengkap!
Beras Naik, Dompet Menjerit: Tarif AS, Krisis Jepang, dan Warteg Nusantara Ketar-Ketir!
Ekonomi RI 2025: Ngegas 5,2%, Rem Kepencet Jadi 4,7%, Warteg Tetap Jadi Penolong Daya Beli!